Membaca Posisi Partai Islamis di Kancah Politik Indonesia

Sengaja judul di atas saya tuliskan dengan kata Islama-is. Tulisan ini sengaja digunakan untuk membedakan antara partai yang menggunakan Ideologi Islam. Juga untuk membedakan mana partai yang menggunakan basis massa Islam tetap mengaku berhaluan nasionalis.

Beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik lontaran Amin Rais membuat dikotomi mengenai adanya Partai Allah dan Partai Syaiton (setan) (cnnindonesia.com). Lontaran pada sebuah pagi tersebut kemudian menjadi alat untuk ramai-ramai menghantam posisi Amin Rais.

Amien Rais yang merupakan Ketua Penasihat Persaudaraan Alumni 212, berkhutbah tentang partai setan dan partai Allah mengisi acara tausiah setelah mengikuti Gerakan Indonesia Shalat Subuh berjamaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (detik.com).

Meskipun telah menyatakan mundur dari aktivitas politik, kekuatan Amin Rais tetap di dengarkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia (liputan6.com). Amin Rais setelah sempat menghilang setelah era Reformasi, ia kembali muncul saat era Pemerintahan Jokowi saat ini.

Amin Rais secara tidak langsung masih menjadi representasi partai yang secara ideologis adalah nasionalis yaitu dari PAN. Meskipun PAN menjadi representasi suara Muhammadiyah sebagai ormas Islam, partai ini secara terbuka menyatakan bahwa partainya berideologi nasionalis. 

Kenapa PAN tidak secara terbuka mengumumkan secara terbuka bahwa posisinya merupakan representasi dari partai Nasionalis? Genealoginya jika ditelusuri, sebab Muhammadiyah sendiri sebagai ormas Islam sejak awal tidak mengklaim sebagai partai politik. Muhamadiyah merupakan partai Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial.

Partai nasionalis dengan basis massa Islam yang selanjutnya adalah PPP dan PKB. Dua partai ini dapat disebut sebagai saudara kandung tetapi sulit disatukan. Dua partai ini sama-sama mengklaim sebagai representasi dari ormas Islam Nahdatul Ulama. 

Dengan kondisi seperti ini massa dari NU diperebutkan oleh dua partai Islam moderat ini. Dua partai ini juga lebih memilih aman dengan memilih jalur moderat. Satu sisi menganggap plat form partainya adalah representasi Islam moderat dan satu sisi juga menjadi representasi nasionalis. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya, dua partai ini memperebutkan basis masa yang sama yaitu Nahdatul Ulama.

PPP dan PKB dalam gerakan intraparlementer sangat jarang duduk sebagai oposisi pemerintahan. Dua partai ini memilih jalan aman yaitu dengan mendukung setia pemerintahan. 

Terutama saat pemerintahan Joko Widodo, dua partai ini masuk menjadi koalisi pemerintahan. Meskipun begitu, menurut pengamatan penulis, dua partai ini sering berseteru kepentingan meskipun berada dalam satu koalisi pemerintahan.

Ada beragam perbedaan kepentingan politis yang melatar belakangi PPP dan PKB meskipun sama-sama mengaku sebagai representasi ormas NU. Sebagai contoh pada masa awal sebelum pemilu tahun 2019 ini, dua partai ini terlihat saling berebut untuk menjadi Cawapres dari Joko Widodo. 

Dua partai ini sekali lagi saling klaim bahwa pihaknya masing-masing merupakan partai yang paling pantas mendampingi Joko Widodo di pemilu tahun 2019 mendatang. Berikut di bawah ini pendapat Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengenai sindiran antara PPP dan PKB:

"Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menganggap aksi balas-membalas sindiran yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini tak lain karena ingin merebut "pasar" yang sama. Pasar itu adalah warga Nahdliyin karena keduanya berasal dari basis yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama". (Sumber) 

Partai yang memiliki platform Islam idelogis adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini dahulunya pada tahun 1999 adalah bernama Partai Keadilan. Sebab tidak mencapai ambang batas partai masuk parlemen, maka partai ini berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. 

