POJK No.11/2022
Tak berbeda dengan sektor keuangan non bank, regulator juga mengeluarkan Peraturan OJK No.11/2022 yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi informasi di bank umum. Selain non bank, bank umum juga jadi sasaran OJK untuk mengikuti arahannya. Bank umum diharapkan bisa mengaplikasikan tata kelola digital dengan baik.
Mengapa demikian? Untuk melindungi semua pihak, dengan penerapan yang tepat, bank umum bisa memenuhi tiap hak digital konsumen dan juga akan dilirik oleh investor karena menaruh pandangan positif terkait kemajuan teknologi.
SEOJK No.29/2022
Peraturan ini membahas soal ketahanan sekaligus keamanan cyber bagi bank umum. Hal ini jadi tindak lanjut dari pilar akselerasi transformasi digital di roadmap pengembangan perbankan tahun 2020-2025. Dengan adanya tata kelola digital secara baik, bisa menghindari serangan cyber, penyalahgunaan data, maupun kebocoran data.
Tak hanya itu, kecanggihan teknologi dapat membawa beberapa risiko operasional dan bisnis. Dengan mematuhi peraturan yang diberikan OJK dan memonitor (up to date) standar teknologi, bisa terhindar dari risiko tersebut.
Menciptakan IT security awareness untuk menjaga keamanan data secara optimal dalam tata kelola digital ini menjadi suatu keharusan. Dan terpenting, perlindungan data pribadi harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Apabila terdapat pelanggaran, maka akan dikenai sanksi administratif.
Sekali lagi, industri yang patuh pada aturan yang berlaku sebenarnya akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut salah satunya adalah peningkatan kinerja dan layanan yang tidak hanya terjadi di perusahaan sendiri namun juga mendukung sektor pengawasan sehingga bisa berdampak positif untuk melindungi konsumen.
Pada dasarnya, dari aturan-aturan di atas terdapat manajemen risiko lengkap dengan tata kelola digital. Dengan mematuhi aturan yang berlaku, sama saja telah menjaga ketahanan cyber dan pelaporan kepada OJK secara berkala.
Dampak Bagi Ketahanan Perbankan
