Kebijaksanaan Nadiem Makarim untuk Mendengar di 100 Hari Pertama

Sistem Pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh keputusan sosial politik yang terjadi di negeri ini. Keputusan keputusan politik dan kekuasaan yang dibuat pemerintah, eksekutif dan legislatif ini kemudian mempengaruhi bukan hanya pada kurikulum silabus dan buku buku acuan belajarnya, tetapi juga pada bagaimana pengelolaan SDM pendidikan, pada akhirnya terefleksikan pada ideologi dan produk yang secara dominan dihasilkan oleh pendidikan.

Unchendu (2004) mencatat adanya tautan politik dan kekuasaan pada pendidikan yang kompleks di antara kelompok kelompok stakeholders, politisi, pendidik, birokrat, peneliti dan mereka yang memfasilitasi proses pencitaaan pengetahuan.

Studi " The Politics of Education in South East Asia: A Comparative Study on Decentralization Policy in Primary Education in Indonesia and Thailand"  ditulis oleh Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani membandingkan bagaimana politik dan kekuasaan mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia dan Thailand. Dalam hal ini, aspek politik dan kekuasaan yang dilihat adalah soal otonomi daerah.

Otoda telah membuat transfer kekuasaan dari pusat sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten kota tetapi juga memberikan otonomi kepada sekolah melalui Schools Based Management. 

Namun demikian, wewenang pengambilan keputusan tetap ada pada pemda tingkat kabupaten dan kota. Kesenjangan kapasitas SDM di masing masing kabupaten/kota serta sumber daya pendanaan yang ada juga mempengaruhi bagaimana pengelolaan sektor pendidikan ini dilakukan.

Dalam hal yang lain, memang banyak keputusan di sektor pendidikan berkait dengan aspek politik dan kekuasaan yang ada di banyak lini hidup sektor ini. Pemilihan kepala sekolah, pemilihan rektor, penetapan sistem penerimaan murid baru, beban kerja pendidik, pemilihan SDM perguruan tinggi untuk pelatihan, dan kesempatan melakukan penelitihan adalah hanya sebagian saja dari begitu banyak aspek yang perlu mendapat perhatian.

JANGAN SELIMUTI KINERJA SEKTOR PENDIDIKAN YANG KURANG 
Kalau kita meng'klaim' bahwa sektor pendidikan kita 'baik baik saka', artinya kita telah menutupi realitasnya. 

Dari hal di atas, seharusnya kita harus melihat ini adalah kondisi darurat. Dan, kondisi darurat seharusnya disikapi dengan tanggap darurat pula. 

Solusi perlu cepat, inovatif, dan bersih dari KKN dan penggerogotan oleh politik. Semua pihak perlu bergandeng tangan. 

Telah banyak analisis di sektor pendidikan.  Jangan sampai kita jadi katak dalam tempurung tetapi hendak melompati capaian jauh dari batas tempurung itu. Apalagi melompati dunia. Bisa terjerembab!. 

Apa yang harus dilakukan?
1. Kembali pada tujuan dan esensi pendidikan. Jangan bebani sekolah, apalagi kurikulum pendidikan dasar dengan begitu banyak beban politik dan agenda propaganda yang normatif (dan kadang kadang menipu).