Dari sisi kemanfaatan sosial ekonomi, subsidi BBM terbukti tidak tepat sasaran. Konsumen BBM bersubsidi sebanyak 85% adalah kendaraan pribadi. Sedangkan angkutan umum hanya menggunakan 4% dari total BBM bersubsidi dan angkutan barang hanya 7%.
Maka, jelas kelompok masyarakat mana yang sesungguhnya menikmati subsidi BBM selama ini. Sungguh tidak adil memang apabila dana subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Selama ini masalah pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran subsidi selalu menghantui Indonesia. Kita pun seakan tidak pernah dapat lepas dari perangkap ini, antara lain karena subsidi BBM dibiarkan tidak tepat sasaran, tidak menyentuh masyarakat miskin dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Karena itu, dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi efek negatif lonjakan harga minyak dunia terhadap keseimbangan APBN. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, merupakan salah satu wujud langkah strategis itu. Memang, menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang selalu dianggap tidak popular secara politik. Akan tetapi, menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang produktif secara ekonomis, yang akan bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk orang miskin kelak.
Namun, patut disayangkan kebijakan baik dan rasional itu, kini justru menjadi ajang pencitraan bagi sebagian elite politik kita. Sikap PDIP, PKS dan partai-partai lainnya yang kian lantang menyuarakan penentangan terhadap rencana kenaikan harga BBM merupakan salah wujud dari hal itu. Tidak hanya di arena parlemen, sikap resistensi itu juga ditunjukkan oleh PDIP dan PKS di luar parlemen. Hampir di setiap sudut jalan, kita dapat melihat bentangan spanduk bernada penolakan kenaikan harga BBM dari partai tersebut.
Sebagai bagian dari kelompok oposisi, memang merupakan hal wajar dan lumrah jika PDIP mengambil sikap kontra terhadap rencana kenaikan harga BBM. Sudah menjadi tugas kelompok oposisi untuk mengingatkan dan melakukan koreksi terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dalam setiap langkah pengambilan kebijakan. Namun, tugas mulia menjadi kehilangan makna ketika berbalut kepentingan jangka pendek berupa pencitraan politik.
Masih segar dalam ingatan publik tatkala di bulan Januari 2012 lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputi, mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM menyusul ketegangan antara Iran dan AS di Selat Hormuz. Padahal, saat itu harga minyak dunia belum menyentuh level 120 dolar AS per barel. Dalam kaitan itu menjadi aneh jika kini, di saat harga minyak dunia telah meroket di atas level 120 dolar AS per barel, PDIP menunjukkan resistensi terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Wajar, jika kemudian publik menilai PDIP tengah memanfaatkan isu kenaikan harga BBM sebagai ajang untuk melakukan pencitraan agar terlihat seakan-akan peduli dengan kehidupan rakyat kecil.
Publik tentu patut miris melihat tingkah laku elite politik mereka yang tidak gemar menjadikan isu kesulitan hidup rakyat sehari-hari sebagai ajang untuk sekadar mewujudkan kepentingan politik jangka pendek mereka. Kini, publik dituntut untuk lebih cermat memilah mana elite-elite politik yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan mana yang berjuang untuk kepe-ntingan politik jangka pendek semata.
