Partai Komunis Indonesia atau PKI telah dibubarkan oleh Suharto ,Pengemban Super Semar pada 12 Maret 1966. Sejak saat itu ,PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.
Walaupun partai itu telah dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang ,namun partai yang terakhir kali diketuai oleh DN Aidit itu terus dijadikan sebagai isu politik .Selalu digambarkan ,partai itu melalui kader kadernya terus bergerak untuk menghancurkan NKRI yang berdasarkan Pancasila.
Pada masa Orde Baru sering dinyatakan oleh Pemerintah ,bahwa kader kader PKI terus bergerak dengan bermacam cara .Adakalanya dengan menggunakan sistem sel dan juga sering disebut bergerak melalui OTB atau organisasi tanpa bentuk.
Pada masa Orba selalu dikatakan agar waspada terhadap bahaya laten PKI. Tidak jarang pada masa yang demikian ,tuduhan antek PKI ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk menghancurkannya secara politik.
Sesudah G 30 S / PKI meletus dan kemudian berhasil ditumpas maka diyakini daftar anggota PKI ada ditangan aparat Pemerintah dalam hal ini jajaran kantor sosial politik yang berada dibawah kendali Kementerian Dalam Negeri atau juga data yang demikian dimiliki oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ( Kopkamtib).
Lembaga ini punya aparat di daerah yang disebut Pelaksana Khusus atau Laksus.Dimasa lalu itu Laksus punya kewenangan yang besar dan sangat ditakuti.
Pada masa awal Orba ,Kartu Tanda Penduduk eks Anggota PKI juga diberi tanda khusus dengan membubuhkan huruf " OT" pada nomor KTP itu.
Seingat saya pada masa Orba ,eks anggota PKI dibagi dalam tiga kategori ,yaitu golongan A,B dan C.
Golongan A adalah tokoh PKI yang kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum oleh Pengadilan karena keterlibatannya dalam G 30 S / PKI.Sedangkan golongan B adalah tokoh yang dinyatakan anggota PKI atau organisasi mantelnya tetapi mereka tidak pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan .
Para tahanan yang diasingkan ke Pulau Buru termasuk dalam kategori ini.Kemudian Golongan C adalah anggota biasa PKI atau mantel organisasinya ,misalnya anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI.Hal hal yang demikian diutarakan pada artikel ini, untuk menunjukkan bahwa Pemerintah punya daftar yang lengkap tentang anggota organisasi terlarang itu .
Jadi kalau ada seseorang yang dicurigai sebagai eks anggota PKI ,maka sesungguhnya sangat mudah menelusurinya .Nama yang dicurigai itu tentu tercantum pada Buku Daftar Anggota PKI yang berada ditangan aparat Pemerintah.Â
Seperti yang dikemukakan sebelumnya ,pada masa Orba banyak sosok yang sebenarnya bukan anggota partai terlarang itu namun untuk sebuah kepentingan politik diberi lah seseorang itu label PKI. Ternyata tidak hanya pada masa Orba pelabelan PKI diberikan kepada seseorang .Pada masa sekarang ini masih banyak juga kalangan yang mempraktekkannya.
Salah satu korban pemberian label itu adalah Jokowi yang sekarang menjabat sebagai Presiden RI. Walaupun sudah beberapa kali mantan Walikota Solo itu menyatakan bahwa ia bukan PKI dan juga bukan turunan PKI ,tetapi dengan massifnya fitnah yang dikembangkan ,masih banyak warga negeri ini yang percaya bahwa mantan Gubernur DKI itu adalah anggota atau sekurang kurangnya turunan PKI.
Seperti yang dikemukakan Jokowi ,ada sekitar 6 persen atau setara dengan sekitar 9 juta orang yang percaya bahwa presiden petahana itu ada kaitannya dengan PKI. Padahal buku daftar anggota PKI itu ada ditangan aparat Pemerintah dan belum ada pernyataan resmi dari aparat yang berwenang yang menyatakan keterlibatan Jokowi atau orang tuanya dengan partai terlarang itu.
Ayah dari Kaesang itu juga sudah berkali kali menyatakan ,silakan cek kepada tetangganya tentang informasi yang menyesatkan itu.
Kalau direnungkan lebih dalam ,pada era keterbukaan seperti sekarang ini ,mustahil lah rekam jejak keluarganya bisa dimanipulasi ataupun ditutup tutupi.
Selain fitnah terhadap Jokowi ,kelihatannya sampai sekarang masih ada kalangan yang selalu menyebut nyebut PKI dalam konteks perpolitikan di negeri ini.
Banyak yang menyebut pada masa pemerintahan Jokowi ini ,PKI bangkit lagi .Tetapi tidak ada yang bisa  menjelaskan seperti apa dan siapa tokoh yang menggerakkan kebangkitan partai terlarang itu.
Aparat Pemerintah juga tidak pernah mengemukakan keberhasilan mereka menggulung gerakan kebangkitan partai yang berlambang palu arit itu.
Walaupun belum pernah dibuktikan dengan kebangkitan PKI itu ,tetapi ada saja kalangan atau tokoh yang menyatakan bahwa PKI akan bangkit.Ada saja tokoh yang menyebut bahwa anggota PKI akan merebut kekuasaan.
Salah satu tokoh yang menyatakan PKI masih bermain pada dunia  politik di negeri ini adalah Amien Rais. Dalam sebuah pertemuan terbatas dengan sebahagian tokoh tokoh Pemuda Muhammadiyah yang mengikuti Muktamar organisasi kepemudaan itu ,Amien Rais antara lain menyatakan ," Ini permainan memang tinggal empat setengah bulan lagi.
17 April itu adalah pertaruhan yang terakhir apakah unsur unsur PKI akan menang atau sebaliknya " ,kata Amien Rais dalam video pertemuan yang menyebar dikalangan Muhammadiyah,Jum'at ,30 November 2018(detiknews,30/11/2018).
Amien Rais tidak jelas menyebut pada kekuatan mana unsur PKI itu bergabung .Tetapi dengan posisi politik pendiri PAN itu yang berada pada kubu yang berseberangan dengan Jokowi, maka kita sudah menduga pada kubu mana unsur PKI yang disebutnya itu berada.
Kalau dicermati sekurang kurangnya ada 4 hal yang ingin dikemukakannya dengan pernyataannya itu,1). unsur unsur PKI masih terus eksis dan ikut bermain dalam perpolitikan di negeri ini ,2).unsur unsur PKI itu berada pada kubu yang merupakan lawan politik nya ,3). masyarakat jangan ikut gabung ke kubu yang ada unsur PKI nya dan 4). kalau kubu yang didukung unsur unsur partai terlarang itu yang memenangkan pertarungan maka akan terjadi kiamat atau Armageddon .
Terhadap isu isu yang demikian maka harus dinyatakan betapa tidak sehatnya iklim politik di negeri ini.
Pilpres dan pemilu legislatif adalah peristiwa demokrasi yang digelar sekali dalam lima tahun.Â
Sangat diharapkan para tokoh bangsa ikut memberi pencerahan kepada masyarakat tentang peristiwa demokrasi itu.Karena nya sangat disayangkan apabila ada tokoh atau kalangan yang sepertinya menakut nakuti masyarakat dengan sesuatu yang tidak punya dasar.
Salam Demokrasi!
