Moratorium Pemekaran dan Amanat Reformasi

Hal yang paling penting lainya adalah, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Olehnya itu, kita senantiasa berharap bahwa daerah yang lolos menjadi daerah otonomi baru (DOB) benar-benar melewati mekanisme yang obyektif, yakni pembahasan dan pengkajian yang mendalam antara pemerintah dan parlemen. Kita juga berharap agar proses pembahasan daerah yang bakal di mekarkan juga berlangsung transparan, sehingga tidak menjadi belenggu bagi pemerintah pusat untuk menerapkan moratorium .

Jkt, 19 Januari 2020