Kita tegas menolak rencana pencabutan subsidi gas untuk warga miskin karena itu bentuk ketidakberdayaan pemerintah melawan mafia gas. Miris ketika mafia justru menjadi penentu harga gas. Lebih miris lagi ketika pemerintah mengkonversi kegagalannya dengan mencabut subsidi. Â Â
Kompensasi yang akan diberikan, sebagai pengganti subsidi, dengan tujuan agar tidak terjadi kebocoran, hanya mengulang kesalahan di masa lalu.
Bukankah bantuan langsung tunai (BLT) yang dilakukan pemerintahan sebelumnya lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya? Bukankah BLT tidak dapat menghapus mafia migas? Bahkan ditengarai program semacam itu hanya memberikan keuntungan politik kepada penguasa.
Terlebih akan ada Pilkada 2020 yang akan digelar serentak tanggal 23 September. Â Jika BLT gas dilakukan mulai Juni atau Juli, nuansa adanya kepentingan politik akan sulit dihindarkan karena sejumlah kerabat Presiden Jokowi, dari anak hingga mantu dan besan, kemungkinan akan ikut bertarung.
Ngono yo ngono, nanging yo ojo ngono!
Salam @yb
