Mohon tunggu...
Muhammad Aliem
Muhammad Aliem Mohon Tunggu... Administrasi - ASN di Badan Pusat Statistik.

Hampir menjadi mahasiswa abadi di jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar, lalu menjadi abdi negara. Saat ini sedang menimba ilmu di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Program Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, beasiswa Pusbindiklatren Bappenas. Saya masih dalam tahap belajar menulis. Semoga bisa berbagi lewat tulisan. Kunjungi saya di www.basareng.com. Laman facebook : Muhammad Aliem. Email: m. aliem@bps.go.id

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Inflasi Pemilu dan Ramadan Terkendali

29 Juni 2019   08:07 Diperbarui: 29 Juni 2019   08:17 50
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Inflasi Pemilu dan Ramadan

Pemilihan Umum dan bulan puasa menjadi momok menakutkan bagi pemerintah dalam upaya mengendalikan inflasi. Tahun ini, keduanya datang silih berganti. Data menunjukkan inflasi selalu meroket pada penyelenggaraan pemilu masa lalu. 

Waktu pelaksanaan ibadah puasa juga tidak jauh berbeda. Biasanya harga-harga barang konsumsi melejit dan mengkerek inflasi. Tapi jauh berbeda dengan kondisi tahun ini. Inflasi tetap terkendali meski harga beberapa barang mengalami fluktasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi bulan April 2019 sebesar 0,44 persen dan Mei 2019 sebesar 0,68 persen. Pada bulan Mei, Inflasi tertinggi tercatat di Tual sebesar 2,9 persen, dan terendah terjadi di Kediri sebesar 0,05 persen. 

Sementara itu  satu kota mengalami deflasi yakni di Merauke. Angka inflasi periode Mei tidak bisa dipisahkan dari mementum puasa. Bulan ramadan yang penuh keberkahan. Di bulan itu, konsumsi makanan mengalami peningkatan. Efeknya, harga barang juga mengalami kenaikan meski masih terkendali.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendongkrak petumbuhan ekonomi adalah dengan menjaga laju inflasi. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah tim khusus untuk menangani pengendalian inflasi hingga tingkat daerah. Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus menerus inilah yang dikenal dengan istilah inflasi. 

Kenaikan harga barang yang tidak terkendali akan menggerus daya beli masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang masih bergantung pada komponen konsumsi rumah tangga.

Inflasi dihitung setiap bulan oleh BPS di 82 kabupaten/kota di Indonesia. Angka ini diperoleh dari survei harga konsumen di pasar tradisional dan pasar modern yang terpilih menjadi sampel. Lokasi  sampel dirahasiakan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi proses penghitungan inflasi. 

Survei tersebut menghasilkan indeks harga konsumen (IHK) yang merupakan rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi. Tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) barang dan jasa ini digambarkan oleh perubahan angka IHK.

Dalam penghitungan inflasi, ratusan komoditas dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran. Terdiri dari kelompok bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; Pendidikan, rekreasi, dan olahraga; kelompok ketujuh yaitu kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan. 

Selain itu, komoditas yang dihitung juga dikelompokkan ke dalam empat jenis komponen, yakni komponen inti, komponen yang harganya diatur pemerintah, komponen yang harganya bergejolak, dan komponen energi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun