Sejak ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO, ada terobosan baru yang dilakukan oleh jajaran dinas pendidikan, terutama di daerah-daerah untuk mulai memberlakukan kurikulum batik sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib bagi siswa. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Yogyakarta dan Surakarta, mapel batik ini diterapkan mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA/SMK pada awal tahun pelajaran 2010.
Tujuan diberlakukannya kurikulum batik, antara lain untuk menanamkan kecintaan terhadap produk keunggulan seni batik sedini mungkin, mengembangkan kompetensi siswa agar mampu membatik, dan memberikan bekal keterampilan kepada peserta didik sebagai dasar untuk bekal hidup di masa mendatang. Yang perlu digaris bawahi bahwa tujuan pemberlakuan kurikulum batik ini sebenarnya bukan hanya sebatas pada menanamkan kecintaan warisan budaya batik agar tidak sirna, melainkan juga yang lebih penting adalah pengembangan kompetensi, skill, atau secara lebih luas mengasah kemampuan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan kepada siswa.
Tentang pengembangan jiwa kewirausahaan ini, ternyata selaras dengan program 100 hari pemerintahan SBY di bidang pendidikan, bahwa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tengah menyiapkan konsep kurikulum berbasis kewirausahaan dan rencananya akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2010-2011. Sebagaimana dikemukakan oleh Mendiknas, substansi kurikulum berbasis kewirausahaan pada dasarnya adalah pembentukan karakter kewirausahaan pada peserta didik, termasuk rasa ingin tahu, fleksibilitas berpikir, kreativitas dan kemampuan berinovasi. Maka, penulis sangat appreciate dengan kebijakan ini, dikarenakan sudah ada munculnya kesadaran bersama akan pentingnya pembekalan life skill atau ketrampilan hidup kepada peserta didik di semua satuan pendidikan yang dimulai sejak dini. Karena kita tahu, selama ini yang diberikan ketrampilan atau keahlian khusus hanya siswa sekolah kejuruan, yaitu SMK. Sementara untuk sekolah umum tidak diberikan, dikarenakan pada sekolah ini, siswa diharapkan bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, semangat penerapan kurikulum batik sebagai upaya memberikan bekal ketrampilan kepada siswa di semua satuan pendidikan baik umum maupun kejuruan, seharusnya juga menjadi inspirasi bagi pemegang kebijakan untuk melahirkan kurikulum yang tidak parsial ke depan. Artinya, penulis masih melihat ada jurang pemisah yang teramat dalam, antara konsep pendidikan sekolah umum dan kejuruan. Jika pemberian bekal ketrampilan hidup merupakan muatan penting yang harus dimiliki oleh semua siswa tanpa terkecuali, maka sudah saatnya kurikulum yang ada saat ini dirubah atau dimodifikasi sedemikian rupa, terutama pada sekolah umum. Sehingga secara terintegral dan terpadu, kurikulum sekolah umum harus mendasari pada semangat pengembangan skill, kemandirian, kreatifitas dan jiwa kewirausahaan.
Angka pengangguran terdidik tinggi
Saat ini masyarakat masih mengidolakan pendidikan umum atau SMA bagi putra-putrinya, jika dibandingkan dengan yang ke SMK. Terbukti, rasio perbandingan jumlah SMA dan SMK adalah berkisar 70:30. Alasannya sebenarnya lebih bersifat trend dan gengsi semata. Biasanya, peminat yang ke SMK rata-rata berasal dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Dengan tujuan, setelah lulus SMK bisa segera bekerja dan membantu keluarganya. Berbeda dengan yang ke SMA, harapannya setelah lulus mereka dapat meneruskan ke perguruan tinggi (PT).
