Bantuan Sosial Gagal Tanpa Komunikasi Yang Efektif

Apakah bantuan sosial otomatis membawa kesejahteraan? Faktanya, penyaluran yang tidak dibarengi komunikasi yang jelas sering kali menimbulkan kebingungan bahkan perselisihan di masyarakat. Masalah bukan hanya pada data penerima yang tumpang tindih, tetapi juga komunikasi yang tidak konsisten.

Fenomena ini nyata terlihat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran Bantuan Sosial Beras di Kabupaten Bogor. Selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Sosial Kabupaten Bogor, saya menemukan bahwa banyak keluarga penerima manfaat (KPM) merasa bingung karena jadwal distribusi yang berubah-ubah, mekanisme yang kurang jelas, hingga ketidak sesuaian data penerima. Sebagian warga bahkan kecewa ketika distribusi bantaun beras terlambat sampai ke tempat penyaluran.

Tujuan utama bantuan sosial adalah mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi kelompok rentan. Namun, tanpa komunikasi yang efektif, implementasi kebijakan sering kali gagal. Pendamping sosial dan petugas dilapangan sejatinya bukan hanya penyalur logistik, tetapi komunikator publik yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Mereka harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana, mendengarkan keluhan warga, dan menjelaskan perubahan kebijakan dengan empati.

Sayangnya, praktik komunikasi ini masih sering terabaikan. Warga sering tidak tahu alasan keterlambatan distribusi atau perubahan jumlah penerima. Situasi ini memunculkan ketegangan sosial yang sebenarnya bisa dihindari dengan komunikasi terbuka. Teori Komunikasi Pembangunan (Rogers, 1976) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dan komunikasi dua arah menjadi kunci keberhasilan program sosial. Pendekatan tatap muka melalui home visit, musyawarah, atau forum warga terbukti lebih efektif dibanding sekadar surat edaran yang formal dan birokratis.

Keterbatasan infrastruktur komunikasi juga menjadi tantangan. Akses internet di daerah terpencil tidak selalu bisa diandalkan. Maka, penyampaian informasi melalui tokoh masyarakat, RT/RW, atau pengumuman langsung di balai desa menjadi cara yang relevan. Ini sejalan dengan Teori Two-Step Flow, di mana pendamping sosial dan tokoh lokal berperan sebagai opinion leader yang menyaring serta menyederhanakan informasi sebelum diterima masyarakat.

Dalam perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Zimmerman, 1995), bantuan sosial seharusnya tidak membuat penerima terus bergantung pada negara. Komunikasi yang tepat dapat mendorong KPM menggunakan bantuan sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, atau usaha kecil. Tanpa komunikasi yang membangun, bantuan hanya menjadi solusi sesaat. Dengan komunikasi yang baik, bantuan bisa menjadi jalan menuju kemandirian. Bantuan sosial bukan sekadar beras atau uang tunai, tetapi wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat.

Pendamping sosial dan petugas dilapangan perlu dilatih keterampilan komunikasi publik, agar informasi dapat dipahami masyarakat dengan mudah. Jika komunikasi diperkuat, bantuan sosial tidak hanya menyelamatkan kebutuhan dasar, tetapi juga merawat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bukankah tujuan tertinggi kebijakan sosial adalah menghadirkan keyakinan bahwa negara benar-benar peduli?