PWNDAPAR Akhir FPKB Blitar terhadap LKPJ Walikota

18 Mei 2017   22:56 Diperbarui: 18 Mei 2017   23:13 9 0 0

Bismillaahirrohmaanirrohim  Alhamdulillahirobil Aalamiina Washsholaatu Wassalaamu Alaa Asrofil Anbiyaa-I Wal Mursalina, Wa’alaa aalihi Washobihi Ajma’iina ,

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji hanya milik Tuhan pemelihara alam semesta. Semoga rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW  dan  keluarga   serta  para sahabat - Nya yang telah menyampaikan risalah kepada kita tentang arti dan makna sebuah kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat

Dan semoga pada hari yang istimewa ini  Allah SWT senantiasa melimpahkan  taufiq  dan  hidayah - Nya,  agar kita Tetap  Tegar  dan Maju Tak Gentar  dalam  perjuangan  membela  Rakyat  serta tetap konsisten mewujudkan Politik Rahmatan Lil ‘Alamin secara lahir batin. AminYang  Terhormat          
Pimpinan  Rapat,  Ketua  dan para Wakil Ketua  serta para Anggota DPRD Kota Blitar.
Yang kami  hormati
Walikota  Blitar  dan  Wakil Walikota Blitar
Yang  kami  hormati
Para Pejabat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah , Komandan  Batalyon Infantri  511  Blitar  dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar  atau yang mewakili

Sekretaris Daerah Kota Blitar, Para  Asisten, Staf Ahli,  Para Kepala Badan,  Dinas,  Kantor, Bagian,  Camat  dan  Lurah se- Kota Blitar. Serta

Pimpinan  partai - partai politik, Ormas dan LSM  se- Kota Blitar dan rekan-rekan wartawan serta hadirin para undangan yang berbahagia.

Hadirin Rapat Paripurna  Dewan yang terhormat

Sebelumnya perkenankanlah  Kami   menyampaikan  selamat menyambut   dan  memperingati   Hari  Kebangkitan Nasional  pada besuk 20 Mei ,  semoga  Kita  mampu   menjaga  kesatuan  dan persatuan  dalam  jalinan  keberagaman  dalam  untaian  kokoh   Bhineka Tunggal Ika  dengan  semangat  - Holopis  Kuntul Baris –saiyeg saeka praya, bebarengan  mrantasi  gawe,  bertekat menjaga Pancasila  serta  menjadikan  NKRI   sebagai  Harga  Mati  di Rebuplik  ini  sebagaimana semangat   penetapan  lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal  20 Mei 1908  oleh  presiden  pertama  Republik Indonesia Bpk  Ir. Soekarno pada tanggal  20 Mei 1948 , diangkat  sebagai  Hari Kebangkitan Nasional   , dimana  salahsatu  tujuan  dari  penetapannya  untuk   mencegah perpecahan,  hal  itu tak  lepas  dari  situasi politik Indonesia yang kian memanas saat itu  dengan  harapan  partai  politik  dan kelompok kelompok di masyarakat  yang sedang bertengkar dapat bersatu, mengumpulkan kekuatan bersatu melawan Belanda.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada  pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi  kami  untuk  menyampaikan  Pendapat  Akhir  terhadap Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban Walikota akhir  tahun 2016 (LKPJ 2016) .

Ucapan  terima kasih  juga  kami  sampaikan kepada  Wakil Walikota Blitar  telah  menyampaikan Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban Walikota akhir  tahun  2016  (LKPJ 2016)   dalam  Rapat  Paripurna  yang lalu.

