NELSON Mandela pernah berujar: Lead from the front – but don’t leave your base behind. Kutipan ini telah menggambarkan Nelson Mandela adalah seorang pemimpin politik yang benar–benar memahami pentingnya sebuah rekonsiliasi. Mandela tidak pernah meninggalkan kelompoknya demi kepentingan pribadi.
“Ajaran” Nelson Mandela agaknya cukup pas untuk menggambarkan sosok kader muda Partai Golkar, Mahyudin yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk tampil sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016–2021 dengan semangat rekonsiliasi partai setelah dalam 2 tahun terakhir ini tercabik–cabik oleh konflik internal.
Ya, Mahyudin untuk semua. Slogan ini cukup beralasan mengingat Mahyudin adalah best practice (kisah sukses) kader Partai Golkar yang tumbuh dan berkembang dari bawah. Karir politiknya di Partai Golkar berawal dari tingkat Kelurahan lalu Kecamatan, yaitu menjadi Wakil Sekretaris Golkar Kecamatan Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kemudian menduduki Sekretaris berlanjut Ketua Partai Golkar Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2000 – 2008. Di tahun yang sama Mahyudin kemudian tampil sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur sampai 2009. Barulah sejak 2009 sampai sekarang Mahyudin melenggang ke DPP Partai Golkar sebagai salah satu Ketua.
Karir politiknya di Partai Golkar berjalan seirama dengan karir politiknya di pemerintahan lokal dan nasional. Berbekal pemahamannya yang sangat mendalam tentang ideologi kekaryaan Partai Golkar, membawa Mahyudin menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten kutai Timur, Wakil Bupati Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur dalam kurun waktu 2000–2006. Pemilu 2009 membawa Mahyudin melenggang ke pentas politik nasional setelah terpilih sebagai anggota DPR RI. Pemilu berikutnya di tahun 2014 Mahyudin semakin memantapkan karir politiknya dengan menduduki jabatan Wakil Ketua MPR RI sampai 2019.
Karir politiknya di organisasi Partai Golkar dan pemerintahan menopangnya untuk tampil sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016–2021 dengan misi utama rekonsiliasi dan konsolidasi untuk pemenangan Partai Golkar di pemilu 2019. Maka terdapat 8 alasan Mahyudin layak menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2016–2021, antara lain:
Pertama, Mahyudin adalah solusi bagi masa depan Partai Golkar setelah 2 tahun terakhir ini mengalami konflik internal. Mahyudin tidak berasal dari kelompok–kelompok yang pernah bertikai di internal Partai Golkar. Sehingga dibawah kepemimpinannya Partai Golkar dalam 3 tahun kedepan akan fokus pada pemenangan Pemilu 2019.
Kedua. Dari 269 Pilkada serentak 2015, Partai Golkar hanya memenangi 49 daerah atau sekitar 18 persen. Realita politik yang harus diterima Partai Golkar lantaran terlalu sibuk dengan pertikaian internal. Menurut penulis, Mahyudin sejatinya dapat mentargetkan 30 persen kemenangan pada pilkada serentak 2017 di 7 provinsi dan 94 Kabupaten/Kota.
Ketiga. Mahyudin untuk semua. Artinya Pertama, dengan usianya yang dibawah 50 tahun, Mahyudin memiliki peluang besar membawa Partai Golkar mendulang suara dari generasi baru yang lebih muda yaitu pemilih pemula, anak–anak muda dan generasi yang disebut “generasi digital”. Kedua, Mahyudin diyakini mampu merawat kembali dan memastikan para pemilih tradisional untuk tetap memilih Partai Golkar pada pemilu 2019
Keempat. Masih tentang Mahyudin untuk semua. Sosok Mahyudin sesungguhnya akan mampu menyatukan seluruh kader Partai Golkar yang terpisahkan akibat konflik internal selama 2 tahun terakhir ini. Layaknya sebuah partai politik modern, tentu saja didalam tubuh internal Partai Golkar terdapat faksi, ‘gerbong–gerbong’ dan patron–patron. Kesemuanya ini dapat disatukan kembali oleh Mahyudin untuk kejayaan Partai Golkar.
Kelima. Mahyudin adalah kader Partai Golkar yang merupakan politisi tulen. Sudah saatnya Partai Golkar dipimpin kembali oleh seorang politisi tulen seperti Mahyudin sehingga akan mengembalikan orientasi politik Partai Golkar yaitu kekuasaan untuk menopang doktrin Partai Golkar yaitu karya kekaryaan yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Keenam. Mahyudin adalah kisah sukses kader partai yang berjuang dari level paling bawah sampai akhirnya menembus pentas politik nasional. Jika saja Mahyudin menjadi Ketua Umum Partai Golkar dapat memberikan peluang bagi para ketua DPD I dan DPD II untuk tampil dipentas politik lokal sebagai Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pilkada serentak.
