Merauke, Kompasiana.com-Kehidupan kerja pejabat menerima gelar mantan hingga akhir masa jabatan. Risma menerima gelar mantan Walikota solo, Anies menerima gelar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), dan Jokowi menerima gelar mantan Gubernur DKI Jakarta. Risma, Anies, dan Jokowi  menerima sebelum menerima gelar mantan baru untuk melampau inklusi (beyond inclusion) terutama lihatlah kondisi Ibu kota Merauke.
Ibu kota kabupaten Merauke adalah suatu wilayah yang menjadi tempat kedudukan pusat pemerintahan dari sebuah kabupaten Merauke. Suatu kabupaten dapat beribu kota di suatu kecamatan atau di sini di Papua disebut distrik pada tahun 2021 belum dikunjungi oleh Risma, Anies, dan Jokowi.
Disini terdapa distrik bernama "Muting" merupakan wilayah distrik atau kecamatan yang paling pelosok yang tidak dipedulikan oleh pemimpinnya Bupati bernama Bupati Merauke Frederikus Gebze dan wakil Bupati Sularso. Lihatlah jalan yang buru terutama jalan poros yang tak sebagus jalan Ibu kota Jakarta.
Kondisi Infrastruktur di Merauke Desa Munting Alfasera 4 Jalan poros.
Mereka menjadi pasangan calon (paslon) pemenang dari pemilu 2015 dikutip merauke.go.id pasangan Frederikus-Sularso diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan empat kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dua kursi dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) satu kursi pada tahun 2015 hingga 2020.
Jalan-Jalan berlubang, akses konektivitas buruk dan warga kecewa terhadap kepemimpinanFrederikus-Sularso. Beberapa masyarakat ingin Anies, Risma dan Jokowi melihat kondisi ini.
Wahai Anies Baswedan, Risma Trimaharini dan Joko Widodo lihat kondisi Kota Merauke Tak Sebagus Jakarta. masyarakat mengeluhkan atau menemukan berbagai masalah dalam pembangunan menjadi perbincangan media sosial. Masyarakat di era saat ini memiliki aplikasi berbasis smartphone, nah ini merek biasa manfaatkan dalam banyak hal melalui facebook.
Istri Prajurit TNI Jadi Kepala Kampung di Pedalaman Papua Nur Isny Willa dikutip berita satu.com, Â Di sanalah suku asli pedalaman yang tak pernah bersentuhan karena infrastruktur diklasifikasikan sebagai tidak terkoneksi - suku-suku yang ada di Papua. Penulis sedih karena masyarakat disini tidak bisa berbuat banyak karena tidak sesuai kapasitasnya.
Banyak masyarakat tidak melihat hasil dari pembangunan distrik Muting dipimpin kepala kampung yang tidak responsif sehingga jabatan kepala kampung Distrik Muting tidak mencapai inklusif dari rakyat untuk memberikan pelayanan dibidang  pembangunan jalan dan kemasyarakatan kepada seluruh warga sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
