Fondasi Estafet Ekonomi

Siang itu, kompleks parlemen terasa cukup panas. Gedung Paripurna menjadi saksi bisu kala sang Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pengantar dan keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020. 

Pidato menkeu disampaikan di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Paripurna DPR RI ke-17 dengan total peserta lebih dari 280 orang pada akhir Mei lalu.

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintahan terpilih dalam Pemilu 2019 akan menyusun landasan RPJMN lima tahunan ke depan sebagai kerangka pembangunan nasional. 

KEM PPKF tahun 2020 menjadi salah satu dokumen yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang sekaligus menjadi awal dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. 

Saat ini, pemerintah berniat menjadikan KEM PPKF tahun 2020 sebagai titik tumpu kebulatan tekad dalam mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka atau visi Indonesia 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

"Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan, dan risiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen, inflasi 2,0-4,0 persen, tingkat bunga SPN 3 bulan 5,0-5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp14,000-15,000 per USD, harga minyak mentah Indonesia USD60-70 per barel, lifting minyak bumi 695-840 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.191---1.300 ribu barel setara minyak per hari", jelas menkeu dalam Rapat Paripurna DPR.

Kondisi makro 

Mendukung penjelasan menkeu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Adriyanto, mengungkapkan setelah melambat di 2019, perekonomian global diprediksi membaik di tahun 2020 yang utamanya ditopang oleh negara berkembang, India dan Asean. Sementara negara maju tetap diprediksi melambat. 

"Walaupun perekonomian global dan volume perdagangan membaik, proyeksi harga komoditas cenderung tetap rendah dibayangi oleh produksi minyak global yang meningkat serta isu lingkungan yang dapat mempengaruhi permintaan akan batu bara dan CPO," jelasnya. 

Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global. Ketidakpastian ekonomi global memberikan dampak terhadap ekonomi domestik. Namun, dengan modal kuat fundamental ekonomi Indonesia, Adriyanto yakin perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh kuat dan sehat. 

Pertumbuhan ekonomi 2020 diprediksi sekitar 5,2 persen -- 5,9 persen yang ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB, dan ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2020 didorong oleh sektor manufaktur, perdagangan, serta jasa yang terkait ekonomi digital dan pariwisata. 

Senada dengan Adiyanto, Vice President-Economist Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 dan menyongsong tahun 2020 diperkirakan masih akan diliputi risiko ketidakpastian dari perlambatan pertumbuhan global, isu perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, kebijakan proteksionisme serta volatilitas harga komoditas global. 

Eskalasi ketegangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok sejak tahun 2018 berdampak pada penurunan volume perdagangan global yang diikuti oleh perlambatan aktivitas ekonomi di negara maju. Di tengah ekspektasi perlambatan ekonomi global serta Tiongkok pada tahun 2019, perekonomian domestik diperkirakan akan tetap solid dan stabil.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga serta iklim investasi yang terus membaik seiring dengan deregulasi paket kebijakan. 

"Dalam mengantisipasi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju dan Tiongkok, bauran kebijakan fiskal, moneter dan reformasi struktural diharapkan dapat mendukung momentum pertumbuhan ekonomi domestik," jelas Josua.

Penguatan pondasi ekonomi 

Dengan berakhirnya RPJMN lima tahunan 2015-2019, kerangka pembangunan nasional lima tahunan yang baru pun dibentuk. Untuk menyiapkannya dengan matang, Josua mengusulkan agar pada 2020 mendatang, koordinasi tepat terkait kebijakan fiskal menjadi hal yang strategis demi mencegah dampak perang dagang ke dalam negeri. 

Koordinasi ini dibutuhkan mengingat dampak perang dagang yang cenderung mengarah ke sektor riil sehingga arahan kebijakan fiskal Indonesia harus cukup jelas. 

Arahan ini sendiri secara jangka menengah nantinya akan termaktub dalam RPJMN Indonesia 2020-2024. "Dibutuhkan kerangka tahunan demi tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek. Di sinilah peran dari KEM PPKF, dalam mengoordinasi tujuan RPJMN serta stabilitas ekonomi nasional," paparnya. 

Menambahkan hal tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF, Hidayat Amir, menjelaskan KEM PPKF 2020 berisi gambaran perekonomian Indonesia di tahun 2020 dengan melihat perkembangan ekonomi tahun sebelumnya dan update terkini perkembangan domestik dan global. 

Selain itu, KEM PPKF juga berisi visi dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam rangka mendukung visi dan rencana pembangunan yang sudah dituangkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Di dalam dokumen KEM PPKF 2020 dipaparkan perkiraan awal dari ekonomi makro dan fiskal Indonesia. Selain itu dalam KEM PPKF dipaparkan arah dan strategi kebijakan makro fiskal, baik dalam perspektif jangka menengah ataupun spesifik untuk tahun 2020. Hal ini tentu saja mempunyai peranan penting dalam menentukan besaran pendapatan, alokasi belanja dan rencana pembiayaan dalam RAPBN 2020. 

"Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen KEM PPKF ini merupakan dokumen rencana kebijakan ekonomi dan fiskal 2020 yang menjadi awal dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan menjadi panduan dan arah Pemerintah dalam menyusun APBN 2020," jelasnya. 

Kebijakan fiskal 2020 

Amir juga menuturkan bahwa tema kebijakan fiskal 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM'. Tema ini menyiratkan pada tahun 2020, Indonesia ingin terus memperbaiki daya saing ekonomi dengan memperkuat produktivitas nasional melalui peningkatan kualitas SDM, riset dan pengembangan. Hal ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk membuat ekonomi Indonesia lebih besar lagi. 

"Produktivitas yang menjadi kunci penting meningkatknya supply side economy harus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas faktor-faktor produksinya," jelasnya. Lebih jauh, Amir memaparkan terdapat lima fokus utama dalam kebijakan fiskal 2020. 

Pertama, SDM yang berkualitas untuk produktivitas dan inovasi. Dalam fokus kebijakan ini, APBN diharapkan dapat mendukung pembangunan manusia Indonesia yang lebih baik yaitu lebih sehat, lebih terampil (skillfull), lebih inovatif dan berintegritas, dan lebih sejahtera. 

Kedua adalah akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi. Fokus kebijakan ini memberikan arah bagi APBN agar nantinya dapat digunakan untuk mendukung proses transformasi industrialisasi dan mengatasi masalah sosial yang timbul dari transformasi ekonomi tersebut. 

Ketiga, desentralisasi fiskal yang berkualitas. Fokus kebijakan ini memberikan arah untuk penguatan peranan fiskal di level daerah. Ke depan diharapkan daerah bisa memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat mandatory spending. 

Keempat, birokrasi yang efisien dan efektif merupakan bagian dari institutional reform. Fokus kebijakan ini mendorong agar APBN mendukung pelaksanaan reformasi institusi dalam rangka mendorong produktivitas dan integritas aparatur negara. 

Yang terkahir adalah antisipasi ketidakpastian. Fokus kebijakan ini ditujukan agar APBN nantinya dapat memitigasi risiko bencana dan penguatan fiscal buffer untuk fleksibilitas APBN. 

Mendukung kelima fokus kebijakan di atas, Amir menjelaskan tiga strategi utama menjalankan kebijakan fiskal 2020. Yang pertama adalah memobilisasi pendapatan yang inovatif. 

Hal ini berarti pemerintah akan berusaha meningkatkan pendapatan negara sebagai sumber pendapatan negara namun tanpa mengorbankan iklim dunia usaha dan investasi. Insentif fiskal tetap diberikan untuk mendukung daya saing dan ekspor. Selain itu PNBP akan dioptimalkan dengan cara lebih baik yaitu optimalisasi pengelolaan SDA dan asset negara. 

Kedua, strategi belanja yang efektif. Belanja efektif berarti membiayai program-program kegiatan yang benar-benar memberikan hasil dan dampak optimal bagi tujuan dan fokus utama pembangunan di tahun 2020. 

Belanja akan didorong untuk mendukung penguatan SDM melalui program vokasional, link and match dan penguasaan ICT. Program pelindungan sosial dibuat komprehensif, subsidi dijaga agar tepat sasaran, dan belanja infrastruktur diarahkan untuk mendukung proses transformasi industri. 

"Ketiga, pembiayaan yang kreatif. Peran swasta dalam mendukung pembiayaan semakin diperkuat untuk mendapatkan sumber pendanaan pembiayaan yang lebih murah dan beragam," pungkasnya. 

Tantangan 2020 

Mendekati akhir tahun 2019, Ekonom Bank Permata, Josua, juga mengingatkan terkait tantangan yang perlu diwaspadai pada 2020. Dalam rangka mengantisipasi tantangan ekonomi 2020, pemerintah perlu terus mendorong peningkatan kualitas fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, tantangan perekonomian Indonesia dalam lima tahun mendatang masih akan muncul dari domestik dan eksternal. 

Dari internal, upaya perbaikan defisit transaksi berjalan secara struktural perlu dilanjutkan mengingat isu perang dagang dan kebijakan proteksionisme pada perekonomian global akan menghambat kinerja ekspor. Selain itu, upaya peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas nasional perlu terus dilakukan agar daya saing industri nasional meningkat yang selanjutnya akan mendorong peningkatan konsumsi domestik dan investasi ke dalam negeri. 

Selain itu, peningkatan kerja sama ekonomi internasional perlu menjadi prioritas pemerintah dalam rangka mendorong investasi dan mendorong kinerja ekspor dalam lima tahun mendatang. 

Yang terakhir, reformasi struktural, deregulasi kebijakan ekonomi dan percepatan perizinan harus dilakukan secara berkelanjutan agar iklim investasi Indonesia terus meningkat yang akan menentukan kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.