"Kenapa saya mengingatkan hal ini? Karena Lukas Enembe selama ini yang saya kenal, di samping keberhasilan dia jadi gubernur dua periode, dia juga tidak lepas dari masalah-masalah, termasuk masalah hukum, yang pelariannya itu akhirnya minta bantuan kepada Pak SBY." Imbuhnya.
Kemarin Jansen Sitandon, Ketua DPP Partai Demokrat angkat suara, Pilpres 2019 ibarat kata lari marathon. Perjalanan masih sangat panjang. Untuk itu, secara internal Partai Demokrat akan memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang belum sepaham dengan pusat guna menyelaraskan suara antara Pusat, Wilayah, dan Daerah. Menurutnya, salah satu yang harus difahamkan adalah Lukas Enembe, dengan demikian maka perpecahan suara di tubuh Partai Demokrat akan segera teratasi. Mengingat, Lukas adalah seorang kader militan Partai Demokrat dan menjadi ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.
Mungkin beberapa pihak ada yang memprediksi Lukas Enembe akan diberi sanksi oleh Partai Demokrat. Ya, itu mungkin saja terjadi namun sayangnya itu belum dibicarakan di internal Partai Demokrat.
Dapat sanksi atau tidak, kita tunggu saja sosialisasi dari Jansen dkk kepada Lukas. Apabila Jansen berhasil mensosialisasikannya, maka Lukas akan tebebas dari sanksi, namun jika tetap ingin mendukung Jokowi maka ada kemungkinan dia diberi sanksi oleh Partai Demokrat.
Yang menjadi pertanyaan menarik bagi saya, mengapa ini semua bisa terjadi? Pada dasarnya dalam dunia politik memang sah-sah saja berbeda pilihan, namun apakah Lukas Enembe mengesampingkan etika politik dan melupakan kenangan-kenangan manis bersama Partai Demokrat? Bagaimanapun juga seorang Lukas Enembe bisa merasakan asyiknya jadi Gubernur Provinsi Papua dua periode tak lain karena bantuan dari DPP Partai Demokrat. Tanpa bantuan dari pusat mungkin bisa lain cerita. Â
Sebagai penikmat panggung politik, kita hanya bisa menerka-nerka mengenai keberpihakan Lukas Enembe ke kubu Jokowi-Ma'ruf. Bisa jadi karena dua hal diatas atau mungkin karena ada alasan-alasan politis lain yang belum terungkap ke publik, yang jelas dibutuhkan ketegasan dari Partai Demokrat untuk memberikan sosialisasi mengenai pengangkatan Sandiaga Uno sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2019 ataupun jika dibutuhkan, pemberian sanksi bagi para kader-kader yang tidak sejalan dengan Pusat. Kedepannya, Lukas Enembe harus menghormati semua keputusan dari Partai Demokrat, karena hal itu merupakan konsekuensi dari pilihan politik yang berbeda.
