Pembukaan: Ketika Kekuasaan Tak Lagi Menyuarakan Rakyat
Demonstrasi merupakan suara rakyat yang menuntut hak, keadilan, dan akuntabilitas. Demonstrasi juga sarana menyuarakan hati nurani rakyat yang tersumbat. Rakyat tak dapat lagi menyuarakan jeritan hatinya lewat saluran yang ada. DPR sebagai wakil rakyat, tak lagi dapat menjadi saluran aspirasi konstituennya. Demonstrasi juga menjadi media efektif untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada penguasa. Karena, ketika kekuasaan berubah menjadi arogan, menutup telinga terhadap aspirasi publik dan meremehkan kritik, ia tak lagi menjadi pemimpin, melainkan provoke. Sikap semacam ini telah menjadi pemicu langsung gelombang demonstrasi di berbagai daerah---sebuah peringatan keras bahwa kekuasaan tanpa rasa empati akan runtuh oleh kegerahan massa yang diperlemah. Bila kekuatan rakyat sudah bersatu akan dapat menumbangkan kekuasaan yang arogan. Tak ada lagi yang dapat membendungnya.
1. Arogansi Politik yang Tidak Nyambung dengan Nalar Publik
Laporan dari CSIS, yang dikutip oleh DetikNews, menyatakan bahwa demonstrasi yang melanda Ibu Kota dan daerah akhir Agustus 2025 dipicu oleh keluhan publik atas kebijakan yang "tidak sesuai dengan nalar publik dan tidak tepat sasaran"---sebuah indikator kuat bahwa kebijakan pemerintah makin menjauh dari kebutuhan masyarakat .Hanya janji - janji politik yang disuguhkan faktanya jauh dari kenyataan.
Ada dua pemicu utama menurut penulis yang menjadikan kegerahan rakyat yaitu, pertama, pernyataan beberapa legislator dan Mentri yang tidak empati terhadap rakyat. Pernyataan pedas anggota DPR tentang gaji dan tunjangan, yang menimbulkan kebencian dari masyarakat yang tengah terjepit ekonomi. Kedua, Anggaran DPR yang dianggap berlebihan, bertolak belakang dengan kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit .
Dalam keadaan seperti itu, masyarakat merasa tidak didengar, nasib rakyat semakin teralienasi, aspirasi mereka tak dihiraukan lagi---hingga aksi turun ke jalan menjadi pilihan terakhir yang bisa dilakukan untuk didengar. Hanya dengan cara ini aspirasi rakyat diperhatikan. Haruskah rakyat turun ke jalan untuk menghentikan arogansimu para wakil rakyat, para penguasa yang arogan?
2. Arogansi dan Respons Keras Aparat di Tengah Demonstrasi
Dalam beberapa kasus, bukan hanya kebijakan yang menyulut demonstrasi---tetapi juga respons represif dari aparat justru memperparah situasi. Contohnya, protes pada Agustus 2024 menolak revisi UU Pilkada. Aparat menggunakan kekuatan berlebihan---melontarkan gas air mata, meriam air, bahkan memukul siswa dan mahasiswa, mengakibatkan beberapa korban luka serius dan bahkan kebutaan . Pelakunya sering tak diberi sanksi, sementara aparat bertindak seperti penjaga yang lebih mencerminkan militeristik Orde Baru daripada pelindung rakyat .
Pada gelombang protes terbaru, kematian seorang driver ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob menjadi titik kritis. Pengamat dari Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, memperingatkan bahwa pendekatan arogan dan represif dari negara telah mendorong ketegangan hingga mencapai garis merah . Masyarakat dikecewakan oleh sikap yang meremehkan, kata-kata mengejek seperti "jogetin aja", hingga kekerasan yang berujung fatal .
3. Budaya Antikritik dan Pelemahan Demokrasi
