Pemerintah Daerah Maluku Tengah menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertama pembangunan daerah. Komitmen Ini Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) 2017-2022.
Bahwa Upaya peningktakan kualitas pendidikan secara merata, murah, dan terjangkau harus menyasar pada seluruh lapisan masyarakat. Begitulah kata Bupati Maluku Tengah, Abuah Tuasikal SH, Â dalam sambutan pada peresmian sarana dan prasarana pendidikan menengah di Kabupaten Maluku Tengah Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih pada tanggal 25 Januari 2018
Namun fakta RPJM dan Ucapan Bupati Abuah, bagaikan duka dalam potret pendidikan di Maluku Tengah. Tergambar jelas fakta keprihatinan ketika representasi  perwakilan Maluku Tengah, dalam ajang Musabaraqah Tilawatil Qur'an( MTQ) tingakat Provinsi Maluku ke-XXVIII di Bumi Bupolo, Kabupaten Buru, terbilang sedikit.
Padahal mayoritas penduduk Muslim terbanyak dari 11 Kabupaten/Kota se-Maluku adalah dari Kabupaten Maluku Tengah. Sample kasus ini membuktikan, bahwa potret pendidikan Islami di Maluku Tengah harus dipertanyakan kembali subtansi RPJM yang digemborkan Bupati Abuah, Yang katanya, menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertama pembangunan daerah.
Bukan hanya persoalan delegasi, untuk menghadiri acara MTQ itupun tidak dijambangin oleh Bupati atau Wakil Bupati Malteng. Kesan tersebut semakin menambah wawasan publik atas ketidakpekaan Pemda Malteng terhadap dunia pendidikan. Saya tidak membahas bupati ada urusan lain atau tidak, namun terlihat miris saja.
Dari kondisi aktual yang ramai diberitakan, Bupati Abuah lansung disentil Gubernur baru Maluku, Murad Ismail(MI). Hingga meneteskan air mata, MI, sembari menyaksikan sedikitnya peserta MTQ dari Maluku Tengah. Ia juga, merasa kecewa dengan ketidakpeduliaan Bupati Abuah, terkait perkembangan potensi anak muda dalam ber-MTQ Â dari representasi Bumi Pamahanusa.
Perlu diketahui, Maluku Tengah merupakan Kabupaten pertama dan tertua di Provinsi Maluku. Sebagai Kabupaten tertua, sudah mestinya keraguan disektor pendidikan tidak perlu diragukan lagi. Namun harapan itu terbalik arah, Malteng menjadi Kabupaten tertinggal disektor pendidikan.
Lalu apa yang mau kita harapkan dari pemimpin publik semacam itu? Potret-potret kecil dalam dunia pendidikan yang terlihat cukup prihatin di Malteng terbilang banyak. Mulai dari sarana dan prasarana hingga akses yang terbarukan.
Senyata, dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, terlihat begitu populer di Malteng. Hak atas kekayaan Intelektual terbilang minim sehingga berujung pada kebodohan struktural yang tercover dalam duka pendidikan Indonesia yang darurat.
