Pidato Joko Widodo, Presiden RI ke-7, saat dilantik kembali masa bhakti 2019 - 2024 bersama Wakil Presiden Kyai Makruf Amin, yang menggagas Indonesia Hebat Satu Abad, 2045 mendatang, mencengangkan banyak pihak. Jokowi begitu konfeden, pendapatan per kapita penduduk nanti Rp 27 juta per orang, setara Rp 324 juta setahun.
Ini sangat mengagetkan, mengingat perekonomian penduduk Indonesia sekarang masih banyak yang carut marut. Bahwa BPS melansir data pendapatan penduduk sudah mencapai Rp 56 juta per tahun, atau sekitar Rp 4 juta lebih per bulan, itu pun masih diragukan.
Tapi Jokowi yakin, harapan itu akan tercapai ? Sebagai anak bangsa, kita pun berdoa, agar ekspectasi itu kesampaian. Angka itu menurut Jokowi realistis. Sudah berdasar hitung-hitungan. Kita percaya itu. Jokowi tentu bukan sedang membual. Dilingkungannya banyak orang pintar. Salah satunya Sri Mulyani, ekonom yang diakui dunia, IMF. Selain itu ada pula sejumlah ekonom kenamaan lainnya.
Ditambahkan, ekspectasi itu bisa saja gagal. Karena untuk mencapainya, bukan perkara gampang. Untuk itu sudah disiapkan sejumlah regulasi, agar tujuan itu bisa kesampaian. Pertama, menyiapkan SDM agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara lainnya dengan mengundang talenta-talenda global, untuk kerjasama. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, menyederhanakan sejumlah regulasi yang dinilai menghambat. Keempat, penyederhanan birokrasi. Kelima, melakukan transformasi ekonomi, agar Indonesia tak cuma mengandalkan SDA saja. Â
Masalah Kekinian
Gagasan besar Jokowi ini tentu harus kita apresiasi. Kita dukung, dan sama-sama kita usahakan. Dilapangan, ternyata tak seperti yang dibayangkan. Pertama, masalah aparat pelayanan. Dalam prakteknya, rakyat Indonesia seperti masih saja semacam "terjajah" bangsa sendiri. Oleh perilaku aparat negara, para ASN yang ditugaskan.
Jika Presiden Jokowi dengan lantang ingin memangkas sejumlah aturan, itu tak serta merta berjalan. Nyatanya di lapangan malah ada yang menambah-nambah kewajiban. Bukan aturan, tetapi kebijakan. Taruhlah fotokopi SK, sudah lengkap. Masih harus dilegalisir instansi berwenang. Sebagai pensiunan dosen misalnya, bulan lalu saya pernah berurusan dengan BKN regional. Perlu waktu sebulan lebih baru selesai, hanya untuk mendapatkan surat keterangan. Itu pun setelah terjadi perdebatan. Pihak berwenang malah menambah kebijakan, sesuatu yang tak ada dalam aturan.
Terkait hal itu, saya juga pernah berurusan dengan instansi pemerintah daerah. Dengan instansi yang diberi amanah. Ternyata, urusannya tak semudah dibayangkan. So, secara umum tak ada pemangkasan. Justru yang terjadi malah penambahan. Pengurusan sertifikat tanah, juga setali tiga uang. Tak seperti yang dibayangkan. Banyak aspek yang harus dilewati. Pengurusan ijin, juga sama. Lihat saja disejumlah instansi daerah, orang antrian berjibun. Itu pertanda, tak ada pemangkasan. Orang berurusan memerlukan waktu berhari-hari, kadang dengan antrian yang panjang. Tetap ribet.
Kedua, lembaga kompetensi. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, tentu diperlukan SDM berkualitas, kompeten, punya etos kerja, dan sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional. Dalam hal ini institusi pendidikan, baik vokasi atau akademisi menjadi diterminant. Taruhlah kampus, entah sekolah tinggi, institut atau universitas, harusnya sudah terdistribusi dengan baik ke daerah-daerah. Sehingga anak daerah pedalaman misalnya tak harus sekolah ke Jawa.