Hadirin Rapat Paripurna  Dewan yang terhormat

Pendapat  Akhir  Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Blitar  tersusun sebagai berikut :

Bahwa LKPJ  Walikota  akhir tahun 2016  kepada  DPRD  merupakan   salah satu dokumen pertanggungjawaban publik yang dilaksanakan setiap  akhir  tahun anggaran, mempunyai  kedudukan  yang  penting dan strategis bagi masyarakat dan pemerintahan

Penilaian   LKPJ  Walikota oleh  DPRD  tidak berlangsung  dalam konteks menerima atau menolak, sedangkan  substansi materi penilaian  LKPJ  Walikota  Blitar  Akhir  Tahun  2016  hanya  berkaitan  dengan luaran  yang  dihasilkan  dalam   pelaksanaan  APBD  berupa   outcomes,  benefits  dan impacts yang diperoleh akhir pelaksanaan tahun anggaran  

Jadi  bukan  untuk memeriksa kinerja keuangan, ataupun bukan untuk menilai kinerja pelaksanaan tugas, melainkan untuk  menetapkan keputusan   DPRD  yang  berisikan  catatan dan  rekomendasi  atas LKPJ dimaksud   untuk  dijadikan  pedoman  oleh Walikota  dalam pelaksanaan tugasnya / sebagai  bahan  menetapkan  kebijakan pemerintahan daerah

Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD mengenai tugas desentralisasi bersifat progress report, sehingga tidak berimplikasi pada pemberhentian Kepala Daerah, kecuali terdapat indikasi tindak pidana dalam pelaksanaannya

Berdasarkan   pendalaman  terhadap LKPJ Walikota akhir tahun 2016 dan  memperhatikan  hasil  pembahasan  Panitia Khusus DPRD Kota Blitar  terhadap LKPJ, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa merumuskan catatan strategis dan rekomendasi sbb :

A. CATATAN STRATEGIS

Masih  banyak  terdapat   rencana  belanja  kegiatan  baik  fisik maupun non fisik  yang tidak terealisasikan karena  tidak cukup waktu proses pelelangan dan pelaksanaannya , sehingga menjadikan Silpa APBD 2016

Penyerapan  Anggaran  hasil    Pergeseran  menyesuaikan terhadap juklak  juknis dan peraturan yang menjadi pedoman kegiatan yang diterbikan setelah pengesahan  APBD awal tetapi tidak bisa dilakukan pada perubahan parsial  (contoh Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan  Anak Usia Dini )  masih kurang optimal

Penyerapan  Anggaran  hasil   pengalihan plafon anggaran belanja kepada belanja program kegiatan yang lebih prioritas, baik yang belum terakomodir dalam APBD 2016 Murni maupun yang sudah tersedia  anggarannya  namun diperkirakan tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun kurang maksimal

Dokumen LKPJ Kota Blitar dalam bab I tidak melaporkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2016  juga inflasinya

Laporan tentang besaran  pertumbuhan persektor dari PDRB dalam  bab I LKPJ  2016  tidak  disebutkan

Tidak banyak yang dapat diungkap dalam LKPJ bab III , oleh karena datanya yang minim, misalnya tidak terdapat penjelasan (sebagai narasi pertanggungjawaban) atas realisasi pendapatan dan belanja yang tidak memenuhi target dan juga yang memenuhi dan melampaui).

Dokumen  LKPJ  BAB  III  tidak menyajikan berapa silpa  / data silpa 2016 (unaudited) dilengkapi dengan sumbernya

Dari 73  indikator  pengukuran kinerja setiap misi dalam dokumen RPJMD, indikator  kinerja  yang  dilaporkan capaiannya dalam LKPJ sebanyak 12 indikator, sedangkan sisanya sebanyak 61 indikator tidak dilaporkan capaiannya. dari 12 indikator yang dilaporkan 6 indikator mencapai/melampaui target dan sebesar 6 indikator tidak mencapai target.

Dokumen LKPJ 2016 Kota Blitar dalam penyusunannya belum mengakomodir apa yang diamanatkan oleh PP No. 6 tahun 2008 tersebut (lihat sajian data capaian per aspek dalam Bab IV LKPJ 2016). Sementara hasil penelusuran atas dokumen RPJMD Kota Blitar bab IX tentang penetapan indikator kinerja daerah, tidak dibagi berdasarkan kategori 3 aspek tersebut (lihat dokumen RPJMD Blitar 2011-2016 bab IX).

