Belajar Memerangi Kemiskinan di NTT

Karena itu, gagasan -- gagasan kritis untuk memerangi kemiskinan hanya  dianggap sebagai bahasa formalitas untuk mengimbangi opini publik. Karenanya, isu kemiskinan dan tawaran solusinya akan cepat dilupakan  begitu muncul isu baru. Begitulah watak pemerintahan yang telah masif digerogoti kepentingan sempit dihadapan rakyat yang apatis.

Sejalan dengan apatisme terhadap reaksi pemerintah ketika berhadapan  dengan tampilan faktual kemiskinan, pandangan kritis lembaga agama yang idealnya mampu mengkonstruksi mental anti kemiskinan dan pemiskinan  sebagai bagian dari iman, karena kemudahan aksesnya pada ruang prifat  masing -- masing keluarga, juga diyakini akan terus melompat menjauhi  kemiskinan umat. Bukankah suara -- suara kebenaran yang selama ini diperdengarkan menyebar merata oleh lembaga agama hingga banyak daerah  (juga di kantong kemiskinan) ternyata terlalu tinggi mengangkasa sehingga tidak mendarat pada kenyataan sosial kemiskinan dan pemiskinan  yang sebenarnya bukan takdir dari sang Kuasa?

Begitu juga  gagasan cemerlang yang muncul dari lembaga pendidikan tinggi dipercaya  tak akan berbenturan dengan kemiskinan masyarakat. Ego tidak sedikit  oknum pemangku kepentingan anggaran yang, karena masih terbelit semangat  mempertebal saku, akan terkesan apatis terhadap berbagai tawaran  kritis. Selain itu, juga kelihatan dari produk pendidikan tinggi yang  kebanyakan gamang dan tidak berdaya mengelola potensi sektoral yang  prospektif di tingkat masyarakat. 

Jika elit pemangku  kepentingan tidak bisa dipercaya, hanya kecerdasan dan kesadaran kritis  masyarakat yang dapat diandalkan sebagai senjata pamungkas untuk  memerangi kemiskinan akut. Jika masyarakat cerdas dan kritis, masyarakat  dapat terlibat aktif mengarahkan pembangunan agar berpihak menyentuh  kebutuhan mendasar masyarakat. Segala macam anggaran pembangunan dapat  diarahkan untuk merangsang geliat produksi masyarakat jika masyarakat  cerdas dan kritis. Segala macam bentuk penggerogotan anggaran rakyat  dapat dihilangkan sehingga anggaran benar -- benar tepat sasaran hanya  jika masyarakat cerdas dan kritis. 

Tetapi, syarat agar  masyarakat menjadi cerdas dan kritis adalah masyarakat harus belajar.  Masalahnya, kondisi riil di banyak daerah kantong kemiskinan menunjukkan  bahwa generasi muda lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan  karena terbentur masalah biaya pendidikan akan terjebak menjadi  pengangguran sehingga kemiskinan akan terus mereka wariskan bagi  generasi setelah mereka. 

Nilai-nilai yang memuaskan dari belasan mata  pelajaran yang mereka pelajari selama dua belas tahun bersekolah  ternyata tidak bermanfaat ketika mereka berhadapan dengan potensi  sektoral yang ada. Sarjana-sarjana yang ada juga lebih banyak yang  antri untuk menjadi CPNS sehingga potensi sektoral tidak maksimal terjamah. Artinya, sekolah yang ada di kantong -- kantong kemiskinan saat  ini relatif tidak mampu membuat lulusannya mampu memberdayakan potensi  sektoral untuk meningkatkan taraf hidup agar keluar dari jeratan  kemiskinan

Karena itu, masyarakat harus membentuk lembaga  belajar diluar sekolah -- sekolah formal saat ini. Masyarakat harus  mendesain konten pembelajarannya sendiri sesuai kebutuhan lokal mereka.  Melalui diskusi kampung atau pendekatan sejenis, pembelajaran masyarakat  yang dikemas terstruktur dapat diarahkan untuk mempelajari materi yang  sangat dibutuhkan dalam kehidupannya.

Jenis tanaman atau komoditi yang  sesuai dengan kondisi tanah dan kondisi iklim misalnya, bisa dipelajari  oleh masyarakat di basis pertanian sehingga kejadian gagal panen yang  berulang dialami masyarakat bisa dihindari. Teknis bertani yang lebih  produktif dan ramah terhadap lingkungan, termasuk kemampuan masyarakat  untuk memetakan kebutuhan pembangunan, mempengaruhi penganggaran  pembangunan, hingga mengawal proses eksekusi pembangunan adalah contoh  konten yang menjadi bagian materi yang wajib dipelajari.

Apapun model sekolahnya, masyarakat harus belajar. Watak pembangunan  yang tidak berpihak hanya bisa dipengaruhi jika masyarakat sudah cerdas dan kritis. Watak oknum elit pemangku kepentingan yang korup juga bisa  dipengaruhi jika masyarakat sudah cerdas. Misalkan, 90 milyar anggaran rakyat yang habis hanya untuk perjalanan dinas elit di kabupaten Kupang  selama tahun anggaran 2016 juga bisa menjadi bahan diskusi dalam pembelajaran kritis masyarakat. 

Masyarakat secara kritis bisa melihat  apakah anggaran perjalanan dinas sebesar itu urgen dan tepat untuk kebutuhan pembangunan atau tidak. Jangan sampai, banyak perjalanan dinas  minim urgensi berbiaya besar yang sering -- sering dilakukan oknum elit  agar ada kelebihan anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mempertebal  saku. Melalui lembaga belajar, masyarakat jadi tahu tiap elit melakukan perjalanan dinas ke mana saja, seberapa besar urgensinya, berapa besar  biaya yang digunakan, dan kontrol lain sejenis.

Intinya, dengan  kesadaran kritis sebagai akibat dari proses pembelajaran yang  akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat, tidak hanya watak pembangunan  yang bisa dipengaruhi agar membebaskan masyarakat dari kemiskinan,  tetapi, masyarakat juga mampu memberdayakan potensi sektoralnya secara  optimal. Hanya dengan kesadaran kritis masyarakat, kemiskinan mudah  diperangi.