Praktek-praktek Money politic (politik uang) tidak lagi sebatas isu, kita harus jujur mengakui bahwa hal-hal buruk tersebutlah yang merusak tatanan sosial kita.
Bukan hanya terjadi di tubuh parpol, akan tetapi juga terjadi dalam praktek-praktek penyelenggaraa pemerintahan negara, bahkan sudah merebak ke berbagai ormas, bukan hanya profesi bisa jadi juga di institusi-institusi pendidikan, sosial dan keagamaan, dalam hal setiap event pemilihan pimpinan/ketum.
Itulah yang membuat Publik terus mendorong dan berharap KPK ini untuk terus dan tetap ada menjaga fenomena money politic dicegah dan diberantas hingga ke akar-akarnya.
Khusus di Golkar, menurut saya ada 2 (dua) cara untuk menghentikan praktek money politik dalam perhelatan Munas Golkar nanti , yaitu :
Pertama, mekanisme pencalonan dan pemilihannya terjamin jujur, transpran, akuntabel dan demokratis tanpa menggunakan model surat-surat dukungan pada saat pencalonan bakal calon. Kepada pemilik suara diwajibkan memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon yang ada secara langsung dan tertutup di bilik suara. Lalu bakal calon yang memenuhi syarat 30 persen (30%) total pemilik suara dinyatakan sebagai calon dan wajib mengikuti debat di forum munas dengan melibatkan pakar/pengamat. Selanjutnya dilakukan pemilihan final dan yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Ketum terpilih. Setelah Ketum terpilih, dibentuk DPP untuk 5 (lima) tahun oleh Ketum terpilih bersama sama Formatur dan atau Mide Formatur, yang mencerminkan kekuatan organisasi dan struktur partai, agar DPP yang dihasilkan solid, mencegah timbulnya friksi atau faksi dikemudian hari.
Kedua, pilih lah caketum yang dijamin lebih bersih, lebih baik, lebih bisa diterima semua pihak, yang mampu mempersatukan, yang dapat lebih menjamin menahan bahkan meniadakan praktek-praktek Money politic selanjutnya. Inilah sesungguhnya revolusi mental yang digagas, dimaksud dan dikehendaki oleh Presiden Kita. Kalau memang slogan “Suara Golkar Suara Rakyat”, atau “Suara Rakyat Suara Golkar”, maka sudah sepatutnya seluruh pemilik suara di Munas, dalam hal ini para DPD se-Indonesia bersuara lantang dan jujur untuk memilih pemimpin bersih, guna membangun kepercayaan rakyat kembali.
Demikian sikap saya Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Dep.Hukum dan Ham DPP Golkar Munas Riau.