Bagaimana mungkin warga seperti Papua, atau Kalimantan akan maju, jika institusinya belum merata. Taruhlah misal jika ada anak Kalimantan mau studi teknologi perkapalan, jika lembaganya tak ada, maka harus disiapkan. Bahwa hari ini sudah ada peluang mendirikan perguruan tinggi (kadang disertai moratorium), nyatanya terlalu banyak aturan yang harus dilewati. Sehingga yang terjadi, lembaga pendidikan itu malah ada yang sudah mati suri. Â
Ketiga, regulasi permodalan. Salah satu kesulitan anak bangsa dalam berbisnis adalah permodalan. Untuk itu harus ada langkah lain, mengatasi soal ini. Bahwa sudah ada perbankan itu diakui. Tetapi itu lembaga bisnis, jadi sudah kaku mekanismenya. Nyatanya tak sedikit jika ada anak bangsa yang (ingin) berbisnis menggunakan fasilitas bank, justru malah bisa mati di tengah jalan usahanya. Bahkan bangkrut.
Untuk itu, harus ada usaha lain. Negara kebetulan punya institusi lain. Sebutlah instansi Kementerian Koperasi dan UKM, Sosial, Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, Perikanan dan Kelautan, dan lain sebagainya. Negara tak perlu lagi terlalu banyak menggelontorkan uangnya ke sejumlah perbankan yang hari ini sudah jalan, dan mapan. Tetapi negara bisa mengalokasikan sendiri suntikan dana bagi individu anak bangsa yang ingin membuka usaha kecil dan menengah, melalui kementerian yang mereka miliki. Tentu dengan sistem dan tata kelola yang profesional dan modern. Katakan ada anak bangsa yang berbakat bidang usaha kelautan, maka kreditnya bukan ke bank, melainkan via kementerian terkait. Dengan bunga rendah, atau dengan bunga 0 persen. Tuh kita sudah berani menggelontorkan dana desa sekitar Rp 1 miliar per desa per tahun. Â
Gagasan Jokowi ini mengingatkan kejadian ambisi seorang permaisuri Mesir tempoe doeloe, Siti Zalekha, yang tergoda kegantengan Nabi Yusuf AS. Zalekha tak salah, karena Nabi Yusuf memang ganteng. Buktinya, sejumlah isteri petinggi istana pun terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Tanpa terasa para isteri pejabat itu terluka tangannya, hanya karena melihat Nabi Yusuf sedang lewat. Padahal mereka ramai-ramai sedang mengupas buah mangga, hidangan yang disiapkan permaisuri Mesir tersebut.
Mirip cerita itu, Jokowi dan orang-orang disekitarnya pun tak salah jika berkhayal Indonesia Satu Abad 2045 mendatang, in come per kapita anak negeri ini minimal Rp 27 juta per bulan. Walau sudah dengan hitungan-hitungan rasional, mereka lupa jika kesiapan bangsa ini, masih jauh dari sempurna. Masih perlu "revolusi".
Pelaku unicorn yang dibangga-banggakan misalnya, masih dapat dihitung dengan jari. Nilai rupiahnya pun tak besar-besar amat. Masih jauh dari harapan. Belum lagi jika kita cermati perilaku aparat kita, yang sepertinya masih jebol di luar ekspectasi publik.
Langkah terbaik untuk itu memperkuat gerakan revolusi mental. Tetapi tak lagi sebatas sosialisasi dan seminar. Melainkan dengan gerak dan aksi nyata. Jika ada misalnya aparat yang sudah tak produktif lagi, apalagi sampai merugikan negara, ya singkirkan saja. Pensiunkan, meski usianya masih di bawah 50 tahun. Termasuk para ASN (yang umumnya dosen dan guru) masih saja berpikir mengubah ideologi negara.Â
Selain itu ada baiknya pula memberikan secara terbuka, anak-anak muda melineal inovatif - kreatif, berdaya saing, Â untuk disalurkan bakat dan potensinya, melalui seleksi yang terukur, kualified dan transparan.
Gaya-gaya ASN yang tampil seperti hansip masa lalu saatnya disingkirkan. Kita harus punya aparat yang santun, familier dan komunikatif. Sehingga dengan begitu, negeri ini akan menghasilkan generasi inovatif, berkembang dan produktif. Revolusi mental model inilah sesungguhnya yang kita butuhkan hari ini, dan ke depan. Untuk Indonesia hebat, lebih maju dan terdepan.
