Keraton Majapahit ialah pusat pengembangan dan pertumbuhan nilai-nilai ketatanegaraan dan kaidah-kaidah kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai keraton yang pernah dibangun tetap hidup dan tak lekang dimangsa zaman. Meskipun zaman berlalu, warisan nilai-nilai yang amat tinggi darinya tetap bertahan. Dengan agama Budha-Hindu sebagai motor penggerak, nilai-nilai dalam tradisi keagamaan dan kenegaraan berjalan bersamaan dan saling menopang.
Dalam zaman canggih ini, nama Majapahit terus hidup dalam sistem ketatatanegaraan NKRI. Dalam hubungan dengan nilai-nilai ketatanegaraan, keraton Majapahit seumpama dapur yang asapnya terus hidup untuk menyediakan filosofi ketatanegaraan yang kokoh bagi Keindonesiaan pada saat berdirinya, pada zaman kini dan masa depan.
Istilah-istilah ketatanegaraannya yang sangat masyur terus memberikan sumbangan bernilai dalam konsep ketatanegaraan RI, yang boleh dikatakan sangat kuat mempengaruhi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia yang merujuk pada nilai-nilai fundamental berbangsa dan bernegara ialah Pancasila, Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ketiga pilar NKRI ini berbahasa Jawa kuno dan Sansakerta, bahasa-bahasa nasional kerajaan Majapahit. Warna-warna ketatanegaraan warisan Majapahit juga dianut dalam bentuk berbagai doktrin dalam tubuh Polri dan TNI. Warisan-warisannya berwujud benda-benda purbakala dan nilai-nilai filosofis dalam literatur-literatur yang kini tergolong kuno namun tetap up to date. Semua itu dihasilkan dari keraton Majaphit yang seumpama dapur yang terus mengepulkan asapnya.
Mengapa warisan-warisan Majapahit yang merujuk pada nilai-nilai fundamental bangsa ini tetap dipertahankan? Karena konsep-konsep kesatuan Majapahit sebagaimana dituliskan dalam tradisi tulisan kuno, belum sepenuhnya diwujudnyatakan. Majapahit, meskipun memiliki banyak konsep kenegaraan brilyan tetap dianggap negara gagal karena faktor politik perebutan kekuasaan setelah mangkatnya raja Hayam Wuruk dan mahapatih Gajah Mada.
Akibatnya klaim wilayah kerajaan Majapahit yang amat luas secara de fakto dan de jure tidak diatur dan diperintah secara benar, sehingga wilayah-wilayah Nusantara tidak dikonsolidasi secara benar. Dalam wilayah-wilayah kerajaan Majapahit kini berdiri 7 negara yakni: Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Filipina dan Timorleste. Masa berlakunya kerajaan Majapahit ialah dari tahun 1293-1518, atau 225 tahun dengan agama-agama utamanya: Hindu-Budha, Kejawen dan Animisme. Agama Hindu dan Budha dianut dalam lingkungan keraton, sehingga agama Hindu-Budha merupakan agama-negara kerajaan Majaphit.
Meskipun wilayah-wilayah kerajaan Majapahit ternyata hanyalah merupakan klaim belaka, sebab beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab setelah keruntuhannya akibat perebutan kekuasaan dalam lingkungan keraton Majapahit. Kalau kerajaan itu berdaulat di wilayah-wilayahnya yang maha luas, mengapa dalam berbagai tuturan tradisi lisan di berbagai daerah, nama-nama para tokoh Majapahit tidak disebutkan secara jelas? Mengapa bahasa dan tradisi tulisan warisan Majapahit tidak tertinggal di daerah-daerah di Nusantara. Dalam perkembangannya, justeru bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan mengalahkan bahasa Jawa kuno, sebagai bahasa nasional Majapahit.
Faktor Melayu membuat bahasa Jawa kuno tersingkirkan. Bahasa Melayu kemudian dipilih untuk dikembangkan menjadi bahasa negara Indonesia, Malaysiadan beberapa negara ASEAN. Dengan bahasa Melayu menyingkirkan bahasa Jawa kuno, maka terjadi kesimpangsiuran dan ketumpangtindihan pemahaman Nusantara sebagai wilayah klaim Majapahit. Kesimpulannya ialah negara Majapahit ialah negara gagal pertama-tama karena politik perebutan kekuasaan dan kedua karena kekurangnyataan konsep-konsepnya dalam negara-negara kecil di daerah-daerah Nusantara itu sendiri. Pendidikan di daerah tidak pernah dijalankan. Setelah penyerangan militer, daerah-daerah itu ditinggalkan militer dan dibiarkan berkembang sendiri, tanpa indoktrinasi kenegaraan Majapahit.Â
Berita-berita tentang Majapahit hanya muncul dari lingkungan istana Majapahit, sementara di daerah-daerah tidak ada. Boleh dikatakan Bhinneka Tunggal Ika menemui kegagalan zaman Majapahit, demikianpun konsep Nusantara. Karena hanya bersifat istanasentris. Konsep-konsep Bhinneka Tunggal Ika dan Nusantara diadopsi untuk berlaku dalam lingkup wilayah-wilayah NKRI. Majapahitpun hanya muncul dalam memori dan ingatan dalam bentuk wujud-wujud yang dihasilkan istana. Nilai-nilainya ada, namun wilayah-wilayahnya sebagian besar berdiri sendiri sebagai negara-negara. Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas daerah warisan Majapahit namun tidak mewarisi Majapahit, namun mewarisi dan meliputi wilayah–wilayah yang dahulunya masuk sebagai wilayah Hindia Belanda, jajahan Belanda.
Zaman kolonialisme Belanda, warisan Majapahit sebagai nilai-nilai yang patut diangkat untuk menguasai wilayah Hindia Belanda ke dalam kekuasaan Nederland. Kolonialisme Belanda yakin dapat membangun kekuatan militer dari Jawa untuk menguasai wilayah Hindia Belanda, seperti tertinggal dalam Perang Kolbano di Timor-Tengah (1907) di mana nama-nama prajurid Belanda yang gugur sebagai besar berasal dari nama-nama orang Jawa. Kini nilai-nilai filsafat ketatanegaraan Majapahit ikut terbawa dalam khasanah kehidupan bernegara dan berbangsa NKRI.
Jadi peranan istana Majapahit dalam perkembangan negara modern NKRI dalam berbagai sistem ketatanegaraan sangat tinggi. Istana ialah pusat nilai-nilai dikembangkan dan ditumbuhkan. Kesenian, bahasa, literatur, sistem arsitektur, filosofis negara, tata organisasi, hukum, politik dan agama bertumbuh dan berkembang subur dalam lingkungan istana. Jadi negara ada karena ada istana-istana raja-raja, utamanya istana kerajaan Majapahit itu sendiri. Meskipun istana-istana itu sebagian besar de facto dan de jure mungkin sudah tidak ada lagi namun kini telah menjelma menjadi istana lingkup pemerintahan NKRI baik di pusat hingga daerah-daerah, pusat pengembangan dan pertumbuhan berbagai kaidah-kaidah kehidupan yang tak lekang tergerus zaman dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
