strong>Pemerintah Dharmasraya Diduga Manipulasi Data
span New Roman', serif;">/span>Dugaan adanya manipulasi data penduduk Kabupaten Dharmasraya mencuat, dimana data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)berbeda.
span New Roman', serif;color:#000000;">Dimana dari data yang BPS, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya terhitung Juni 2012 telah mencapai sebanyak 202.601 jiwa, sementara data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya 197.599 jiwa hal ini disampaikan ke KPU sebagai landasan untuk penentuan Dapil dan jumlah kursi. Sementara data KPUD Dharmasraya yang diambil dari data Mendagri, untuk verifikasi factual oleh Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya hampir sama dengan data yang dikeluarkan oleh BPS yakni mencapai 200 ribu lebih jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.
span New Roman', serif;color:#000000;">Dari data yang berhasil dihimpun penulis dilapangan, adanya perbedaan dari data BPS dan yang dikeluarkan oleh Dukcapil mencapai 5002 penduduk. Dimana BPS merilis dari Juni 2012 jumlah penduduk Dharmasraya sudah mencapai 202.601 jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahunnya mencapai 3,09 persen.
span New Roman', serif;color:#000000;">Kepala BPS Kabupaten Dharmasraya Ir. Mukhdam saat dimintai keterengan membenarkan data yang dikeluarkan oleh BPS ini, ia mengatakan kalau jumlah penduduk Dharmasraya sudah mencapai 200 ribu lebih sejak pertengahan tahun 2012 lalu.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">“Kita tidak tahu data jumlah penduduk darimana yang dipakai oleh Pemerintah Dharmasraya yang diberikan ke KPU, sehingga didapat jumlah penduduk di Dharmasraya mencapai 197.176 jiwa pada Bulan Desember 2012,”tegasnya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Kata Mukhdam, tugas melakukan pendataan penduduk merupakan kegiatan rutin yang BPS lakukan. Namun, masalah pendataan yang dikeluarkan BPS mau dipergunakan atau tidak, pihaknya tidak ikut campur untuk masalah itu. “Mau dipakai atau tidak data kita, itu tergantung dari pemerintah daerah. Pastinya kita hanya memberikan data, untuk ke KPU sampai saat ini kita tidak pernah diminta oleh KPU untuk data jumlah Penduduk Dharmasraya,”tandasnya.
span New Roman', serif;">“Yang jelas kita hanya memberikan data dipakai atau tidak terserah saja dan selam ini kita tidak pernah menerima surat dari KPU permintaan data jumlah penduduk,” ujarnya.
span New Roman', serif;color:#000000;">Kadis Dukcapil Netti Helma, saat dimintai keterangan tetap bersikukuh dengan jumlah data penduduk yang diberikannya kepada KPU yakni 197.599 jiwa. Dimana dirinya mengeluarkan berdasarkan data e KTP yang disingkronkan dengan jumlah data Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). “Jadi dari data itu kita berikan ke KPU untuk dijadikan Data Aggregat Kependudukan (DAK),”bebernya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Kata Netty, BPS berbeda dengan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab BPS memiliki mekanisme tersendiri, sementara Dukcapil juga memiliki mekanisme tersendiri. “Kita yakin ata kita merupakan data sebenarnya yang kita berikan kepada KPU pada Tanggal 6 Desember 2012 lalu. Kalau ada perbedaan data antara kita dengan BPS itu kita tidak tahu, sebab kita memiliki mekanisme dan perhitungan masing-masing,”ujarnya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Dijelaskan Netty,BPS bisa saja dalam melakukan pendataan memasukan masyarakat yang tidak memiliki data kependudukan di Dharmasraya, akan tetapi berdomisili di Dharmasraya. “Kalau kita mengacu pada data kependudukan yang ada dan sudah masuk didata Disdukcapil,”tutup Netty memberikan penjelasan mengenai adanya perbedaan data Kependudukan antara Dukacapil dan BPS.
strong>Rame-rame Gugat Pemerintah
strong> Adanya perbedaan data kependudukan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), para Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Dharmasraya akan melakukan gugatan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Partai Demokrat Dharmasraya Masrigi Dt Rajo Lelo saat dikonfirmasi kemarin (19/03).
