Penilaian negatif atas kinerja Jokowi tidak selalu datang dari dua F, Fadli Zon (FZ) dan Fahri Hamzah (FH). Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai tak mau ketinggalan peran. Peran dia adalah sebagai warga Papua, punya hak dalam bersuara dan menilai sepak terjang Jokowi di tanah Papua. Natalius mengamati bahwa kehadiran Jokowi yang sudah empat kali datang ke Tanah Papua dalam periode dua tahun masa pemerintahannya, Natalius anggap sebagai hal yang tidak memberi manfaat.
"Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat, dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," kata Natalius, dalam keterangan tertulisnya, Senin (Kompas.com, 17/10/2016).
Bila FZ menyebut dua tahun pemerintahan Jokowi banyak diisi pencitraan. Boleh jadi statement FZ bisa dibenarkan oleh Natalius untuk situasi yang terjadi dengan Papua. Maka dari itu Natalius sudah menyiapkan dua alasan yang jadi pelurunya, kenapa kunjungan Jokowi tidak memberi manfaat bagi tanah Papua, diantaranya;
Pertama, Presiden Jokowi, tidak memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimaksud Natalius adalah kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, selain itu  kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan. Faktanya, masih seringnya terjadi pelanggaran HAM di Papua.
"Adanya fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa, dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode Beliau menujukkan bukti bahwa menciptakan Tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata," ujar Natalius.
Ucapan Natalius menjadi tamparan keras buat Jokowi. Ini bisa dilihat dari ending kalimat terakhir dari pernyataan di atas; "penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata," Pernyataan tersebut sudah cukup keras buat seorang pegiat HAM. Pernyataan tersebut bisa disejajarkan dengan penilain FH dalam mencermati pemerintahan Jokowi dalam 2 tahun terakhir ini.Â
"Menurut saya, dua tahun ini enggak ada arahnya, kita mau kemana? Rakyat enggak diajak, pesimisnya mulai muncul dimana-mana, orang mulai ragu dengan apa yang dilakukan oleh presiden," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin ( Warta Ekonomi.co.id 17/10/2016).
Selanjutnya Natalius menilai kunjungan Jokowi, dianggap pemborosan karena telah menguras  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Papua. Natalius memperkirakan APBD yang tergerus mencapai miliaran rupiah.
"Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini," ujar dia.(Kompas.com, 17/10/2016).
Dua hal ketidakmanfaatan Jokowi sudah cukup memberi penilaian negatif Natalius, tanpa harus ikut arus pemikiran yang sama dengan kedua F. Ketidakmanfaatan Kunjungan Jokowi telah menjadi alat ukur untuk  membandingkan dengan kunjungan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Meski baru sekali datang ke Papua, namun  hebatnya telah terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan, sedangkan Jokowi yang sudah empat kali dianggapnya hanya lip service saja.
Berbeda dengan FZ dan FH, Natalius selangkah lebih maju dalam menemukan alasan atau kegagalan  yang menjadi penilainnya. Salah satu kegagalan Presiden Jokowi menurutnya, karena Jokowi tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.
