Mohon tunggu...
Tino Wijayanto
Tino Wijayanto Mohon Tunggu... -

Bring a better future with your love.

Selanjutnya

Tutup

Nature Pilihan

Upaya Pemerintah dalam Menangani Isu Sampah Plastik

11 Desember 2018   22:03 Diperbarui: 11 Desember 2018   22:08 12058
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sampah selalu menjadi masalah klasik yang belum juga bisa berakhir di Indonesia.

Setiap tahun sampah di Indonesia semakin bertambah, pada tahun 2017 bahkan jumlah sampah di Indonesia mencapai 187 juta ton/tahun. Hingga kini masih saja Pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk.

Dari semua jenis sampah, yang paling berbahaya tentunya ialah sampah plastik. Sudah menjadi tren saat ini masyarakat menggunakan plastik sebagai wadah makanan.

Wadah dari plastik dinilai lebih praktis, sehingga memudahkan konsumen untuk membuang sampahnya sendiri usai menikmati makanannya. Padahal seperti yang kita ketahui, material plastik ini sulit untuk diurai oleh tanah. Ini tidak sebanding dengan penggunaan plastik yang justru semakin bertambah.

Pemerintah Indonesia hingga sekarang terus berupaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Pada tahun 2016 misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan uji coba untuk mengurangi plastik dengan cara mengenakan biaya sebesar dua ratus rupiah bagi konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik untuk barang belanjaannya.

Pemerintah bekerjasama dengan berbagai swalayan untuk melancarkan program tersebut. Program uji coba tersebut sebenarnya sudah memberikan dampak positif mengurangi 60% kantong plastik.

Akan tetapi, program tersebut tidak berjalan mulus, dimana munculnya berbagai perdebatan di kalangan retail dan akhirnya Pemerintah kembali menggratiskan kembali kantong plastik.

Langkah Pemerintah tidak berhenti sampai disitu. Menanggapi semakin meningkatnya jumlah sampah plastik, Pemerintah semakin serius dengan menggandeng World Economic Forum (WEF).

Pemerintah menggalakkan program "Indonesia bebas plastik" dengan cara mengurangi sampah sebesar 70% di tahun 2020. Demi melancarkan program ini, Pemerintah bekerjasama dengan pengusaha, masyarakat, dan berbagai instansi pemerintahan.

Instansi pemerintahan yang mendukung program tersebut misalnya terlihat dari regulasi yang diterapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi 

Pudjiastuti. Beliau memrintahkan seluruh jajaran dalam Kementerian Kelautan dan Pemerintahan untuk tidak lagi mengkonsumsi Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK).

Program ini juga disambut baik oleh masyarakat Indonesia khususnya para aktivis lingkungan. Ini berkaitan dengan kasus matinya paus sperma di Wakatobi baru-baru ini. Di tubuh paus sperma tersebut ditemukan hampir 6 kg sampah plastik, mulai dari botol plastik, kantong plastik, sedotan, hingga sandal jepit.

Tidak hanya hewan di lautan, sampah plastik ternyata juga dikonsumsi oleh hewan darat. Tidak lama setelah kematian paus sperma, seekor kambing di Kepulauan Seribu juga ditemukan mati dan ditemukan sejumlah sampah plastik di dalam tubuhnya.

Kasus-kasus ini tentu memicu kemarahan para aktivis lingkungan dan masyarakat. Mereka semakin menyadari bahayanya sampah plastik. Apalagi sudah ditemukan juga mikroplastik di beberapa sampel AMDK.

Sementara itu di Provinsi Yogyakarta, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta, jumlah sampah mencapai 240 ton per harinya. Besarnya jumlah sampah di Kota Yogyakarta bisa saja semakin bertambah disebabkan oleh pembangunan kafe-kafe yang cukup pesat.

Kafe-kafe berpotensi menyumbang beragam sampah, mulai dari sampah sisa makanan hingga sampah sedotan. Tentunya sampah plastik juga menjadi masalah serius di Kota Yogyakarta.

Untuk mendukung program Pemerintah menjadikan Indonesia bebas plastik, Pemerintah Kota Yogyakarta membuat beberapa program untuk di berlakukan. Salah satunya yaitu mengajak masyarakat Yogyakarta untuk mengurangi konsumsi AMDK dan menggantinya dengan penggunaan tumbler atau botol minum.

Selanjutnya Pemkot Yogyakarta juga meningkatkan kesadaran masyarat untuk melakukan gerakan 3R (reduce, reuse, recycle) untuk sampah plastik. Program ini tentu bagus selain untuk meminimalisir jumlah sampah plastik, juga untuk meningkatkan kreativitas masyarakat Yogyakarta.

Kegiatan daur ulang sampah plastik ini dilakukan dengan bekerjasama dengan bank-bank sampah yang hingga kini sudah ada ratusan jumlahnya di seluruh Yogyakarta.

dokpri
dokpri
Sejalan dengan isu sampah plastik dan isu lingungan pada umumnya, calon DPD Yogyakarta nomor urut 24, Bambang Soepijanto, memiliki program kerja "mewujudkan keserasian lingkungan hidup di seluruh wilayah Provinsi Yogyakarta."

Dengan program kerja ini, terlihat keinginan kuat dari beliau untuk memerangi isu lingkungan hidup, terutama isu sampah plastik. Dengan status beliau yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA), tentunya memiliki kapabilitas untuk mencanangkan program-program jitu terkait lingkungan hidup.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Nature Selengkapnya
Lihat Nature Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun