Kenapa Jokowi hadir? Nah, ini menarik. Kita tahu, Jokowi-Ahok banyak membuat manuver yang bikin gerah banyak pihak, termasuk DPRD. Ingat di hari-hari pertama setelah pelantikan, Selamat Nurdin dari PKS menyindir Jokowi karena terlalu banyak blusukan. Kemudian dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, ada oknum anggota DPRD bertele-tele mendebat kebijakan Jokowi-Ahok, sampai anggota DPRD lain kesal dan walk-out. "Tadi walk-out karena kami lihat pertanyaannya bukan lagi untuk mengkritisi tapi untuk menghambat," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN yang juga ikut walk-out, Wanda Hamidah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2012), seperti dilaporkan detiknews. Dari informasi yang dihimpunKompas.com, peserta rapat yang melakukanwalk out adalah para anggota dewan dari Fraksi PAN, PDIP, Gerindra, dan Golkar. Sedangkan anggota dewan yang melontarkan pertanyaan sama berulang kali dan dinilai menghambat pengesahan KUA-PPAS adalah Igo Ilham Wakil Ketua Komisi E asal Fraksi PKS serta Ferrial Sofyan asal Fraksi Demokrat yang tak lain adalah Ketua DPRD DKI Jakarta.
Belum lagi tantangan Ahok agar pembahasan anggaran dilakukan terbuka. DPRD berkelit, ogah. “Tidak semua pembahasan harus terbuka”, alasan sang Ketua.
Tidak bisa dipungkiri, hambatan dari DPRD muncul dari fraksi yang berseberangan dengan Jokowi-Ahok, terutama Demokrat dan PKS. Sementara fraksi PAN dan Golkar, yang dalam pilkada lalu juga bersebrangan dengan Jokowi-Ahok, tampak lebih berpihak kepada ‘apa yang baik untuk rakyat’.
Jokowi sendiri sebelum pelantikan memang menyadari konstelasi politik di DPRD yang mungkin menghambat program-program Jakarta Baru-nya. Meski secara politis dia hanya didukung 17% anggota DPRD (Gerindra + PDIP), namun secara riil dukungan rakyat kepada pasangan ini semakin hari semakin mengental. Apalagi dengan berbagai terobosan kebijakan seperti pemotongan anggaran SKPD yang ditayangkan secara terbuka dan kemudian disebarluaskan lewat media, plus gaya blusukannya yang semakin mendekatkan di di hati rakyat. Kalau pada Pilkada lalu Jokowi-Ahok hanya didukung 52% pemilih, saat ini saya yakin minimal 90% rakyat berada di belakang mereka.
Dalam sebuah wawancara ia berjanji akan menjelaskan secara terbuka kepada DPRD. Secara santun Jokowi mengatakan, kalau untuk kepentingan rakyat tidak mungkin DPRD tidak setuju. Isyarat ini harusnya dibaca oleh DPRD sebagai: “Eh, hati-hati... berani menghambat programku, kalian akan berhadapan dengan rakyat!”