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">“Ini jelas ada indikasi dugaan manipulasi data, sebab data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 197.599 sejak awal saat sosialisasi oleh KPU mengenai jumlah kursi tetap 25 kursi kita sudah protes,”kata Masrigi.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">“KPU kita nilai tidak konsisten, data awal yang diberikan oleh KPU pada saat verifikasi factual yang dikeluarkan oleh Mendagri jumlah Penduduk Dharmasraya sudah mencapai 200 ribu lebih. Tetapi kenapa pada saat sosialisai KPU sudah berubah, darimana data awal yang diberikan oleh KPU tersebut,”tambah Masrigi.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Untuk itu, kata anggota DPRD Dharmasraya ini, mendengar adanya perbedaan antara data BPS dengan data Dukcapil masalah jumlah penduduk. Maka pihaknya, akan segera melakukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai masalah adanya dugaan manipulasi data. Sebab, dari awal indikasi ini sudah ada. “Data awal KPU 200 ribu yang dikeluarkan oleh Mendagri itu darimana asalnya, ko tiba-tiba jumlah penduduk Dharmasraya berkurang kembali. Ada apa ini, kita akan duduk bersama dengan partai yang lain membicarakan permasalahan ini dan kita akan siapkan pengacara khusus untuk menggugat adanya indikasi manipulasi data kependudukan ini,”tegasnya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Partai NasDem Dharmasraya Hengky Purnanda, dirinya juga sangat menyayangkan adanya perbedaan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemerintah Dharmasraya dengan BPS.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">“Kalau ini memang ada dugaan manipulasi data, kita tidak hanya mendukung untuk menggugat pemerintah. Tapi ambil bagian, dalam penggugatan terhadap pemerintah yang mengeluarkan data aggregate kependudukan (DAK)sebab jelas ini merugikan masyarakat Dharmasraya dan juga partai politik. Seharusnya kita bisa 30 kursi, ini malah kursi yang ada tetap,”tegasnya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Dukungan lainnya juga diungkapkan oleh Sekretaris PKS Irmon S.Hut menyayangkan adanya perbedaan data kependudukan ini. “Kita siap bersama partai lain ikut ambil bagian dalam melakukan penggugatan, jika data yang ada benar-benar dimanipulasi dan adanya data kependudukan yang dilaporkan tidak sesuai dengan riil data yang ada dilapangan,”tegasnya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Partai Hanura seperti yang diungkapkan oleh Ketua Partai Hanura Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan, juga mengaku kecewa dengan ketidakcocokan antara data yang dikeluarkan Pemerintah dan BPS juga dari Mendagri. “Dari awal kita juga heran, kenapa saat faktualisasi data penduduk Dharmasraya 200 lebih dan kita yakini akan ada penambahan kursi. Tapi setelah disosialisasikan oleh KPU malah data penduduk berkurang, ada apa ini. Artinya ada pemalsuan data penduduk, kita siap bersama partai lain ikut serta menggugat adanya dugaan manipulasi data yang dikeluarkan oleh pemerintah,”bebernya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Sekjen PPP Dharmasraya Yerri juga mengaku kecewa dengan perbedaan data yang mengakibatkan masyarakat Dharmasraya dan parpol rugi. “Seharusnya kursi kita bertambah menjadi 30 ini malah tetap 25, kalau memang ada perbedaan data. Kita siap melakukan gugatan terhadap pemerintah,”tandasnya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
span New Roman', serif;color:#000000;">Sementara itu Ketua Partai Golkar Dharmasraya H Masrul Maas juga mengaku kecewa dengan adanya perbedaan data dari Pemerintah dan BPS serta Mendagri yanga awalnya memang sudah mencapai 200ribu lebih penduduk Dharmasraya. “Kita sangat menyayangkan hal ini, untuk kedepan kita siap berbicara dan duduk bersama dengan partai lain membicarakan permasalahan ini. Harapan kita memang Kabupaten Dharmasraya sudah 30 kursi,”tandasnya.
span New Roman', serif;color:#000000;">