Partai ini merupakan satu-satunya partai Islam di Indonesia yang menggunakan visi dan misi ideologis Islam sebagai dasar gerakan. Bahkan, partai ini disinyalir memiliki asas harokah ideologis gerakan yang sama dengan harokah Ikhwanul Muslimun di Mesir. (Sumber) 

PKS pada massa pemerintahan SBY masuk menjadi koalasi pemerintahan. Meskipun masuk dalam pemerintahan SBY partai ini justru sering berbeda pendapat dengan kubu pemerintahan. Ada kebijakan pemerintahan SBY yang justru dikritisi oleh PKS misalnya kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak dan beberapa kebijakan lain. Partai ini meskipun masuk dalam koalisi pemerintahan, tetapi saja memperjuangan kepentingan Islam sebagai ideologi perjuangan.

PKS tidak bisa dianggap sebagai partai kecil, sebab partai ini memiliki basis masa kader yang solid. Militansi kader PKS dibangun berdasarkan jaringan-jaringan halaqoh yang tidak dimiliki oleh partai Islam lain di Indonesia (Sumber).

Dengan kondisi ini, meskipun pernah dihantam gelombang tertangkapnya LHI dalam kasus suap daging impor, partai ini masih tetap solid hingga sampai saat ini.

PKS pada pemilu tahun 2014 mesra dengan PAN dengan masuk pada Koalisi Merah Putih (KMP) bersama Gerindra. PKS dan PAN meskipun memiliki cara pandang berbeda terkait Islam politik, partai ini bisa disatukan dalam pemilu 2014. Pada Pilkada serentak 2018 ini pun, dua partai ini masih tetap guyub rukun menjadi koalisi bersama Gerindra.

Partai yang terakhir adalah Partai Bulan Bintang (PBB) yang diketua oleh Yusril Ihza Mahendra. Partai ini sempat terseok tidak lolos sebagai peserta pemilu tahun 2019. Partai ini kemudian mengajukan banding ke MK yang kemudian berhasil masuk menjadi peserta pemilu tahun 2019. Partai ini beberapa waktu pernah diklaim sebagai reprsentasi baru dari partai Masyumi. Partai Masyumi yang diketuai oleh M. Natsir ini sempat dibredel pada masa pemerintahan Soekarno.

Dengan kondisi di atas, menurut penulis partai Islam di Indonesia masih sulit bersatu. Hal yang mendasar adalah kepentingan ideologis dan kepentingan politis itu sendiri. Umat Islam sendiri merasa dibingungkan hendak berlabuh pada partai Islam yang mana. 

Selama kepentingan politik praktis ini masih mendominasi internal partai Islam, maka sangat sulit disatukan. Kemungkinan pada pemilu-pemilu mendatang, partai Islam masih sulit untuk menjadi pemenanga dalam perebutan suara.

Dengan melihat paparan di atas, penulis berpendapat, kubu partai Islam akan terpecah menjadi dua. Paling tidak PPP dan PKB akan menjadi koalisi mendukung Jokowi pada pemilu tahun 2019. Meskipun kedua partai ini, sampai saat ini masih berebut posisi sebagai Cawapres Jokowi. Dua partai meskipun sering berseteru kepentingan masih memiliki akar ideologis yang sama yaitu representasi dari NU.

Kubu kedua adalah koalisi dari PKS, PAN, dan PBB yang secara tidak langsung menjadi representasi Muhammadiyah. PKS sepertina masih akan sejalan dengan PAN dan PBB. Begitu juga dengan PBB, partai ini belum memiliki basis masa yang jelas, sehingga akan mengambil jalan aman dengan bergabung dengan PKS dan PAN.

Penjelasan di atas cukup memberikan gambaran bahwa suara umat Islam akan tetap terbagi menjadi dua. Paling tidak selama ini massa Islam terbagi menjadi dua kubu yaitu basis pendukung Muhamadiyah dan basis pendukung Nahdatul Ulama (NU). Pada akhirnya berbagai kepentingan politis itu sendiri yang sulit mempersatukan partai-partai Islam di Indonesia pada pemilu mendatang.

Analisis di atas masih bersifat debatebel. Masih perlu penjelasan lebih lanjut menggunakan riset mendalam agar hasilnya dapat lebih bermanfaat. statement terakhir penuulis adalah bagaimanapun juga partai Islam Indonesia (PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB) menjadi representasi mayoritas politik Islam di Indonesia.