Seluruh indikator Misi yang disepakati dalam bab V RPJMD 2016-2021  tidak dilaporkan  capaian  kinerjanya 

Dokumen LKPJ tahun 2016 tidak  dilengkapi dengan data kemiskinan perkecamatan di Kota Blitar

Pada tahun 2016 Realisasi  Belanja Daerah  tidak mampu menyerap Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran  Daerah  Tahun  Sebelumnya  (SiLPA Tahun 2015)  berdasarkan audit  Tim  BPK-RI  atas  LKPD  2015  (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) sebesar  Rp. 95.456.361.951,89   yang   merupakan   saldo anggaran  lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan / APBD 2016. 

Realisasi pendapatan daerah Kota Blitar tahun 2016  tidak memenuhi target (ter-realisasi 99,6% dari target).

Sumber pendapatan yang tidak memenuhi target lebih banyak dari transfer dana pemerintah pusat, sedangkan PAD melampaui target atau terealisasi sebesar 109,8% dari target dalam APBD P 2016.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2016 yang semula dalam KUA diproyeksikan  6,73%  berubah  di tahun 2016  diproyeksikan  turun menjadi 5,74% dari jumlah penduduk Blitar.

Secara agregat pertumbuhan Pendapatan daerah tahun 2016 meningkat . jika  tahun  2015 pendapatan tumbuh 9,4%, tahun 1016 pendapatan daerah  dapat  tumbuh 10,1%, akan tetapi PAD pertumbuhannya menurun.

Realisasi  belanja daerah tahun 2016 termasuk kategori tinggi dimana belanja daerah tahun 2016 dapat terserap 92,9%  dari alokasi APBD.  Secara  nominal  terus meningkat akan tetapi pertumbuhannya fluktuatif,   jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan  belanja  tahun 2016  menurun  sebesar  9,6%  tahun  2015  belanja  tumbuh 18,7%.

Besaran silpa tahun 2016 memang menurun jumlahnya, akan tetapi jika ditambah dengan dana TP dan TPP guru tahun 2016 yang dihentikan penyalurannya oleh kemenkeu, dimana kota Blitar total penghentiannya sebesar Rp. 37,3 M lebih, maka jika silpa 2016 ditambah dengan penghentian TP dan TPP guru sesungguhnya silpa tahun 2016 sebesar Rp. 100,2 M lebih, jadi meningkat dibanding silpa tahun 2015.

Tidak  terdapat catatan / data dan informasi tentang   Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan / atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, maka rata - rata persentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 100% hanya  dapat merealisasikan keluaran  rata - rata  sebesar 57,48% yang meliputi 16 program dan 82 di kegiatan.  Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang sedemikian ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius 

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan Prosentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 87,66% dan keluaran kegiatan 98,33% yang meliputi 15 program dan 44 kegiatan.

Pada RSUD Mardi Waluyo Prosentase pencapaian target pada masukan dana sebesar 105,95% dan keluaran kegiatan 98,61% yang meliputi 3 program dan 4 kegiatan, namun masih saja besar pasak dari pada tiang jika dibandingkan pendapatan dan belanjanya,  sehingga APBD masih saja mensuplay  puluhan  milyar  untuk operasionalnya.

Belum ada progress yang positip berkaitan dengan peningkatan kinerja  PDAM sebagai BUMD Pasca pemberian  Penyertaan  Modal  kepada  PDAM  sebesar  Rp.  19.284.423.541,57  sebagai tindak lanjut program penghapusan hutang PDAM  Kota Blitar kepada pemerintah

Belum Optimalnya  Kebijakan Pengembangan  ekonomi  kreatif  secara  menyeluruh  pada  semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan

Belum Optimalnya  Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan  dengan  lebih menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat miskin

Capaian  kinerja dari penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum antara lain dapat disampaikan bahwa panjang saluran irigasi yang ada di Kota Blitar adalah 158,767 km yang terdiri dari Saluran Irigasi sepanjang 94,317 km, dan tanggul sepanjang 64,449 m. Dengan kondisi baik sepanjang 145,455 dan kondisi sedang sepanjang 13,312 m, sehingga rasio saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah sebesar  91,62%. Namun secara faktual bahwa kondisi saluran irigasi dan tanggul   yang ada di Kota Blitar masih banyak  yang belum dibangun atau di rehabilitasi , selebihnya masih seringnya terjadi genangan air akibat luapan air dari saluran drainase perkotaan saat hujan  mengindikasikan urusan Pekerjaan Umum kurang serius menanggani insfrastruktur perkotaan

