Kritik Merupakan Sahabat bagi Demokrasi

Memasuki kebebasan berkomunikasi pasca runtuhnya era orde baru di Indonesia, pembicaraan politik di forum terbuka maupun di social media yang mengkritisi berbagai masalah tentang kebijakan dan  jalan nya pemerintahan menjadi hal yang biasa. Padahal, sebelumnya pada era orde baru tidak mudah bahkan susah dalam mengungkapkan kritik terhadap jalan nya pemerintahan.

Sesuai yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Tetapi dalam setiap melakukan kritik diharapkan juga ada solusi dari apa yang telah di kritik, jadi jangan hanya mengkritik tetapi tanpa ada tujuan atau solusi. Berikanlah kritik yang konstruktif atau membangun. 

drinklimitlesslife.com

Dalam negara demokrasi, kritik sejatinya adalah inti dari demokrasi itu sendiri. Kritik merupakan cara untuk mengetahui kekurangan, jadi keberadaan pihak yang melakukan kritik seharusnya disyukuri bukan dimusuhi. Kritik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. "tak ada gading yang tak retak" seperti itulah ungkapan peribahasa yang seringkali kita dengar. Peribahasa tersebut berarti bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, setiap manusia pasti mempunyai kekurangan. 

Akan tetapi dibalik kekurangan yang dimiliki setiap manusia, pastilah terdapat kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Sama halnya dengan pemerintahan yang sedang dijalankan, dalam prakteknya pasti ada kekurangan dan kelebihan. Disinilah peran serta dari masyarakat sebagai yang "dilayani" sangat dibutuhkan dalam hal mengkritik suatu pemerintahan maupun pembangunan yang dijalankan oleh "sang pelayan".

Setiap warga negara berhak melakukan kritik secara personal ataupun secara berkelompok. Zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan pemanfaatan internet yang semakin murah dan terjangkau, membuat masyarakat semakin mudah untuk melakukan kritik terhadap suatu pemerintahan melalui social media.

Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengkritik yang benar, walaupun telah di jamin UUD 19945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945, tetapi terdapat koridor yang membatasi dalam hal kritikan. Dalam perkembangannya, kritik juga dapat disampaikan melalui jejaring sosial media atau pada media online. Jadi Setiap orang sekarang dapat dengan leluasa menyampaikan pendapat ataupun kritikan mereka terhadap suatu jalan nya pemerintahan dengan mudah. Kritik tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu pasca gerakan reformasi 1998 silam.

 Media internet merupakan wadah yang sangat efektif bagi masyarakat dalam menyampaikan saran, kritik dan opini yang dapat membentuk opini publik. Tidak hanya media pemberitaan, sekarang secara personal pun sudah dapat dengan bebas berbicara dan menulis pendapat dan kritik tentang apapun melalui personal akun di sosial media, tidak jarang para pengkritik justru membuat akun palsu yang mengakibatkan penggiringan opini ataupun berakibat ujaran kebencian terhadap suatu objek. 

Oleh sebab itu haruslah bijak dalam berkomentar di sosial media, sertakan data apabila ingin mengkritik suatu jalan nya pemerintahan. Kritik yang baik sejatinya tidak memojokkan pemerintahan tertentu, kritik yang baik justru dapat menjadi faktor pengawasan terhadap jalannya suatu sistem pemerintah.

Dengan adanya kritikan-kritikan tersebut diharapkan dapat "menyadarkan" pemerintahan terkait untuk terus membangun daerahnya tanpa tebang pilih. Kritikan melalui social media di anggap lebih efektif, karena suatu kritikan atapun masukan dari warga akan dengan cepat tersebar dan menjadi viral. Kritik tersebut tidaklah salah dan merupakan salah satu bentuk pengawalan terhadap pemerintah yang harus terus dilaksanakan oleh rakyat.

Kritik terhadap pemerintahan dilakukan ketika arah dan tujuan pemerintahan sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita bangsa, misalkan disaat pembangunan sarana dan prasarana publik yang tak kunjung selesai, terjadinya penyelewengan, buruknya pelayanan publik dan lain-lain. Disinilah fungsi suara rakyat untuk mengawasi jalan nya pemerintahan, karena rakyat merupakan yang dilayani dan yang merasakan langsung terhadap berbagai jenis layanan dari pemerintah. 

Jadi diharapkan masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh atau lemah (pasrah) terhadap keadaan negara dan jalannya pemerintahan. Sehingga pada hakikatnya akan sesuai dengan makna penting dari demokrasi itu sendiri yaitu "Dari Rakyat, Untuk Rakyat, dan Oleh Rakyat".