Resistensi Ahok dan Pimpinan Badan Otoritas Ibu Kota Baru

• Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama, sosok fenomenal, berani, serta tegas ini, tetap diposisikan sebagai "orang penting" khususnya oleh Presiden Joko Widodo, dan mungkin oleh figur-figur dekatnya. Bisa dipamahi, bila Presiden Jokowi cukup frekuentif menempatkan sosok Ahok ini untuk mensinggahi posisi-posisi penting dan strategis karena antara Ahok dan Presiden Joko Widodo ini cukup saling memiliki referensi pengalaman kerja bersama. Minimal "track record" saat menjadi wagub DKI kala itu, sudah tercatat secara mendalam oleh Jokowi yang saat itu menjadi gubernur DKI Jakarta. Sehingga bukan sebuah keanehan bila Jokowi banyak menghadirkan nama Ahok dalam berbagai hal. Termasuk juga baru saja ia menjadi nominasi sekaligus tertetapkan sebagai komisaris utama pertamina.

Namun demikian, disisi yang berbeda Ahok juga memiliki catatan merah khususnya yang terkait dengan masalah hukum. Pengadilan pernah memberikan vonis bersalah kepadanya dalam kasus, penistaan agama. Mengitari dari kronologi proses perjalanan penanganan kasus penistaan agama pada waktu itu, tidak bisa dipungkiri sempat memunculkan berbagai peristiwa aksi yang muncul di masyarakat mensikapi apa yang telah dilakukan oleh Ahok terkait dengan kasus penistaan agama yang terjadi pada waktu itu.

Tidak berarti mengesampingkan potensi yang dimiliki Ahok dan mempertanyakan kemampuannya untuk menjadi pemimpin badan otoritas ibu kota baru, catatan merah Ahok dimasa lalu tentu tidak serta merta menghilang lenyap ditelan bumi, kendati proses vonis hukuman yang diberikan kepadanya sudah selesai dan Ahok dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran telah menjalani proses hukum dengan baik. Namun, ada resistensi yang masih tersisa dan ini bisa kuat dan sangat kuat, karena bagaimanapun  Ahok memiliki histori yang berhubungan sikap resistensi atas keberadaan dirinya. 

Beranjak dari seting latar belakang tersebut, maka tidak sederhana sebenarnya bila ingin menghadirkan Ahok sebagai salah satu kandidat untuk mengisi pucuk pimpinan pembangunan ibu kota baru. Sisi lebih apa dan sisi lemah apa harus digelar secara transparan agar bila mana toh Ahok terpilih atau tertetapkan sebagai pimpinan Kepala Badan Otoritas Ibukota Baru, secara fair dapat terkesan akuntabel dan acceptabel.

Siapapapun di negeri ini berhak untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Akan tetapi aktualisasi yang berkeadilan, berperasaan, dan tidak berdasarkan kepentingan kelompok, afiliasi politik, dan subyektifitas primordial dan lain sebagainya harus menjadi domain yang dikesampingkan agar acceptabilitas menjadi kuat dan berdampak pada efektifitas sebuah program pembangunan serta kebijakan.

Tentu banyak pihak yang sangat yakin dengan potensi dan kemampuan seorang Ahok. Namun jangan lupa juga banyak yang melihat figur lain yang melebihi kemampuan Ahok juga tidak sedikit. Pro kontra inilah yang perlu dimanage dengan baik oleh pengambil kebijakan untuk menentukan siapa orang yang paling pas untuk memimpin Badan Otoritas Ibu Kota Baru.

Disisi lain, posisi strategis Badan Otoritas Ibukota Baru, bukan tidak mungkin ini menjadi matahari kembar yang sama "mercusuarnya" seperti ibukota Jakarta. Pemimpin Jakarta akan memiliki akses yang besar secara politis di 2024. Demikian halnya dengan pimpinan otoritas ibukota baru. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi pintu masuk yang manis untuk peluang di RI 1 atau RI 2  di 2024. 

Kekuatiran akan membesarnya popularitas Anies Baswedan dan berpeluang besar dalam kontestasi pilpres 2024 bisa saja ini menjadi sinyal kuat untuk memecah popularitas dengan figur penyeimbang seperti Basuki  Tjahaya Purnama. Meskipun belum tentu, figur Ahok ini benar-benar secara faktual memiliki kelas popularitas  untuk dapat menyeimbangkan popularitas Anies Baswedan. 

Akhirnya, siapapun yang menjadi pimpinan Badan Otoritas Ibukota Baru, proses rekruitmen dan seleksinya sebaiknya  transparan dan akuntabel.  Meskipun ini menjadi domain prerogratif presiden misalnya, latar belakang dan gambaran kompetensi sebaiknya dipublikasikan agar masyarakat lebih mampu memahami atas pilihan sang kandidat tersebut.  Agar jangan sampai unsur kedekatan, unsur balas budi politik, menjadi isu liar yang me ngganggu kelak kemudian hari.