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja dalam LKPJ 2016 belum sepenuhnya mampu  memberikan outcomes, benefits dan impacts pada program prioritas berfokus pada peningkatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah, pengembangan kewirausahaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan teknologi tepat guna serta peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja dalam LKPJ 2016 belum sepenuhnya  mampu merubah  hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  karena  belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based).

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja dalam LKPJ 2016 belum sepenuhnya mampu  memberikan outcomes, benefits dan impacts pada program prioritas  sektor  Pariwisata, dibuktikan volume jumlah pengunjung yang stagnan  dan cenderung menurun  jumlah  kunjungan dan tingkat hunian hotel dan penginapan yang masih rendah

Kinerja penanggulangan kemiskinan yang mengalami perlambatan pada 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016), menjadi indikasi bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan  PDRB perkapita setiap tahun belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk, diakibatkan Kebijakan  dan program yang langsung ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin masih kurang memadai

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja dalam LKPJ 2016 belum sepenuhnya mampu  memenuhi  prioritas kebutuhan pembangunan daerah seperti ; Penguatan Infrastruktur Wilayah, Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Sektor Pariwisata; Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa, serta Koperasi; Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah, serta Memperluas Kesempatan Kerja; Pengembangan Sektor Pertanian (Ketahanan Pangan); Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial); Pengembangan Sektor Sosial Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat; serta Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja  dari optimalisasi  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah, melalui kegiatan  intensifikasi   penerimaan   pajak  dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah; belum menunjukan hasil maksimal

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja peningkatan pemanfaatan pembiayaan dari sumber Corporate Social Responsibility (CSR); belum menunjukan hasil maksimal

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja Peningkatan  mutu  dan pemenuhan sarana / prasarana umum yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat seperti  ruang  terbuka  hijau  sebagai pemenuhan kebutuhan kegiatan publik, akses informasi teknologi, transportasi dan sebagainya; belum menunjukan hasil yang maksimal

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja dari kegiatan memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai model, antara lain Leasses and Concession (LC), Built,Operations and Transfer (BOT), atau Public Private Partnership; belum menunjukan hasil maksimal

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja  penggunaan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penerbitan obligasi daerah maupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya; belum menunjukan hasil maksimal

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja  kegiatan menyisihkan  Sisa  lebih  Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; belum menunjukan hasil maksimal

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja  kegiatan pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharingantara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; belum menunjukan hasil maksimal

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja  kegiatan Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat;  belum  menunjukan hasil maksimal atau  hampir  tidak ada

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja  kegiatan optimalisasi lembaga keuangan mikro;

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja  kegiatan optimalisasi pemanfaatan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), belum menunjukan hasil maksimal

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja Tugas Pembantuan :  realisasi anggarannya sebagaimana  pada Tabel Tabel  5.2. Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2016  dapat dibaca  kurang  memberikan  manfaat langsung dan menghasilkan outcomes, benefits dan impacts yang positip terhadap pelayanan kepada masyarakat 

Kinerja Realisasi Anggaran dan Belanja Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan belum menghasilkan outcomes, benefits dan impacts  yang maksimal terhadap pembangunan daerah , pertumbuhan dan perkembangan perkonomian daerah

Kinerja Realisasi Proyeksi belanja  prioritas sesuai aspirasi masyarakat  dan permasalahan aktual yang berkembang seperti peristiwa Bencana  Putting  Beliung dan Musibah Kebakaran Pasar Legi Blitar  belum  memenuhi  harapan  masyarakat / stakeholder

Belum terealisasikannya  Program dan kegiatan   Sepeda  Roda  Dua  Gratis  untuk  siswa

