Idealnya, pertambahan panjang badan dari lahir hingga usia 1 tahun adalah sekitar 25 cm. Dari usia 1 tahun ke usia 2 tahun sekitar 13 cm, dan usia 2 tahun ke usia 3 tahun sekitar 9 cm. Sedangkan dari usia 4 tahun hingga masa pubertas, anak akan mengalami pertambahan tinggi badan sekitar 5 cm per tahun.
Dalam transformasi Kesehatannya, Kemenkes meluncurkan enam upaya. Salah satu hal yang ditekankan adalah perbaikan Pelayanan primer berbasis preventif dan promotif. Ini beranjak dari peran lembaga kemasyarakatan desa terutama posyandu.Â
Sasaran Pelayanan Posyandu tidak lagi dirancang hanya ibu dan anak. Sekitar 20-30 jenis pelayanan dilakukan terutama berbasis preventif dan promotif. Menyasar semua kelompok umur dalam siklus hidup.Â
Kelompok umur ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, bayi, Balita, anak usia sekolah, anak remaja terutama wanita, wanita usia subur (WUS), Pasangan Usia Subur (PUS), Â dan lansia. Kelompok umur ini punya kebutuhan dan resiko. Jika kebutuhan tidak terpenuhi maka timbul resiko. Karenanya perlu Pelayanan primer yang berkualitas.
Upaya diteksi dini, preventif dan promotif perlu dilakukan dengan melibatkan semua komponen keluarga dan masyarakat. Lebih baik mencegah dari pada mengobati tentu itu prinsipnya.
Tinggal lagi mempersiapkan Posyandu yang ada. Baik kelembagaan dan SDMnya. Refungsionalisasi Posyandu ini perlu kolaborasi lintas sektor terutama peran Kementerian Dalam Negeri melalui direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Posyandu yang secara regulasi dinyatakan sebagai lembaga kemasyarakatan desa (LKD) diatur melalui Permendagri nomor 18 tahun 2018.
Perbaikan Pelayanan Primer ini dari perspektif preventif dan promotif terkait pula dengan upaya peningkatan kapasitas Pemerintahan desa yang meliputi lembaga desa yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan LKD yang tengah giat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
Tentunya hal ini perlu disikapi secara responsif oleh semua pemangku kepentingan, utamanya dalam mendorong capaian tinggi anak maksimal guna mempercepat penurunan stunting.
Upaya percepatan penurunan stunting telah dipacu melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Di tingkat Nasional koordinasinya dipercayakan pada BKKBN.
Di tingkat desa percepatan penurunan stunting perlu dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa yang menjadi salah satu kewenangan desa  yang diamanatkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Dalam hal ini Kemendagri mempunyai peran penting untuk memastikan bahwa semua desa telah menyusun Perdes kewenangan berdasarkan hak-asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang mengacu pada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala desa.
