Ketiga, mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional perlu dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan otoritas pangan sangat penting agar terhindar dari benturan kepentingan atau ego sektoral terkait. Lembaga pangan akan bertugas melaksanakan pengadaan, produksi, penyimpanan, hingga distribusi pangan nasional. Ketika melimpahnya produksi, petani mendapat jaminan pasar dan harga. Seharusnya ini merupakan tugas Bulog agar optimal menyerap gabah petani. Namun, Kinerja Bulog saat ini tidak berjalan sesuai harapan. Faktanya, sampai saat ini gabah petani yang diserap baru mencapai 2,24 juta ton setara beras dari targer 1 tahun sebesar 3,9 juta ton setara beras. Apabila serapan gabah petani tidak ditangani serius, maka akan memiskinkan petani sehingga berdampak pada terjadinya distabilitas pertahanan nasional.
Keempat, pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan aspek hilir yakni pengolahan. Ini selalu menjadi masalah klasik ketika produksi pangan melimpah. Kebanyakan petani menjual murah produksi pangannya. Dengan masifnya pembangunan aspek hilir merata di seluruh daerah, pangan memiliki nilai tambah sehingga pendapatan petani meningkat dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Kelima, pemerintah harus memperkuat eksistensi Karantina Pertanian. Ancaman pertahanan nasional saat ini dari luar tidak lagi secara nyata atau kontak fisik, akan tetapi berupa bioterorism yakni infiltrasi virus berbahaya melalui komoditas pangan. Karantina Pertanian berperan besar dalam menangkal potensi bioterorism tersebut di perbatasan negara yang terus diupayakan oleh pihak asing. Sebab, akan sia-sia capaian peningkatan produksi dan pengolahan pangan dalam negeri apabila virus berbahaya dari luar berhasil masuk. Pasalnya, virus tersebut tujuannya untuk melemahkan, membodohkan dan menghancurkan generasi, sehingga tidak lagi tangguh dan ulet serta berpikir cerdas. Apabila ini terjadi, pertahanan nasional tidak ada namanya.
