Mohon tunggu...
36_20_ Hafni Khofifah Solihat
36_20_ Hafni Khofifah Solihat Mohon Tunggu... mahasiswa

mahasiswa universitas padjadjaran ilmu kesejahteraan sosial

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Covid-19, Bantuan Sosial, dan Ketidakpastian

13 Mei 2021   19:43 Diperbarui: 13 Mei 2021   19:46 84 2 1 Mohon Tunggu...

Disusun oleh: 

Penulis 1 :  Arie Surya Gutama, S.Sos., S.E., M.Si. (email : arie@unpad.ac.id)

Penulis 2 : Hafni Khofifah Solihat (170310200036) (email:hafnikhofifahsolihat@gmail.com / hafni20001@mail.unpad.ac.id) 

Penulis 3 : Naufaldy Azzura Herdiana (170310200053) (email: herdianaazzura24@gmail.com / naufaldy20002@mail.unpad.ac.id)

Pandemi Covid-19 memang membuat warga se-dunia kesusahan dan memunculkan dilema dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup atau ekonomi. Bencana yang dimulai sejak penghujung tahun 2019 ini belum terlihat tanda-tanda kapan akan berakhirnya. Ada yang bilang pandemi akan berakhir bulan Juni tahun 2020, ada juga yang bilang tahun 2021, malah ada yang mengatakan pandemi di Indonesia akan berakhir 10 tahun kemudian. Seakan belum puas mengganggu berbagai sektor publik, makhluk mikroskopis itu malah merilis beberapa varian baru di berbagai belahan bumi, hadeh! 

Aktivitas ekonomi yang terganggu akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perdagangan internasional terganggu, proses produksi terhenti, rantai distribusi terhambat, dan mengakibatkan kelangkaan sehingga kegiatan konsumsi pun terhambat karena harga-harga yang melambung. Tidak lupa juga penghasilan yang menurun drastis karena ruang gerak untuk mencari nafkah dibatasi oleh social distancing. Yap! Ekonomi pun menjadi tidak stabil.

Mimpi buruk yang menghantui semua orang pun dimulai. Saldo tabungan yang semakin menipis, kontrak kerja yang sudah sampai di penghujung waktu, PHK di depan mata, usaha yang tidak menghasilkan laba, tapi masih ada biaya operasional yang harus ditutup, pelanggan yang hilang seketika, pailit pun di depan mata.

Melihat data pada bulan April tahun 2020, sebanyak 114.340 perusahaan merumahkan tenaga kerja, dengan total tenaga kerja terdampak mencapai angka 1.943.916 orang. Dengan persentase 77 persen dari sektor formal dan 23 persen dari sektor informal.

Pemerintah pun meluncurkan program bantuan sosial atau bansos sebagai salah satu bentuk dari jaring pengaman sosial atau jaminan sosial. Bantuan ini bersifat sementara dan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bantuan sosial adalah bentuk realisasi dari UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, isinya menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pemberian bantuan sosial sendiri termasuk ke dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah dapat menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan oleh negara dalam satu waktu tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi dan menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Dalam kebijakan pemberian bantuan sosial atau stimulus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian dapat bergerak secara perlahan sampai keadaan benar-benar pulih.

Sejak masa pra pandemi hingga masa pandemi Covid-19, bantuan sosial gencar dilaksanakan, baik itu berupa pemberian sembako, bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan, listrik gratis dan subsidi, hingga kartu pra kerja, dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan, juga mengurangi kerentanan ekonomi dalam keluarga kurang mampu. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa penyaluran bantuan sosial kerap kali mengundang kekecewaan dari masyarakat. Mulai dari penyaluran yang tidak tepat sasaran, data penerima yang tidak akurat dan belum diperbarui, kortingan dana dari pejabat terkait, hingga politisasi bantuan sosial. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x