Untuk itu Nur Syam (2020) mantan birokrat (Sekjen Kemenag, saat ini sebagai Guru Besar Sosiologi di UIN Sunan Ampel Surabaya) menulis buku dengan judul Friendly Leadership, diterbitkan oleh LKIS 2018. Menurutnya, kememimpinan itu sebagai Roh Manajemen. Buku itu juga bercerita tentang pengalaman  dan gaya memanejemen di Kemenag yang kekiasaannya dari pusat sampai daerah.
Menurut Nur Syam (2020), inovasi itu berlevel-level. Ada dalam skala sempit dan ada skala besar. Inovasi yang sudah dilakukan misalnya e-kinerja ASN. Inovasi itu sudah dirancang dengan baik dan disosialisasikan ke seluruh daerah tetapi kendalanya adalah mayoritaa ASN gagap teknologi, sehingga inovasi berskala kecil ini menemui kendala. Bahkan di saat ganti pejabat juga bukan lagi menjadi perhatian.
Belum lagi kendala aturan. Contoh pak Dahlan ketika di PWU dan pada waktu menjadi menteri. Banyak hal yg dilakukan tetapi regulasi tak memberi peluang. Apalagi di dunia hukum tidak ada istilah menguntungkan negara yang ada hanya merugikan negara. Jadi seharusnya ada MK yang menguntungkan negara.
Jadi, birokrat  yang inovatif dan berpikir out of the box pasti akan mengalami problem sedikit atau banyak.  Meskipun dicanangkan manajemen perubahan sebagai salah satu program reformasi birokrasi, tapi rasanya sulit untuk bergerak jika tidak didukung deng regulasi yang berprinsip semua bisa dilakukan kecuali yang pasti dilarang (Nur Syam, 2020).
Birokrat cukup mengurus masyarakat miskin saja
Subande (2020) regulasi dan iklim birokrasi memang tidak memberikan ruang kreativitas dan inovasi bagi birokrasi. Sebagai contoh ketika Gubernur Bali, Mangku Pastika, Pemda Bali merencanakan membangun hotel berbintang karena di Bali sering ada kegiatan nasional dan internasional berskala besar, diharapkan dengan memiliki hotel berbintang semua kegiatan bisa diarahkan disana sehingga dapat mendongkrak PAD, tapi rencana itu dibatalkan karena tidak dibenarkan Pemprov terlalu berinovasi, "cukup mengurus masyarakat miskin saja". (Subande, 2020).
Para pejabat birokrat juga merasakan kalau mau menjadi birokrat yang baik cukup taat aturan, tunduk dan patuh kepada pimpinan dan disiplin. "Urusan inovasi dan kreativitas itu urusan belakangan." Jadi budaya kerja birokrasi kita memang sudah punya pakem tersendiri yang jauh dari jiwa interesting gomernment (Subande, 2020).
Menurut Sukidin (2020) dalam konsepsi Weber, birokrasi harus menjamin adanya spesialisasi. Nampaknya budaya politik kita dalam rekrutmen birokrat masih belum berorientasi 'merit system'.
Sukidin (2020) birokrasi tidak hanya bicara tentang regulasi dan sanksi. Tetapi juga harus care pada penghabituasian dan pembudayaan. Lebih tepatnya harus ada strategi kebudayaan. Tradisi ilmu sosial itu bergerak dari kontinum objektif-subjektif, makro-mikro, realis-idealis, positifis-interpretatif, empiris-rasional, struktur-konstruksi. Analisis terhadap sebuah fenomena dpt dijelaskan dlm kontinum tsb. Jadi rambu2nya tetap dlm koridor keilmiahan sehingga ada pertanggungjawaban akademik.
Menurut Dr. Suko Susilo, M.Si, Direktur Pascasarjana STAI Tribakti Kediri, yang juga merangkat Direktur Pusat Studi ASEAN Universitas Kadiri, menjelaskan, bahwa yang paling penting dari semua diskusi di atas, adalah art atau seni menjadi birokrat. Seni di sini bukan kemampuan berkaraoke atau menyanyi di panggung, apalagi memegang gitar, tetapi seni memimpin sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Nur Syam, MSi sehingga masyarakat tidak merasa kalau sedang dipimpin dan digerakkan.
Dalam kondisi seperti itu, sesungguhnya masyarakat sedang dihegemoni. di sinilah yang menurut disertasinya, disebut masyarakat sedang 'dipersuasi'. dengan seni itu. Masyarakat menjadi tidak sadar kalau sesungguhnya sedang mengikuti hentakan gendang yang ditabuh oleh birokrat yang sedang berinovasi melalui orkrestranya.
