Kubu capres nomor 02 Prabowo telah mengumumkan jatah menteri untuk partai pendukungnya. Padahal pilpres pun belum berlangsung, masih menunggu dua minggu lagi.
Menurut etika politik, apakah wajar mengumumkan jatah menteri kepada partai pendukung? Selama puluhan tahun baru kali ini terjadi.
Pembagian jatah kursi menteri memang menjadi hak dan kewajiban pemenang pilpres. Hal ini sudah menjadi kesepakatan politik sebelum sebuah organisasi menyatakan memberi dukungan.
Namun biasanya, bagi-bagi jatah merupakan rahasia di antara capres dan para pendukungnya. Bukan untuk konsumsi publik. Meskipun kemudian ketika dilantik akan tampak berapa menteri yang didapat partai tertentu.
Sejauh pengalaman saya, para pendukung capres menunggu kepastian kemenangan dari hasil pilpres. Setelah sudah mendapat kepastian, barulah partai mengajukan daftar nama kepada capres tersebut.
Daftar nama yang diberikan, sudah lengkap dengan nama calon untuk setiap jabatan yang memungkinkan. Dari jejeran menteri, duta besar, komisaris BUMN dsb.
Kemudian capres pemenang akan menyeleksi orang-orang yang diajukan. Tentu saja hal itu juga disesuaikan dengan perolehan suara dari partai yang bersangkutan.
Nah, kalau sekarang ada capres yang sudah mengumumkan pembagian jatah kursi, bagi saya sudah melanggar etika. Sungguh tidak etis baik dihadapan rakyat maupun dihadapan Tuhan.
Kenapa begitu? Pertama, dia sudah mendahului ketetapan Tuhan seakan akan dia pasti menang. Padahal takdir belum berlaku, masih menjadi kekuasaan Tuhan.