REKOMENDASI

1
Perlu   keseriusan  menetapkan kebijakan anggaran untuk  penataan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,  sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 230 ayat (4) sebesar minimal 5% dari APBD setelah dikurangi  Dana  Alokasi Khusus. ;
2
Ditengah situasi tren dana yang berasal dari pusat dan provinsi  pertumbuhannya  menurun,  maka  Pemerintah daerah  kedepan harus lebih serius  dalam  pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ;
3
Mengingat  derajat  desentralisasi fiskal Kota Blitar tergolong  masih  sangat  rendah  maka Pemerintah Kota Blitar harus  mampu mengurangi  ketergantungan pendapatan daerah dari Dana Transfer Pemerintah dan Provinsi yang  masih tinggi  lebih  dari  85  %  ;
4
Optimalisasi  kebijakan pendapatan khususnya kebijakan PAD tahun 2016  harus  benar benar mampu dilanjutkan, melalui  penyesuaian / perbaikan managemen pengelolaan  yang  lebih transparan dan akuntable  serta evaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya dengan demikian harapannya kinerja PAD tahun 2017 akan lebih meningkat lagi ;
5
Pemerintah Kota Blitar harus  dapat mendorong kebijakan yang mampu menstimulus pertumbuhan, melalui peningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dan peningkatan investasi daerah, agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang progresif ;
6
Belanja langsung setiap tahunnya harus lebih besar dipergunakan untuk  belanja  modal dari pada belanja barang dan jasa serta honorarium dan upah, hal ini dimaksudkan agar belanja pemerintah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembentukan aset daerah sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur publik  agar lebih memadai.
7
Kebijakan  belanja langsung yang  belum produktif, harus   dilakukan perubahan (setelah dilakukan audit infrastruktur dasar berbasis standar) sampai kebutuhan infrastruktur dasar publik Kota Blitar cukup memadai dan ter-strandarisasi (SPM – SNI – SI) ;
8
Harus mampu menjaga keseimbangan antar sektor perekonomian primer, sekunder dan tersier, melalui kebijakannya difokuskan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM, sebagai manifestasi perekonomian lokal yang menyerap  banyak  tenaga kerja, agar sektor ini mampu lebih berperan dalam kegiatan perekonomian di Kota Blitar;
9
Penyederhanaan prosedur perijinan, termasuk pengurangan jumlah waktu, prosedur dan biaya perijinan di pusat dan daerah serta transparansi proses perijinan secara konsisten dan menyeluruh di pusat dan daerah ;
10
Menciptakan suasana nyaman bagi dunia perdagangan, hotel dan restoran melalui :  iklim usaha yang kondusif, kemudahan perijinan untuk menjaga trust investor dengan fasilitas, fasilitasi ruang / tempat - tempat strategis untuk usaha ;
11
Perlu  dibuat  regulasi/ produk hukum daerah  tentang    Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya sebagai penunjang visi dan misi  RPJMD berkaitan dengan  pembentukan Character Building - Nasionalis Religius dan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan penerapan serta   mekanisme penganggaran oleh berbagai pihak secara sustainable. ;
12
Membuka akses seluas - luasnya bagi masyarakat   untuk     memperoleh     pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas  serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, system yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya,   maupun   system   pendidikan   untuk   melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
13
Pengembangan   program   dan   model-model   kegiatan   percepatan peningkatan  kompetensi  tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai seminar, lokakarya, serta memperhatikan tata kelola GTT dan PTT ;
14
Peningkatan fasilitas / sarana      penunjang      pendidikan      termasuk      pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca
15
Pemenuhan sarana dan prasana kebutuhan pelajar dalam rangka guna meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan semangat belajar anak-anak Kota Blitar ; agar segera di realisasikan  diantaranya  program / kegiatan  Sepeda  Roda  Dua  Gratis  untuk  siswa ;
16
Capaian kinerja untuk urusan  kesehatan  perlu dilakukan evaluasi dan pendalamanan berkaitan dengan ; outcomes, benefits dan impacts mengingat bahwa masih banyak keluhan dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan layanan di bidang kesehatan, utamanya keluhan layanan RSUD Mardi Waluyo, Puskemas dan PUSTU. ;
17
Secepatnya dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki antara JKN, JKD dan jamkesos agar tidak tumpang tindih dan tidak ada lagi   pengaduan  masyarakat  peserta jaminan tersebut yang dinyatakan meninggal dunia padahal orangnya masih hidup ;
18
Optimalisasi   kebijakan yang mempunyai daya dukung yang terintegrasi antar  OPD  yang  mendukung pengurangan penyakit endemik seperti demam berdarah, dll
19
Mengarus-utamakan pariwisata di seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui   peningkatan kreativitas serta dukungan anggaran dari berbagai sumber untuk  menyusun even-even yang memiliki nilai jual pariwisata sebagai usaha untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan.;
20
Meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke Kota Blitar  dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti akses jalan yang memadai dan mudah dijangkau serta penyediaan lahan parkir yang cukup di kawasan wisata.;
21
Optimalisasi  kebijakan,  program dan  kegiatan berbasis  sector pengembangan destinasi wisata serta paket wisata untuk menghindari stagnasi dan kejenuhan para wisatawan yang datang ke Kota Blitar melalui  kerja bersama masyarakat  dan  kerjasama dengan privat sector ;
22
