Mohon tunggu...
Abdul Aziz
Abdul Aziz Mohon Tunggu... Jurnalis - Policy Communicator

ASN pada Kementerian Keuangan. Memiliki latar belakang Ekonomi dan bekerja untuk menyampaikan kebijakan publik yang searah dengan mimpi bersama Bangsa Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Money

Fondasi Estafet Ekonomi

28 Juli 2019   10:51 Diperbarui: 30 Juli 2019   13:23 747
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kebijakan pembangunan negara dilakukan secara lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMN / Foto: Anas Nur Huda

Senada dengan Adiyanto, Vice President-Economist Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 dan menyongsong tahun 2020 diperkirakan masih akan diliputi risiko ketidakpastian dari perlambatan pertumbuhan global, isu perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, kebijakan proteksionisme serta volatilitas harga komoditas global. 

Eskalasi ketegangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok sejak tahun 2018 berdampak pada penurunan volume perdagangan global yang diikuti oleh perlambatan aktivitas ekonomi di negara maju. Di tengah ekspektasi perlambatan ekonomi global serta Tiongkok pada tahun 2019, perekonomian domestik diperkirakan akan tetap solid dan stabil.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga serta iklim investasi yang terus membaik seiring dengan deregulasi paket kebijakan. 

"Dalam mengantisipasi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju dan Tiongkok, bauran kebijakan fiskal, moneter dan reformasi struktural diharapkan dapat mendukung momentum pertumbuhan ekonomi domestik," jelas Josua.

Penguatan pondasi ekonomi 

Dengan berakhirnya RPJMN lima tahunan 2015-2019, kerangka pembangunan nasional lima tahunan yang baru pun dibentuk. Untuk menyiapkannya dengan matang, Josua mengusulkan agar pada 2020 mendatang, koordinasi tepat terkait kebijakan fiskal menjadi hal yang strategis demi mencegah dampak perang dagang ke dalam negeri. 

Koordinasi ini dibutuhkan mengingat dampak perang dagang yang cenderung mengarah ke sektor riil sehingga arahan kebijakan fiskal Indonesia harus cukup jelas. 

Arahan ini sendiri secara jangka menengah nantinya akan termaktub dalam RPJMN Indonesia 2020-2024. "Dibutuhkan kerangka tahunan demi tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek. Di sinilah peran dari KEM PPKF, dalam mengoordinasi tujuan RPJMN serta stabilitas ekonomi nasional," paparnya. 

Menambahkan hal tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF, Hidayat Amir, menjelaskan KEM PPKF 2020 berisi gambaran perekonomian Indonesia di tahun 2020 dengan melihat perkembangan ekonomi tahun sebelumnya dan update terkini perkembangan domestik dan global. 

Selain itu, KEM PPKF juga berisi visi dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam rangka mendukung visi dan rencana pembangunan yang sudah dituangkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Di dalam dokumen KEM PPKF 2020 dipaparkan perkiraan awal dari ekonomi makro dan fiskal Indonesia. Selain itu dalam KEM PPKF dipaparkan arah dan strategi kebijakan makro fiskal, baik dalam perspektif jangka menengah ataupun spesifik untuk tahun 2020. Hal ini tentu saja mempunyai peranan penting dalam menentukan besaran pendapatan, alokasi belanja dan rencana pembiayaan dalam RAPBN 2020. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun