Dilema Fiskal Pemerintah Indonesia: Defisit Anggaran atau Program Prioritas

Kemacetan di Jakarta yang menyebabkan kerugian ekonomi Rp 100 triliun per tahun merupakan salah satu eksternalitas negatif yang ada di Indonesia yang membutuhkan intervensi pemerintah melalui subsidi transportasi umum dan peningkatan fasilitas untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Melihat beberapa permasalahan tersebut, pemerintah sebaiknya segera mengambil tindakan untuk mempertahankan stabilitas keuangan negara. Seperti pisau bermata dua, kebijakan fiskal 2026 harus bisa menyeimbangkan antara janji politik dan menjaga defisit anggaran di bawah 3%. Namun, bagaimana caranya? Berikut beberapa rekomendasi untuk mengatasi dilema fiskal 2026.

1. Transparansi Anggaran: Meningkatkan pengawasan, baik oleh parlemen dan masyarakat sipil untuk mencegah penyalahgunaan dana, terutama dalam program besar seperti MBG.
2. Pembiayaan Inovatif: Mengoptimalkan skema non-anggaran seperti HPT dengan tata kelola yang kuat dan transparan, serta mendorong investasi swasts dalam proyek infrastruktur berkelanjutan.
3. Reformasi Jangka Panjang: Fokus pada peningkatan kualitas SDM, tata kelola, dan efektivitas belanja di sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat tata kelola sektor publik dalam meningkatkan efektivitas belanja negara.
4. Kebijakan Berbasis Bukti: Memanfaatkan data dan evaluasi program yang tersedia secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan sosial yang dilakukan tepat sasaran.

Itulah beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan untuk menghadapi dilema fiskal 2026. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, transparansi, dan kebijakan berbasis bukti menjadi kunci untuk dapat menyeimbangkan antara program prioritas dan konsolidasi fiskal. Tanpa adanya kolaborasi, inefisiensi program sosial dan defisit yang tidak terkendali akan terus mengancam pembangunan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.