Optimalisasi  peningkatan   pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya  dan religi dengan model komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. ;
23
Optimalisasi upaya mengaet / menarik  Investor dan / atau  investasi dibidang perdagangan dan  pariwisata  beserta destinasinya;
24
Pengembangan  ekonomi  kreatif  secara  menyeluruh  pada  semua OPD dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan;
25
Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat miskin atau  kebijakan  dan program yang langsung ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin;
26
Pemetaan data  kemiskinan per kelurahan / lingkungan disetiap  kecamatan untuk  memudahkan  dalam  intervensi program penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan (efektifitas kegiatan).;
27
Perlu secepatnya dilakukan riset dan kajian  secara  menyeluruh  perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan yang mengintegrasikan kawasan  pasar  tradisional  melalui Program Pengembangan Pasar Daerah melalui kegiatan penataan Kawasan Pasar secara terpadu dan Revitalisasi Pasar Tradisional seperti Pasar Pahing, Pasar Templek, Pasar Karang Tengah , Pasar Wage dan Pasar Tradisional lainnya   ;
28
Perlu percepatan  pengembangan Pasar Terpadu Dimoro, meliputi  penataan kawasan  pasar  secara  terpadu  seperti pelebaran jalan , penyiapan lahan parkir dll. sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta kemudahan akses untuk melakukan transaksi jual beli , penataan lingkungan Pasar Dimoro   antara lain : pasar burung dipindah sisi barat jalan (areal parkir baru)  sebelah utara parkiran baru dekat Hotel Patria Garden; penataan area pasar untuk sapi, kambing dan ayam tetap di area saat ini dengan beberapa perbaikan akses jalan didalam pasar, termasuk didalamnya penataan talian untuk ternak sapi;
29
Peningkatan  mutu  dan pemenuhan sarana / prasarana umum yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat seperti  akses informasi teknologi; transportasi ; penyediaan ruang  terbuka  hijau  sebagai pemenuhan kebutuhan kegiatan publik, Embung dan sebagainya;
30
Memprioritaskan  Belanja  Daerah pada APBD  y.a.d  untuk  Belanja  Operasi, berupa   pemeliharaan  sarana dan Prasarana Publik serta  untuk Peningkatan Penganggaran Belanja Modal pada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan serta drainase utamanya didaerah daerah langganan genangan air ketika musim hujan hal ini dimaksudkan untuk menarik minat para investor dalam berinvestasi dan menumbuhkan perekonomian di Kota Blitar , seiring maraknya bangunan ruko dan kios di Kota Blitar.;
31
Percepatan  proses penyelesaian  pembangunan baik  pekerjaan lanjutan tahun sebelumnya atau yang baru pada beberapa  insfrastruktur  dan  suprastruktur  diantaranya  keberadaan  Sirkuit  Jaten, Gedung  / Balai  Kesenian, penyelesaian   Gedung Olahraga sarana pendukungnya, pekerjaan lanjutan pembangunan  Taman Pecut  yang  terletak di  Timur  Kantor Wali Kota Blitar;
32
Optimalisasi Kinerja  Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dengan  diprioritas terhadap upaya peningkatan  pertumbuhan ekonomi  dan perkembangan perkonomian daerah utamanya  
Kerjasama antar daerah; untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perkonomian daerah pada  sector perdagangan dan pariwisata
Kerjasama daerah dengan pihak ketiga dengan merevaluasi kontrak  / kontrak  karya  dengan pihak ketiga yang kurang memberi nilai tambah atau menghasilkan outcomes, benefits dan impacts Pemerintah Daerah dan  Masyarakat misalnya kontrak  / kontrak  karya :
RSUD Mardiwaluyo
Pasar Legi dengan Jojo Cafe
Water Park Sumber Udel dan lainnya
Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah ;  meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perkonomian daerah pada  sector pendapatan daerah
Pencegahan dan penanggulangan bencana ; agar tidak terulang bencana yang menelan kerugian puluhan milyar seperti kebakaran Pasar  Legi Kota Blitar;
33
Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, diharapkan sdr. Walikota  Blitar  menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana  yang diatur  dalam Surat Edaran Menteri  Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;
34
Peningkatan Penganggaran Belanja Modal dalam APBD/ P-APBD 2017 dan APBD 2018 diarahkan pada Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan diantaranya:
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan air bersih / air minum,  normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi / pemeliharaan, jaringan irigasi yang telah dibangun, petani pemakai air,  pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya,
Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan air, peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan sungai, dan sumber daya air  lainnya dan peningkatan konversi air tanah,
Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Bidang Lingkungan Hidup , Pertanian , social , permukiman ; Perumahan Rakyat dan lainnya ;
35
Percepatan Program Pengembangan Pasar Daerah pada kegiatan  Revitalisasi  Pasar Tradisional / Renovasi Pasar Legi pasca kebakaran, meliputi relokasi pedagang pasar yang terdampak kebakaran dan pedagang pasar yang terdampak pembangunan ;
36
Oprtimalisasi   Penuntasan  wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12  tahun  yang  belum berjalan  secara mantap dan belum  sesuai  dengan  harapan masyarakat  serta segera laksana  pembiayaan  melalui BOSDA Kota Blitar sebagaimana ketentuan yang berlaku  ;
37
Optimalisasi   Bantuan  Operasional  Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini secara adil dan merata tanpa diskrimisasi perlakuan kepada  lembaga pendidikan negeri  atau  swasta

