"Ini dosa politik bangsa kolonial yang juga berlaku di Asia tenggara, ada kumpulan-kumpulan etnis dimasukkan ke suatu negara padahal secara culture masyarakatnya lebih pas dengan negara lain," ujar pemerhati hubungan antarabangsa Universiti Indonesia (UI) Nurani Chandrawati.
Nurani menyebutkan konflik Patani merupakan warisan bangsa penjajah selepas meninggalkan kawasan tersebut. Tidak jelinya mereka mengakibatkan ketegangan antara etnik. "Namanya juga penjajah, ya terserah seleranya mau bagi-bagi wilayah," ungkapnya.
Tragisnya, Menurut Nurani bahwa Kasus yang terjadi di Thailand Selatan dimana Etnis Melayu Patani menuntut kemerdekaan penuh, kerana ketidaksesuaian faktor sosio-kultural dengan rezim yang berkuasa penuh, "Pada tahun 1457 kerajaan Melayu Patani merupakan kerajaan Melayu independent. Keadaan Patani tersebut sama seperti daerah tetangganya Perlis dan Kelantan di kawasan Malaysia Utara. Namun pada 1875 Patani diduduki oleh penjajah Thailand. Kemudian datanglah Kolonialis British ke semenanjung Malaka." jelas Nurani.
Â
Dampak Perjanjian Melahir Spiral Peperangan Patani dan Thailand
 Namun semua ini hanyalah sejarah dan sudah lama dilupakan. Banyak kelompok gerakan Melayu Patani yang sudah mulai aktif gerakan bersenjata, politik dan sosial, paling tidak, Perjanjian itu merupakan api yang semakin membara akan ketidakadilan yang terus mereka rasakan.
"Perjanjian Anglo-Siamese tahun 1909 adalah sejarah. Namun, efeknya berlanjut dan tetap sampai hari ini. Baik Inggris Malaya dan Siam membuat keputusan mengabaikan penguasa Melayu Patani dan orang-orang di kedua sisi perbatasan. Itu dipaksakan oleh persuasi, intimidasi dan penggunaan kekuatan.Â
Fakta bahwa orang-orang Melayu Patani di pedalaman Selatan masih memperjuangkan hak-hak mereka, keadilan dan kebebasan sampai hari ini hanya menegaskan bahwa Perjanjian 1909 memang merupakan "tragedi" dan mimpi buruk yang berkelanjutan bagi mereka, "Abu Hafez Al-Hakim, seorang senior anggota BIPP (Front Pembebasan Islam Patani) dan anggota tim Dialog MARA Patani.
"Sejarah adalah kunci untuk menyelesaikan konflik sehingga dengan Perjanjian Anglo-Siam pada tahun 1909 sangat relevan berkaitan dengan proses perdamaian dalam konflik Patani," Kasturi Mahkota, Presiden PULO (Patani United Liberation Organization) dan anggota MARA Patani
"Perjanjian Anglo-Siam adalah bukti bahwa Patani dijajah. Proses perdamaian tidak akan efektif karena Patani telah diduduki oleh Thailand dan tidak akan mengakui sebagai etnis Melayu, "Tuan Danial, Direktur LEMPAR (Akademi Patani Raya untuk Perdamaian dan Pembangunan)
