Efisiensi Fiskal di Era Presiden Prabowo

Efisiensi anggaran merupakan aspek yang krusial dalam pemerintahan, terutama dalam konteks kebijakan fiskal yang tentunya menentukan arah perekonomian suatu negara. Dengan adanya tantangan ekonomi, efisiensi anggaran menjadi prioritas yang harus diperhatikan bagi setiap pemimpin negara. Presiden Prabowo yang baru dilantik pada tahun 2024 kemarin menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebijakan fiskal supaya tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan menaga stabilitas negara. Kebijakan utama yang menjadi perhatian dalam era pemerintahan Prabowo salah satunya adalah program makan siang gratis yang merupakan proyek raksasa dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mendorong produktivitas pendidikan dengan harapan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Program tersebut selain dirancang untuk memberi manfaat langsung pada masyarakat, diharapkan juga dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui kontribusi dari UMKM yang memasok bahan baku makan siang tersebut. UMKM ini dijadikan mitra utama dalam implementasi program ini mulai dari penyediaan bahan makanan hingga material renovasi sekolah.

Untuk merealisasikan proyek raksasa Presiden Prabowo tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang sangat banyak. Pemangkasan anggaran di berbagai sektor dijadikan alternatif  pemerintah untuk mewujudkan programnya. Hal tersebut sebenarnya dapat menjadi momen untuk mendorong reformasi birokrasi yang efisien dan akuntabel supaya mengganti budaya menghabiskan anggaran menjadi budaya berbasis kinerja. Namun, pada kenyataannya praktik yang dilakukan pemerintah saat ini tidak sesuai dengan prinsip efisiensi. Efisiensi anggaran seharusnya diartikan sebagai upaya menjalankan pelayanan publik secara maksimal dengan sumber daya minimal, tetapi yang terjadi adalah berkurangnya jumlah pelayanan publik karena efisiensi anggaran tersebut. Seperti pemangkasan tenaga honorer dan penundaan atau penghentian pembangunan infrastruktur penting. Apalagi, pemerintah menginginkan penghematan anggaran namun yang terjadi sekarang adalah adanya penambahan struktur kementerian hingga lembaga. Penambahan jumlah kementerian hingga lembaga ini secara otomatis akan memperbesar alokasi anggaran untuk belanja operasional pemerintah. Selain itu, menurut fakta di lapangan, peningkatan jumlah kementerian ini tidak selelu berkorelasi dengan perbaikan layanan publik atau bahkan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Beban anggaran yang tidak proporsional akibat penambahan kementerian baru menjadi salah satu permasalahan utama. Hal tersebut karena pertumbuhan ekonomi belum tercapai maksimal, sedangkan belanja negara sudah membengkak karena adanya tambahan pengeluaran yang tidak produktif. Apabila kondisi tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan negara, maka akan terjadi defisit anggaran yang semakin besar dan pemerintah dalam jangka panjang akan menghadapi tekanan akibat pencarian sumber pendanaan lain, termasuk utang dari luar negeri yang dapat memperburuk fiskal nasional. Selain itu, adanya kementrian baru dapat memperpanjang jalur birokrasi yang mengakibatkan ketidakjelasan koordinasi dan eksekusi kebijakan. Sehingga berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin menurun.

Kemudian Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan dalam Kompas.com, efisiensi anggaran juga akan menurunkan belanja daerah serta daya beli masyarakat karena daerah tersebut memiliki anggaran yang terbatas. Sektor pendidikan dan kesehatan yang dijadikan program pendukung terkena dampak dari efisiensi ini. Program beasiswa dan pelatihan guru terancam dipangkas serta layanan kesehatan gratis terancam berkurang. Padahal pendidikan dan kesehatan ini merupakan faktor fundamental yang menentukan daya saing suatu negara. Jika sektor tersebut mengalami pemangkasan yang signifikan, maka Indonesia berisiko menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan.

Untuk itu, ada alternatif yang bisa diambil pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal tanpa harus memangkas sektor-sektor penting dan krusial. Salah satunya dengan memangkas belanja birokrasi yang kurang penting serta meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi pajak. Kebijakan fiskal berupa desentralisasi fiskal dapat dilakukan pemeintah untuk memerangi masalah di atas. Desentralisasi fiskal adalah proses pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas program-program pemerintah dan memberikan kesempatan bagi daerah untuk berinovasi dalam menciptakan solusi yang relevan dengan kondisi setempat. Contohnya daerah yang memiliki kebutuhan mendesak dapat lebih mudah mendapatkan anggaran yang sesuai dengan prioritasnya daripada harus menunggu keputusan pemerintah pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan.

Desentralisasi fiskal juga dapat mendorong semangat kompetisi antar daerah dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga akan memiliki lebih banyak kendali atas sumber daya mereka sendiri termasuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan transfer dana dari pemerintah pusat dan lebih leluasa mengalokasikan anggarannya sesuai dengan prioritas daerah tersebut. Di samping itu, efisiensi pengeluaran meningkat karena daerah akan lebih selektif dan going concern dalam merencanakan dan mengelola anggaran. Selain itu, kebijakan desentralisasi fiskal dapat membantu dan mendukung pemangkasan anggaran belanja birokrasi. Ketika keputusan anggaran dilakukan di tingkat daerah, maka birokrasi pemerintah pusat bisa disederhanakan atau bahkan dikurangi. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi biaya operasional pemerintah pusat yang tidak efisien dan dapat mengurangi ketumpangtindihan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, anggaran dapat dialokasikan ke program yang lebih produktif.

Meskipun kebijakan ini berpotensi membawa perbaikan dalam pengelola anggaran, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti sinergi fiskal pusat-daerah yang belum optimal. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama dalam mengelola keuangan dan tidak semua daerah juga memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang sama. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan publik dan pembangunan di seluruh Indonesia. Desentralisasi fiskal juga bisa membuka peluang penyalahgunaan kewenangan jika tidak diimbangi pengawasan yang ketat. Pemanfaatan TKDD yang belum optimal, struktur belanja daerah yang belum memuaskan, Local tax ratio masih rendah, dan pemanfaatan pembiayaan yang terbatas menjadi tantangan juga dalam desentralisasi fiskal.

Dalam upaya untuk mencapai efisiensi anggaran ini, desentralisasi fiskal tentunya harus diiringi dengan pembenahan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat serta penguatan sumber daya pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran. Program yang bersifat mendesentralisasi harus diarahkan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan tetap manjaga prinsip pemerataan, keadilan, dan transparansi. Kemudian, korelasi antara efisiensi anggaran dan desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan distribusi anggaran yang adil antara pusat dan daerah. Kebijakan fiskal yang baik harus memastikan daerah dengan potensi terbatas tetap mendapatkan alokasi dana yang memadai untuk mendukung pembangunan dan mendorong dalam meningkatkan kapasitas fiskal serta daya saing daerahnya.

Dengan demikian, desentralisasi fikal dapat menjadi strategi yang efektif dalam menciptakan efisiensi anggaran jika diimplementasikan dengan bijak dan pengawasan yang ketat. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan reponsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.