Hadirin Rapat Paripurna  Dewan yang terhormat

Setelah  mencermati  laporan   hasil   pembahasan  Panitia  Khusus Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Walikota / LKPJ  akhir Tahun 2016   maka  dengan  mengucap  :

Bismillahirrohmanirrohim  ;

Suro Diro Joyo Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti 

Fraksi  Kebangkitan  Bangsa  DPRD  Kota Blitar  menyatakan ;

M E N Y E T U J U I 

DITETAPKAN  KEPUTUSAN DPRD KOTA BLITAR

Tentang  Catatan  Strategis dan Rekomendasi  DPRD Kota Blitar terhadap Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Walikota / LKPJ  Walikota Blitar  akhir  Tahun 2016

Hadirin Rapat Paripurna  Dewan yang terhormat

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota  DPRD Kota Blitar, khususnya  Panitia  Khusus LKPJ 2016    atas kerjasamanya dalam menyelesaikan pekerjaan ini    secara bersama - sama.  

Dan  harapan Kami  dari  hasil  pembahasan   Keputusan DPRD Kota Blitar   dengan    berbagai  catatan,  saran  dan   rekomendasi  dari  Pansus LKPJ dan   fraksi - fraksi  dapat  dimanfaatkan  Saudara  Walikota Blitar  dalam  melakukan  koreksi  dan  evaluasi  secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahannya

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.