[caption id="" align="alignnone" width="448" caption="Jokowi di depan Sidang Paripurna DPRD (sumber: beritajakarta.com)"][/caption] Hari ini mendadak Jokowi menghadiri acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD DKI 2013 di gedung DPRD Jakarta. Mendadak? Ya, mendadak. Sebab sedianya acara pandangan umum hanya dihadiri oleh Sekda mewakili jajaran eksekutif. Gubernur dan Wagub biasanya hanya hadir di awal (penyampaian RAPDB) dan di akhir (pengesahan).
Kenapa Jokowi hadir? Nah, ini menarik. Kita tahu, Jokowi-Ahok banyak membuat manuver yang bikin gerah banyak pihak, termasuk DPRD. Ingat di hari-hari pertama setelah pelantikan, Selamat Nurdin dari PKS menyindir Jokowi karena terlalu banyak blusukan. Kemudian dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, ada oknum anggota DPRD bertele-tele mendebat kebijakan Jokowi-Ahok, sampai anggota DPRD lain kesal dan walk-out. "Tadi walk-out karena kami lihat pertanyaannya bukan lagi untuk mengkritisi tapi untuk menghambat," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN yang juga ikut walk-out, Wanda Hamidah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2012), seperti dilaporkan detiknews. Dari informasi yang dihimpunKompas.com, peserta rapat yang melakukanwalk out adalah para anggota dewan dari Fraksi PAN, PDIP, Gerindra, dan Golkar. Sedangkan anggota dewan yang melontarkan pertanyaan sama berulang kali dan dinilai menghambat pengesahan KUA-PPAS adalah Igo Ilham Wakil Ketua Komisi E asal Fraksi PKS serta Ferrial Sofyan asal Fraksi Demokrat yang tak lain adalah Ketua DPRD DKI Jakarta.
Belum lagi tantangan Ahok agar pembahasan anggaran dilakukan terbuka. DPRD berkelit, ogah. “Tidak semua pembahasan harus terbuka”, alasan sang Ketua.
Tidak bisa dipungkiri, hambatan dari DPRD muncul dari fraksi yang berseberangan dengan Jokowi-Ahok, terutama Demokrat dan PKS. Sementara fraksi PAN dan Golkar, yang dalam pilkada lalu juga bersebrangan dengan Jokowi-Ahok, tampak lebih berpihak kepada ‘apa yang baik untuk rakyat’.
Jokowi sendiri sebelum pelantikan memang menyadari konstelasi politik di DPRD yang mungkin menghambat program-program Jakarta Baru-nya. Meski secara politis dia hanya didukung 17% anggota DPRD (Gerindra + PDIP), namun secara riil dukungan rakyat kepada pasangan ini semakin hari semakin mengental. Apalagi dengan berbagai terobosan kebijakan seperti pemotongan anggaran SKPD yang ditayangkan secara terbuka dan kemudian disebarluaskan lewat media, plus gaya blusukannya yang semakin mendekatkan di di hati rakyat. Kalau pada Pilkada lalu Jokowi-Ahok hanya didukung 52% pemilih, saat ini saya yakin minimal 90% rakyat berada di belakang mereka.
Dalam sebuah wawancara ia berjanji akan menjelaskan secara terbuka kepada DPRD. Secara santun Jokowi mengatakan, kalau untuk kepentingan rakyat tidak mungkin DPRD tidak setuju. Isyarat ini harusnya dibaca oleh DPRD sebagai: “Eh, hati-hati... berani menghambat programku, kalian akan berhadapan dengan rakyat!”
[caption id="" align="alignnone" width="465" caption="Jokowi di Tengah Rakyat (sumber:http://berita.plasa.msn.com/nasional/republika/jokowi-normalisasi-ciliwung-selesai-akhir-2013"][/caption]
Kembali ke gestur Jokowi menghadiri lanjutan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi hari ini. Dalam pandangan fraksi, biasanya pandangan dari kubu seberang sangat pedas dan tajam. Segala argumentasi untuk menyatakan ketidaksetujuan akan ditumpahkan, terlepas dari relevan atau tidak relevan. Nah, buat pejabat biasa, sungguh tidak nyaman duduk mendengarkan pandangan tajam yang bersebarangan seperti itu.(Makanya pejabat biasanya hanya hadir waktu keputusan sudah tinggal ketuk palu). Tapi tidak Jokowi. Ia hadir. Ia ingin menyimak apa yang jadi unek-unek para wakil rakyat. Baik yang mendukungnya, setengah mendukung, ataupun yang menghambat. Ia ingin menghargai mereka. Jokowi sadar, ia perlu investasikan waktu dan pikiran untuk menjalin kerjasama yang baik dengan mereka. Meskipun rakyat banyak di belakangnya, Jokowi tidaklah besar kepala. Ia santun. Ia cerdas.
Cerdasnya Jokowi, ia tidak “berkongkalikong” (seperti fenomena yang diributkan Dipo Alam soal kongkalikong eksekutif dengan legislatif) hanya demi mendapatkan dukungan wakil rakyat. Ia tahu persis, rakyat berada di belakangnya dan bukan di belakang “wakil”nya di dewan. Dominasi Demokrat dan PKS di dewan adalah cerminan hasil Pemilu 2009, bukan cerminan keadaan sekarang. Jokowi tahu persis itu. Makanya tidak perlu ada jual-beli mata anggaran selama pembahasan RAPBD di dewan. Hal itu sejak awal sudah diisyaratkan oleh Basuki dengan membahas anggaran SKPD secara terbuka, dan minta anggaran dipotong 25%, untuk mengikis ruang permainan dengan anggota dewan.
Prinsipnya, Jokowi ingin bersama-sama DPRD berbuat maksimal untuk rakyat. Dengan dukungan DPRD, akan lebih mudah buat Jokowi menggandeng Pemerintah Pusat menyelesaikan permasalahan DKI. Contohnya, untuk kasus MRT, tol dalam kota dan pembenahan transportasi dan tata ruang yang membutuhkan koordinasi dengan wilayah tetangga (Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor), Jokowi sangat membutuhkan endorsement dari Pemerintah Pusat.
Peran DPRD sebagai penyeimbang kekuatan eksekutif tetap harus dijalankan. Bukan berarti semua program Jokowi-Ahok harus dijalankan tanpa pengawasan. DPRD harus tetap bersuara lantang menagih janji-janji program Jakarta Baru. Harus begitu. Sebelum rakyat sendiri yang teriak.