Tetapi, kenyataannya justru banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan kuliah. Berdasarkan sumber terpercaya, bahwa kurang dari 10 % lulusan SMA yang melanjukan kuliah di PT, padahal kurikulum SMA disetting untuk melanjutkan sekolah di PT. Tentu saja, hal ini sangat ironis karena hampir 90% tamatan SMA terjun di dunia kerja padahal kurikulum SMA tidak disiapkan untuk bekerja. Akibatnya banyak lulusan SMA yang kalah bersaing dalam mencari pekerjaan karena mereka memang tidak siap kerja.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menambah jumlah SMK daripada mengembangkan SMA. Komposisi perbandingan yang dibuat adalah 70% SMK dan 30% SMA. Ini tentu dengan tujuan untuk menjadikan lulusan sekolah menengah yang siap kerja dan mandiri. Seperti yang pernah dinyatakan Mendiknas yang lama, bahwa pada tahun 2014 rasio perbandingan jumlah SMK dengan SMA bisa mencapai 2:1. Dengan kata lain, setiap terdapat satu SMA di salah satu wilayah, maka di wilayah tersebut harus memiliki dua SMK.Sehingga, paradigma sekolah kejuruan sebagai alternatif kedua tampaknya akan berubah dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk lebih mengembangkan sekolah kejuruan (SMK) menjadi sekolah menengah yang sejajar dengan sekolah menengah lainnya/SMA. Setidaknya, pemerintah mentargetkan bahwa jumlah sekolah kejuruan/SMK pada tahun 2010 akan berimbang dengan SMA.
Modifikasi kurikulum SMA
Sesungguhnya pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan, adalah mendapatkan lapangan kerja yang diaharapkan. Atau setidak-tidaknya, setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi atau nilai yang lebih tinggi dibanding sektor informal. Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
Maka merebaknya isu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya, khususnya juga di Indonesia. Oleh karena itu, mengukur keberhasilan pendidikan di masa mendatang dapat dilihat dari kurikulum yang diberlakukan, karena itu ruh-nya pendidikan. Tetapi kenyataaan yang ada, bahwa pendidikan saat ini dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah.
Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh. Permasalahan yang ada sekarang, bahwa kebanyakan pengangguran produktif berasal dari lulusan SMA jika dibandingkan SMK, sementara di sisi lain kecenderungan masyarakat masih memprioritaskan SMA untuk pendidikan anaknya. Walaupun pemerintah ke depan telah menelorkan program, yaitu untuk jumlah SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMA, tetapi untuk dekade ini, nampaknya program tersebut belum bisa diwujudkan.
Menjembatani problem tersebut, menurut hemat penulis diperlukan sebuah terobosan sekaligus perombakan terutama pada kurikulum SMA, dimana aspek kemandirian, kreatifitas dan jiwa kewirausahaan harus terinternalisasi dalam setiap muatan kurikulum, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, sampai dengan standar penilaian. Pada tataran praktis, bisa dirancang kurikulum SMA yang semi SMK. Artinya, keunggulan dan kelebihan yang dimiliki SMK dapat diadopsi untuk bisa diterapkan di SMA. Ada perbedaan yang mendasar sebenarnya antara SMA dan SMK, yaitu porsi teori dan praktik. Jika SMA, lebih banyak mengedepankan teori, sementara SMK sebaliknya.
Nah, ke depan pada kurikulum SMA bisa dikembangkan antara teori dan praktik lebih bisa berimbang. Pada mata pelajaran tertentu, hendaknya siswa diperkenalkan langsung dengan obyeknya, semisal diajak pergi ke sebuah perusahaan/industri, tempat para pengrajin, dan lokasi lain yang relevan dengan tema pembelajaran.Maka, ada dua hal sebenarnya kelebihan dari pendidikan kejuruan ini, pertama lulusan dari institusi ini dapat mengisi peluang kerja pada dunia usaha/industri, karena terkait dengan satu sertifikasi yang dimiliki oleh lulusannya melalui Uji Kemampuan Kompetensi.
Dengan sertifikasi tersebut mereka mempunyai peluang untuk bekerja. Kedua, lulusannya dapat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, sepanjang lulusan tersebut memenuhi persyaratan, baik nilai maupun program studi atau jurusan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
