Mohon tunggu...
Taufiq Rahman
Taufiq Rahman Mohon Tunggu... Administrasi - profesional

Menyukai sunyi dan estetika masa lalu | Pecinta Kopi | mantan engineer dan titik titik...

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Membedah Program Rumah DP 0 Rupiah, Adakah Hal yang Baru?

22 Januari 2018   11:20 Diperbarui: 22 Januari 2018   12:19 1033
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Anies Baswedan sudah melakukan groundbreaking rumah DP Rp 0 yang pertama di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Kamis 18 Januari 2018 lalu. Groundbreaking itu sekaligus menjadi pembuktian Anies pada salah satu janjinya pada Pilkada 2017 silam.

"Janji harus dilunasi," kata Anies dalam sambutannya di lokasi pembangungan.

Meski sang Gubernur jelas mengatakan "janji harus ditepati", namun ternyata masih banyak masyarakat yang masih sangsi dan menilai Anies belum benar-benar menepati janjinya.

Lho, apa pasalnya?

Yang pertama adalah kontroversi soal bentuk hunian. Ternyata, hunian yang dibangun Anies berbentuk hunian vertikal alias rumah susun (rusun). Rusun yang oleh Anies disebut sebagai "rumah lapis".

Tentu saja, sebutan "rumah lapis" oleh Anies menuai banyak sindiran masyarakat, karena mereka sedari awal kadung memercayai Gubernur terpilih itu bakal membangun rumah (bukan rusun).

Jika program Anies membangun rusun itu benar-benar terwujud, maka sah-sah saja jika masyarakat beranggapan bahwa sebenarnya tidak ada hal yang baru yang dikerjakan Gubernur terpilih, karena penyediaan hunian vertikal sejatinya sudah banyak dibangun oleh Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat masih menjabat, Ahok memberikan perhatian kepada warga DKI yang direlokasi dan mereka yang penghasilannya sangat minim sekitar Rp 3 juta/bulan. Ahok menyediakan untuk mereka satu dari empat segmen hunian yang dibangun oleh Pemprov DKI. Ahok menyediakan hunian vertikal untuk kelompok masyarakat ini dengan rumah susun dengan spesifikasi 36 atau unit yang memiliki luas 36 meter persegi.

Ahok sudah menghitung besaran biaya untuk membangun 1 unit rumah susun itu. Nah, yang sedikit membedakan adalah, Ahok tidak menjualnya melainkan menyewakannya alias dengan skema yang bernama Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Masyarakat dipersilakan menyewanya seumur hidup.

Berapa harga sewanya? Sangat murah. Masyarakat yang menghuni rusun itu hanya diminta membayar Rp 5 ribu- Rp 15 ribu/hari saja.

Yang kedua adalah soal pembiayaan. Menurut informasi yang beredar luas di beberapa media, skema pembiayaan untuk unit rusun, diketahui mengikuti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Bahkan, Sandi sendiri juga sudah menguatkan informasi di atas dengan menyebutkan bahwa skema pembiayaan nanti akan disinergikan dengan program pemerintah pusat yang sudah ada yakni program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015.

Yang ketiga adalah soal bunga pinjaman. Seperti lazimnya kredit pemilikan rumah, di program DP 0 rupiah ini juga sebenarnya ada bunga pinjaman.

Namun masyarakat Jakarta tidak dikenakan kewajiban membayar bunga pinjaman itu, karena bunga itu akan dibayar oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.

Masyarakat seperti diuntungkan. Tetapi, ini tampaknya akan rawan menjadi perdebatan.

Jika kita cermat melihat dan menganalisa ketiga hal tersebut di atas, maka tidak mengherankan bila masyarakat beranggapan (silakan melihat/membaca kalimat di kolom-kolom komentar) bahwa sebenarnya tidak ada hal yang baru dengan program rumah DP 0% nya Anies.

Anies hanya meneruskan program yang sudah ada dan sudah berjalan sebelumnya.

Jadi, groundbreaking yang baru saja dilakulan Anies itu pada Kamis 18 Januari 2018 lalu, kata beberapa pakar, tampak seperti dipaksakan.

Seperti yang sudah pernah saya tulis sebelumnya, Anies benar-benar kesulitan untuk mewujudkan janjinya membangun rumah. Saya pribadi pun sudah sejak awal sangsi bahwa Anies Sandi bakal sanggup mewujudkannya karena mustahil orang bisa menemukan ratusan hektar tanah nganggur dengan harga murah, katakanlah 2 juta per meter persegi di Jakarta. Maka, jalan keluar satu-satunya ya harus membangun "rumah lapis" itu.

Sejujurnya, pada saat istilah "rumah lapis" pertama kali disebut, saya sebenarnya sedikit tersenyum mendengarnya. Sebutan Anies dan kisah tentang "rumah lapis untuk menggantikan istilah rusun" itu sama menariknya dengan istilah "menggeser untuk menggantikan kata menggusur".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun