Drama kudeta Demokrat benar-benar memikat. Sinetron Tersanjung lewat. Drama Korea kalah dramatis. Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sungguh-sungguh terjadi. Di tengah babak belur bangsa menghadapi pandemi. Deli Serdang menjadi saksi sejarah. Satu lagi partai politik pecah. Terbelah. Benar-benar kongres yang luar biasa.
Syahdan, menilik pernyataan Andi Arief di Twitter, petinggi Partai Demokrat di kubu Cikeas tidak terima. Malahan, SBY akan melakukan unjuk prihatin di Istana Negara. Jika itu sungguh terjadi, rakyat kembali disuguhi episode dramatik. Mantan presiden mendemonstrasi presiden. Kapan lagi kita semua menyaksikan peristiwa langka seperti itu?
Kata Andi Arief di Twitter:
"Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegal terjadi. Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi. Soal etika, hargai mantan presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes."
Cuitan yang dikicaukan pada Jumat (5/3/2021) itu dengan jernih menyatakan ada potensi mantan presiden berunjuk rasa di Istana Negara. Tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan. Jika dilihat sepintas lalu, tampak benar pihak Partai Demokrat kubu Cikeas merasa dizalimi.
Saking sakitnya, sampai-sampai Presiden ke-6 RI akan berdemonstrasi. Kurang hebat apa lagi? Mantan presiden mendemo presiden. Lupakan dulu kecemasan akan pandemi korona. Ini ada peristiwa unik yang naga-naganya menarik.
Di sisi lain, Andi Arief tampaknya lupa ingatan. Ia meraung-raung tentang presiden yang diam dan lembek. Ia menjerit-jerit tentang mantan presiden yang tengah terluka. Ia lupa bahwa si mantan presiden sendiri yang mengatakan bahwa Pak Presiden tidak tahu-menahu soal kudeta.
Dengan begitu, setidaknya ada dua isyarat menarik yang muncul dari pernyataan Andi Arief.
Pertama, SBY kena karma. Ketika SBY menjabat Kepala Staf Kodam Jaya, terjadi peristiwa luar biasa di percaturan politik Indonesia. Peristiwa itu dikenal dengan Kudatuli. Laporan Komnas HAM, dikutip Tempo.co, menyebutkan tentang rapat yang dipimpin SBY terkait penyerbuan Kantor DPP PDI.
Kepala Staf Umum ABRI, Letjen Soeyono, juga menyatakan bahwa SBY berada di lokasi pada 27 Juli 1996 ketika penyerbuan Kantor DPP PDI terjadi. Sekalipun memimpin rapat penyerbuan, kata Letjen Soeyono, SBY hanya melaksanakan perintah Panglima Kodam Jaya saat itu (Sutiyoso).
Dengan demikian, ada fakta yang mengungkap keberadaan SBY di lokasi penyerbuan. Fakta itu bermuara pada temuan Komnas HAM dan pernyataan Kasum ABRI. Jika sekarang SBY ingin berlari ke Istana Negara untuk mendemo Jokowi, jadilah beliau sebagai politikus cemen.
Selain itu, peristiwa dualisme di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga terjadi pada masa SBY-JK duduk di tampuk tertinggi pemerintahan. Sikap SBY terhadap konflik yang melibatkan Gus Dur dan Cak Imin saat itu, jika kita mau menyatakan apa adanya, diam seribu bahasa.
Jadi, amat cetek jika SBY merasa terluka hanya gara-gara partainyaa terbelah dan terpecah. Tegar dan tegak saja. Purnawirawan jenderal tidak layak menjadi cengeng dan cemen. Salah-salah dituding kualat oleh warganet.
