Terdapat sekian banyak aturan perundang-undangan dari pasal demi pasal yang telah mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Akan tetepi hal tersebut seolah masih belum mampu menyelesaikan secara tuntas masalah ketenagakerjaan yang semakin kompleks terutama yang berhubungan dengan hak-hak dasar para pekerja. Seperti yang telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu permasalahan perburuhan yang hingga saat ini masih menjadi momok bagi para pekerja adalah adanya sistem outsourcing.
Outsourcing cenderung memberikan celah bagi para pengusaha untuk melikuidasi hak-hak dasar pekerja, bahkan dalam kenyataannya status pekerja outsourcing terus meningkat dari tahun- ke tahun seiring dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang berstatus sebagai pekerja tetap yang terus diwarnai dengan perhelatan dan kontradiksi antara pekerja dan pemberi kerja dalam perselisihan hubungan industrial.
Outsourcing juga memperberat penindasan terhadap buruh perempuan. Buruh perempuan sejauh ini masih mendominasi pekerjaan rendah skill berbasiskan ketelitian, bukan pada pekerjaan berbasis keahlian. Dan pekerjaan rendah skill adalah pekerjaan dengan kondisi kerja yang jauh lebih buruk. Buruh perempuan juga mendominasi sektor informal sebesar 54,82% dari seluruh jumlah buruh perempuan, atau sebanyak 40 juta jiwa.
Negara sebagai sebuah bagan yang seharusnya mampu melindungi setiap warga negara nya sudah selayaknya tega tehadap pengimplementasikan segala peraturan tekait ketenagakerjaan. Pro kontra sistem outsourcing seharusnya menjadi permasalahan serius yang seharusnya sudah dapat diatasi. Otoritas Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang sudah megakui dan menandatangi Deklarasi HAM menjadi dasar yang kuatt untuk dapat melindungi hak-hak warga negara di bidang ketenagakerjaan.
Kesejahteraan sosial yang tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia seyogyanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan mengenai ketenagakerjaan. Negara harus mampu melindungi hak-hak para pekerja yang notabennya merupakan warga negara Indonesia.
Hari buruh terus diperingati setiap tahunnya, bahkan organisasi buruh yang meyuarakan hak-hak buruh telah banyak terbentuk di Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan aktivis-aktivis nahasiswa ikut membantu menyuarakan hak-hak buruh. Lalu masihkah Pemerintah tutup mata dan telinga tehadap persoalan ini ? dibenuknya kementerian ketenagakerjaan seharusnya mampu menjawab persoalan ini. Meskipun demikian hal ini juga harus didukung berbagai pihak agar dapat terimplementasikan dengan maksimal. Dukung hak-hak buruh, menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber Referensi
Falikhah, Nur. 2015. Â Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia ; Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
