''Bali Democracy Forum'' dan Demokrasi Indonesia

Dalam perhelatan BDF IX ini, Pemerintah RI disarankan untuk menjadikan atribut nasional yang menjadi keunggulan utama Indonesia tersebut sebagai landasan dalam berdiplomasi. Isu-isu agama, demokrasi, dan pluralisme yang akan diangkat hendaknya bergerak dari lingkungan strategis terdekat, yakni kawasan Asia Tenggara hingga pada tataran lingkungan strategis global yang menjadi kepentingan nasional utama Indonesia.

Pemerintah bisa bergerak dari isu kerukunan agama di kawasan Asia Tenggara yang saat ini menjadi sorotan. Diskriminasi dan genosida terhadap etnik Rohingya merupakan isu yang perlu diangkat. Sebagai negara yang dianggap sebagai pemimpin kawasan, Indonesia sudah seharusnya menjadi pelopor dalam mengambil sikap terhadap Myanmar. 

Apa yang terjadi di Myanmar bukan saja masalah domestik Myanmar, tapi juga sudah menjadi masalah regional Asia Tenggara. Bahkan berpotensi menjadi masalah global merujuk pada eksodus besar-besaran etnik Rohingya ke berbagai negara akibat kegagalan pemerintah Myanmar menjamin keselamatan dan keamanan mereka.

Apa yang terjadi di Thailand Selatan juga harus menjadi atensi pemerintah RI. Pascabom yang meledak di Bangkok beberapa bulan yang lalu, masyarakat Thailand selalu mengasosiasikan aksi-aksi teror dan radikalisme di Thailand dengan wilayah Selatan yang notabene menjadi tempat bermukim minoritas muslim Thailand. Sirkumstansi politik Thailand ini tentulah tidak sehat dan berpotensi menjadi masalah bagi negara-negara kawasan apabila pemerintah Thailand tidak melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat.

Pada lingkungan strategis yang lebih luas, yakni kawasan Asia Pasifik, RI dapat mempromosikan proses pembangunan dan penguatan wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua sebagai model tata kelola pemerintahan berbasis keadilan dan kesejahteraan. Jujur diakui isu separatisme menjadi perhatian utama negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) yang secara sosiokultural memiliki ikatan yang kuat dengan Papua. 

Keberhasilan pembangunan di Papua dapat menekan kampanye negatif terhadap RI dan menjadi bukti sahih bahwa Pemerintah RI menjunjung tinggi asas pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Dalam skop global, pemerintah harus bisa meyakinkan peserta forum bahwa Indonesia berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan terorisme dan radikalisme global. RI sebagai contoh negara Islam moderat dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain bagaimana Islam sebagai agama mayoritas menjadi rahmatan lil alamin. 

Tidak ada dominasi mayoritas di negeri ini yang mengucilkan minoritas, pun tidak ada tirani minoritas yang menindas mayoritas. Aspek kesejahteraan dan keadilan dalam mengakses hasil pembangunan juga menjadi kunci utama dalam menutup peluang masifnya terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Evaluasi kehidupan demokrasi

Selain strategi outward looking di atas, pemerintah dapat menjadikan BDF IX sebagai ajang monitoring dan evaluasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi pada hakikatnya ialah bagaimana mewujudkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Oleh sebab itulah rakyat memiliki apa yang disebut sebagai 'daulat rakyat'. 

Penyelenggaraan pemerintahan harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang dijalankan di RI haruslah demokrasi yang sesuai dengan akar budaya bangsa sehingga apa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dapat tercapai secara optimal.

Melalui ajang BDF IX, pemerintah RI dapat bertukar best practices dengan negara-negara lain, khususnya bagaimana pilar-pilar demokrasi seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negara lain dapat melaksanakan fungsi masing-masing, dengan tetap menciptakan harmoni dan menjamin berlangsungnya fungsi check and balances dengan baik.