Bupati Nduga Papua Yairus Gwijangge meminta bantuan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo untuk menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar menarik personel TNI dan Polri dari wilayahnya. Ini merupakan permintaan kedua setelah sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe membuat permintaan serupa.
Yairus beralasan, operasi militer di Nduga yang digelar pasca penembakan terhadap pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Desember 2018 lalu, membuat hidup masyarakat tidak tenang.
Masih menurut Yairus, hampir setengah penduduk Nduga telah mengungsi keluar daerah lain. Bahkan sekitar 11 distrik dalam kondisi tanpa penduduk. Sementara kondisi para pengungsi cukup memprihatinkan. Kementerian Sosial memastikan 53 pengungsi, termasuk anak-anak meninggal dunia akibat sakit dan lain-lain.
Permintaan Yairus, sebagaimana juga Lukas Enembe, tentu cukup mengejutkan. Kehadiran pasukan TNI/Polri yang diharapkan bisa memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan KKB, justru diangap meresahkan.
Tentu perlu dilakukan investigasi bersama, untuk memastikan klaim Yairus. Jika memang tidak tepat, Presiden melalui Panglima TNI dan Kapolri tentu bisa menarik pasukan non-organik dan menghentikan operasi militer di Nduga.
Tetapi sebelum sampai ke sana, perlu juga dipertimbangkan sisi lain. Selain ketentuan undang-undang di mana TNI/Polri berkewajiban menjaga kedaulatan NKRI dan kepala daerah harus memegang teguh sertamengamalkan Pancasila sehingga harus mendukung kebijakan pemerintah pusat, penarikan pasukan TNI/Polri juga akan memberikan kesempatan kepada KKB untuk kembali berulah.
Lalu bagaimana mencari jalan tengahnya?
Pertama, pendekatan persuasif di mana pasukan TNI/Polri tidak mengedepankan penggunaan senjata melainkan operasi kemanusiaan.Â
TNI telah banyak mencatat prestasi gemilang sebagai bagian pasukan penjaga perdamaian di sejumlah negara. Tentu tidak akan kesulitan menerapkan pendekatan yang lebih persuasif di Nduga sehingga kehadirannya tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Kita tidak menafikan kemungkinan anggota TNI/Polri di lapangan sudah melakukan hal itu. Tetapi fakta bahwa ada ribuan, menurut Yairus mencapai sekitar 45 ribu lebih, penduduk Nduga mengungsikeluar daerah, tetap harus dijadikan bahan evaluasi terkait pola pendekatan yang dilakukan selama ini.Â
