Di Indonesia, proses pemilihan jabatan rektor saja sangat kental dengan nuansa politik dan banyak di politisasi, baik dari dalam universitas atau dari luar.
Jika saat ini rektor belum bisa mengangkat PTN-PTS menuju world class university, mungkin saja rektor harus mempunyai networking, experience, leadership kelas dunia, maka rektor harus dievaluasi dan dalam perekrutan rektor harus sesuai mempunyai capability dunia, dan PTN-PTS sudah harus menyiapkan bibit unggul untuk menjadi rektor nanti. Begitu juga dengan dosen yang dievaluasi oleh mahasiswa, prodi di evaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional.
Boleh kita melakukan studi banding ke luar negeri. Kenapa pendidikan kita salah saing dengan Singapura dan Malaysia dalam urutan world class university, analisa saya karena semua standar dalam perguruan tinggi disana sudah memenuhi standar dunia, dan kesejahteraan dosen lebih diperhatikan, biroksasi yang mudah dan sistem yang baik.
Mahasiswa atau dosen dari Indonesia yang melakukan penelitian di Jepang, Australia, dan sebagainya, mereka disana sangat diperhatikan dan sejahtera. Pengakuan negara lain, dosen dan mahasiswa kita tidak kalah pintar. Namun lihat apa yang terjadi, taktala mereka pulang ke Indonesia, mereka stagnan, mereka tidak mampu berbuat apa-apa, karena budaya, sistem dan birokrasi dan kesejahteraan yang kurang.
Dari berbagai informasi di media, target 2020 Menristekditi sudah mendatangkan rektos asing yang terbaik dari luar negeri. Setidaknya dalam lima tahun ke depan akan dicoba 2 atau 5 PTN-PTS yang dipimpin oleh rektor asing.
Sudah saatnya rektor, dosen dan PTN-PTS lokal bebenah. Sekarang sudah kita sudah dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kemenristekdi sudah menyebutnya free of goods and service. Semua sudah bebas dan tidak dibatasi.
