Baru diteken, lampiran perpres sudah dicabut. Macam main-main saja strategi komunikasi yang dipakai oleh pemerintah. Akhirnya Presiden Jokowi yang menjadi bulan-bulanan warganet. Satu masalah mencuat, pihak pemerintah sibuk bikin klarifikasi.
Jadilah Menteri Perdagangan sibuk menyalahkan diri sendiri. Kata beliau, bukan salah Pak Jokowi sehingga seruan membenci produk asing muncul ke permukaan. Loh, kenapa bisa begitu? Ada apa dengan pemerintah kita yang gampang benar keliru lalu sibuk membenarkan kekeliruan?
Saya harus memohon maaf kepada Pak Mendag. Bahkan untuk produk yang saya beli melalui niaga-el (e-commerce) pun saya, selaku konsumen, berhak membeli yang terbaik. Jika kualitas produk dari luar lebih bagus, saya tidak bisa dipaksa membeli produk dalam negeri.
Di situlah pentingnya pihak pemerintah memperhatikan strategi komunikasi. Sekretariat Negara harus punya ahli komunikasi publik yang berani berbisik kepada Pak Jokowi agar tidak asal cuap, tidak asbun, dan tidak asal mengoceh. [kp]
