Bayangkan jadi apoteker di Indonesia pada masa lalu. Pilihan organisasi profesi? Hanya satu: Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Suka atau tidak, setuju atau apatis, mau SKP atau sekadar formalitas, hanya ada satu gerbang. Semua jalan menuju IAI. Tidak ada alternatif, tidak ada pilihan.
Kini situasinya jungkir balik. UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 membuka pintu lebar: apoteker berhak memilih organisasi profesi (OP) sesuai hati nurani. Bukan lagi single-bar, melainkan multi-bar. Istilah bar di sini bukan kafe atau pub, melainkan singkatan dari bar association—organisasi profesi. Singkatnya, monopoli tamat, era kebebasan dimulai.
Dari Monopoli ke Kompetisi
Selama puluhan tahun, apoteker hidup di bawah rezim single-bar. IAI jadi satu-satunya rumah. Tak ada pesaing. Semua aspirasi, iuran, dan syarat administratif bertumpu ke sana. Ada yang puas, tapi tak sedikit yang mengeluh. Kritik paling sering: terlalu birokratis, kurang memberi manfaat nyata, atau terlalu sibuk di level elit sementara anggota di lapangan berjuang sendirian.
Lalu lahirlah multi-bar. Pemerintah memberi ruang: silakan bentuk OP baru. Mau serius advokasi, silakan. Mau fokus pada riset, oke. Mau memikirkan praktik mandiri atau model bisnis baru apotek, monggo. Kompetisi mulai berjalan.
Kita sudah melihat contohnya. Hadir Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) dengan jargon progresifnya. Ada juga PASI, dengan agenda dan visi berbeda. Apoteker kini tidak lagi harus “seragam.” Mereka bisa menentukan sendiri, OP mana yang paling memberi makna bagi perjalanan profesinya.
Kebebasan atau Kekacauan?
Pertanyaannya: apakah multi-bar ini otomatis membawa kebaikan? Tidak juga.
Bayangkan sebuah orkestra. Kalau semua instrumen main dalam harmoni, musiknya indah. Tapi kalau semua merasa paling penting, jadinya bising. Begitu juga dengan OP multi-bar. Kalau tiap organisasi sibuk berebut klaim paling sah, profesi bisa terpecah. Regulator pun bingung: siapa yang mewakili suara apoteker?
Namun jangan salah. Fragmentasi tidak selalu buruk. Justru keragaman suara bisa mencegah dominasi segelintir elite. Apoteker di daerah, apoteker muda, bahkan apoteker yang merasa selama ini tidak terwakili, kini punya panggung baru.
Implikasi Politik dan Regulasi
Era multi-bar juga mengubah peta kekuasaan. Pemerintah tidak bisa lagi “santai” hanya mengundang satu OP dalam rapat penyusunan regulasi. Kini meja harus lebih panjang: ada IAI, ada FIB, ada PASI, mungkin besok ada OP baru lagi.
Apakah ini merepotkan? Tentu. Tapi di situlah demokrasi profesi diuji. Apoteker bukan sekadar pelengkap logistik obat. Mereka punya suara strategis dalam sistem kesehatan. Kalau suara itu hanya dikontrol satu organisasi, risiko bias sangat besar.
