Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Political and Economic RiskConsultancy(PERC). Sudah jelas bahwa Indonesia memiliki nilai ketidak efisiensi birokrasi yang sangat tinggi maka sudah seharusnya Indonesia segera berbenah diri dan mau belajar dengan keadaan tersebut. Supaya Indonesia tidak tertinggal jauh oleh negara lainnya, dan bukan tidak mungkin dapat menjadi sistem birokrasi yang terbaik.
Dari hasil survei persepsi masyarakat terhadap Reformasi Birokrasi tahun 2014 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara Independen adalah diketahui bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah Jawa-Bali dipersepsikan masyarakat berjalan cukup cepat dengan indeks persepsi 6,48 sedangkan untuk wilayah luar Jawa-Bali dipersepsikan masyarakat berjalan cukup cepat dengan indeks persepsi 5,92. Sama-sama mendapatkan persepsi masyarakat sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi yang cukup cepat tetapi terdapat kesamaan juga jika melihat dari 9 program reformasi birokrasi yang dicanangkan, maka di wilayah Jawa-Bali tingkat persepsi terendah justru pada program "Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas aparatur pada sub area peribahan pertanggung jawaban" dengan indeks 5,52. Sedangkan di wilayah luar Jawa-Bali dengan program "Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur pada sub area perubahan pertanggung jawaban" dengan indeks 4,89. Jadi dengan demikian sebenarnya program percepatan refomasi birokrasi dipersepsikan masyarakat tergolong cepat tetapi terlihat bahwa kurangnya pemerataan percepatan reformasi birokrasi antara wilayah Jawa-Bali dengan di wilayah luar Jawa-Bali. Dimana percepatan reformasi birokrasi di wilayah luar Jawa-Bali mengalami sedikit keterlambatan. Tapi dengan hasil demikian tidak menyurutkan optimisme penulis dalam menganggapi proses perbaikan birokrasi yang menjadi lebih baik melalui 9 Program percepatan reformasi birokrasi.
Menurut data yang penulis ambil bahwa output lulusan APDN mencapai 25.000 orang, 13.000 IIP dan 16000 STPDN -- IPDN per tahun 2011. Dari semua output yang dihasilkan tersebut secara kuantitas sudah begitu banyak dan sebagian besar sudah menduduki jabatan yang strategis, diharapkan akan menjadi pelopor dan pengemban tugas dalam dinamika pemerintahan menuju good governance. Dan mampu menjadi agen/penggerak dinamika perubahan/aset bangsa dan sebagai sarana strategis untuk membentuk kader birokrasi yang diamanatkan sebagai perwujudan pencapaian birokrasi good governance.
Good governancemenurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and politicalframeworkbagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dapat dirumusan mengenai GoodGovernanceadalah kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa Revolusi Mental itu merupakan suatu pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik, mempunyai daya juang dan daya saing untuk meningkatkan kualitas diri bangsa sehingga tidak tertinggal lebih jauh lagi dengan negara lain. Dan melalui pamong praja yang memang telah disiapkan sebagai calon birokrat yang berkompeten dalam ilmu pemerintahan dan kepamongprajaan serta telah menjiwai revolusi mental sehingga bisa diharapkan terciptanya dinamika pemerintahan yang baik untuk menuju good governance.
Penulis optimis terhadap kebijakan pemerintah mencanangkan Revolusi Mental dapat diwujudkan pada diri seorang kader pamong praja yang nantinya menjadi pamong praja yang siap terjun ke lapangan melalui fungsi pendidikan, kemasyarakatan, serta kolaborasi. Karena hal yang dijiwai oleh seorang pamong praja telah tertuang pada kode kehormatan praja dan lagu hymne abdi praja. Sehingga nantinya pelopor dalam pembangunan menuju good governance adalah pamong praja yang mampu meningkatkan daya saing serta meningkatkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Penulis menyajikan beberapa solusi terkait dengan peran pamong praja melalui program Revolusi Mental untuk mewujudkan perubahan goodgovernance.Yang pertama pemerintah harus tetap konsisten dengan program yang telah dicanangkan yaitu revolusi mental, jangan sampai program ini hanya terlihat pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. Kedua, harus terus menjaga konsistensi dalam reformasi birokrasi melalui 9 program percepatan reformasi birokrasi. Ketiga, terus menigkatkan kesejahteraan kepada pamong praja berupa apresiasi terhadap kinerja ataupun prestasi pamong praja dalam mengemban tugas. Keempat, meningkatkan kompetensi pamong praja melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasar kepada norma dan moral bagi kehidupan seorang birokrat yang ideal.
