Kecurigaan dan Keanehan Ide Pemindahan Ibu Kota

Ide pemindahan ibukota ternyata bukan sekedar wacana. Presiden Jokowi sangat serius bahwa tahun 2018 harus sudah mulai akan dilaksanakan. Banyak pihak mengatakan bahwa ide tersebut terlalu terburu buru. Kajian dan survey belum dilakukan dengan cermat tetapi Jokowi sudah berambisi segera pindah ke Palangka Raya. 

Runyamnya saat ini terkesan pemerintahan berjalan sendiri sendiri tidak kompak. Hal ini tampak saat presiden Jokowi memerintahkan menterinya pemindahan itu harus segera dilakukan dalam tahun 2018. Tetapi justru wakil presiden menentangnya dengan mengatakan bahwa pemindahan tersebut tidak bisa buru buru tetapi dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk persiapan pemindahan itu. 

Demikian juga mendagri juga mengatakan yang berbeda bahwa saat ini baru tahapan survey. Ada apa dengan pemerintahan Jokowi JK saat ini ? Perbedaan pendapat dalam kabinet bukan kali ini saja diumbar di media. Apakah wacana tersebut tidak dibahas dalam kabinet dengan cermat ? Mengapa Jokowi berambisi tahun 2018 harus segera memindahkan ibukota ke Palangka Raya. Akhirnya keanehan tersebut menimbulkan kecurigaan para pengamat yang menimbulkan berbagai spekulasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017). Anehnya rencana detail itu tidak melibatkan seluruh anggota kabinet dan wakil presiden. 

Dalam pembahasan itu Presiden Jokowi ingin pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun 2017. Sehingga tahun 2018 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan pusat pemerintahan. Salah satu kota yang menjadi pertimbangan pengganti DKI Jakarta yakni Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Keadaan itu menjadi misteri yang membingungkan rakyat Indonesia ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jakarta  (7/7/2017) mengatakan hal yang sangat berbeda, dengan presiden Jokowi. Menurut JK, pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan ini bukanlah sesuatu yang mudah.  Paling tidak membutuhkan waktu 10 tahun untuk persiapan. Padahal Jokowi ingin merencanakan hanya 1-2 tahun segera pindah ke Palangka Raya. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara lain membutuh persiapan lama

. Para pengamat mengatakan dibutuhkan sekitar 10 tahun persiapannya karena tidak bisa pindah sebelum semua sarana dan lrasaran sudah diatur dengan cermat. Persiapan harus cermat dan matang meliputi lokasi dan bangunan seluruh kantor pusat pemerintahan, kantor kementrian,  gedung DPR, Markas Besar Polri dan TNI.  Selain itu, fasilitas perumahan bagi ratusan ribu pegawai pemerintah dan keluarganya yang dipindahkan juga harus dipikirkan dengan matang. Pemerintah membutuhkan sekitar 900 ribu unit rumah untuk pegawai, belum termasuk fasilitas umum pendukung seperti sekolah, rumah sakit,  transportasi udara atau bandara internasional. 

Coba bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu semua hanya karena alasan Jakarya macet, banjir dan ingin memajukan daerah Palsngka Raya.  Beberapa pengamat berpendapat kalau hanya ingin memajukan Palangka Raya cukup bangun 10 pabrik besar dan infrastruktur memadai. Maka hanya dengan biaya 0,1 - 11% dari total biaya pemindahan ibukota sudah cukup membuat Palangka Raya lebih maju.

Fenomena di atas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintah saat ini sangat amburadul dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam rencana besar pemindahan ibukota saja Presiden tidak melibatkan Wakil Presiden dan para menteri kabinet. Hal itu dapat dibuktikan adanya perbedaan pendapat yang sangat mendasar antar presiden dan wakil presiden. 

Presiden Jokowi menghendaki 12 tahun harua terlaksana tetapi wakil presiden mengatakan tidak mungkin terburu buru. Tampaknya hal ini terjadi untu kesekian kalinya pemerintah Jokowi JK terlihat tidak terkoordinasi dengan baik. Beberapa waktu sebelumnya banyak perbedaan pendapat dan perseteruan antara menteri di media masa seperti tidak bisa dikendalikan oleh presiden dalam rapat kabinet.

Saat ini di antara menteri tertentu dan media mainstream tertentu mempunyai kesamaan  strategi umum yang diungkapkan seperti dalam satu komando sutradara. Saat ini terdapat keseragaman ide dan wacana yang digulirkan seperti dipaksakan diantaranya pemilihan tempat adalah Palangka raya, ide Soekarno sejak lama, bebas bencana dan harus segera terlaksana tahun 2018. Yang lebih mengherankan semua partai pendukung pemerintah mendukung sepenuhnya meski kajian dan survey belum selesai dilakukan.