Saya pernah bertemu dengan salah satu orang tua siswa dan siswa yang terisak menahan tangis sebab posisinya rentan tergeser saat seleksi PPDB berlangsung.Â
Mereka menumpahkan kekesalannya pada kami panitia PPDB yang ada di sekolah. Dan jawabkan kami template, "regulasinya memang demikian", mau dibuat gimana lagi?
Merasa Berhak
Semua merasa berhak, pokoknya asal syaratnya lengkap masyarakat merasa berhak. Meskipun persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya sesuai yang dimaukan dalam regulasi yang dikeluarkan.
Sebut saja pada jalur zonasi; sebenarnya jalur ini kan benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat yang bertempat tinggal tepat pada zona sekolah tersebut.Â
Nyatanya setiap pendaftar yang mampu membawa KK yang berumur satu tahun dengan domisili sesuai zona, semuanya merasa berhak.Â
Baik itu memang beneran mereka penduduk pada zona tersebut, ataupun penduduk yang hanya eksodus KK saja, ataupun orang tua yang hanya titip anak saja, pokoknya semua merasa berhak untuk daftar.
Sama juga dengan jalur afirmasi, asal pegang kartu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu keadaannya sesuai dengan penerima bantuan atau tidak, ya semua merasa berhak untuk mendaftarkan diri.Â
Dan mereka yang berhasil menyodorkan syarat itupun tidak salah (sesuai dengan persyaratan), namun saya pikir ini tidak tepat sasaran.
Banyak para pendaftar jalur zonasi yang mengajukan komplain ke sekolah saat PPDB berlangsung sebab merasa dicurangi dengan pendaftar yang mereka sebut hanya sekedar 'numpang KK' untuk mempersiapkan PPDB ini.Â
Trus sekolah bisa apa, jika syarat memang lengkap walaupun hanya sekedar 'numpang KK'? Yang di jalur afirmasi juga sama, banyak pendaftar yang merasa dirugikan.Â
Mereka merasa lebih tidak mampu dibandingkan pendaftar yang saat itu lolos seleksi, namun kenyataannya justru yang mereka anggap mampu kok bisa-bisanya punya kartu bantuan pemerintah.
