Apa Itu STP?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, STP atau surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan taghan pajak atau sanksi pajak berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa surat tagihan pajak berfungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang menurut STP Wajib Pajak, Mengenakan sanksi administrasi kepada wajib pajak berupa bunga atau denda, untuk menagih pajak.

Syarat dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak berdasarkan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 yaitu :

• Pajak penghasilan dalam tahun berjalan, tidak dibayar atau kurang bayar, 
• Surat Pemberitahuan pajak terdapat kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung
• Wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga atau denda
• Pengusaha yang dikenakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai namun tidak melaporkan kegiatan usaha nya sebagai pengusaha kena pajak

Salah satu syarat diterbitkannya Surat Teguran Pajak adalah pengusaha yang dikenakan undang-undangan pajak pertambahan nilai namun tidak melaporkan kegiatan usahanya sebagai pengusaha kena pajak, 

Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun menerbitkan faktur pajak

Kedua, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun tidak menerbitkan faktur pajak

Ketiga, Pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan menerbitkan faktur pajak, namun tidak lengkap

Hal-hal tersebut diatas merupakan salah satu sebab mengapa surat teguran pajak diterbitkan.

Wajib pajak juga mempunyai hak-hak dalam penagihan, berikut diantaranya :

• Anda dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran pajak
• Anda dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
• Untuk SKPKB/SKPKBT mulai tahun 2008 sampai sekarang yang tidak disetujui oleh anda pada saat pembahasan akhir, penagihan pajak wajib pajak menjadi tertangguh.
• Anda dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak ke pengadilan pajak.
• Anda dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan ke pengadilan negeri
• Anda dapat mengajukan sanggahan atas objek sita

Kewajiban Wajib Pajak dalam penagihan :

• Anda berkewajiban melakukan pembayaran hutang pajak sebelum jatuh tempo
• Anda berkewajiban memenuhi komitmen dalam angsuran/penundaan pembayaran utang pajak
• Anda berkewajiban untuk kooperatif dalam tindakan penagihan pajak
• Anda dilarang melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa dalam penagihan yang berakibat pada tindakan pidana, seperti memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita.

Daluwarsa surat penagihan pajak :

Jangka waktu DJP dapat melaksanakan penagihan pajak, termasuk bunga, kenaikan dan biaya penagihan pajak, terhadap anda aladah 5 tahun, sejak penerbitan dasar penagihan pajak.

Namun dapat teretangguh/melewati 5 tahun apabila :

• Diterbitkannya surat paksa
• Ada pengakuan utang pajak dari anda baik langsung maupun tidak langsung, misalnya mengajukan permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran.
• Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena anda melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara
• Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dikecualikan penagihan seketika atau sekaligus apabila :

• Penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya
• Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di indonesia
• Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
•  Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
• Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila

1. Diterbitkan surat paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

Cara melunasi Surat Tagihan Pajak

Melunasi STP bisa dilakukan dengan membayar ke bank-bank yang menyediakan pelayanan pajak melalui Surat Setor Pajak (SSP). Nomor STP wajib dicantumkan dalam SSP pada Nomor Ketetapan.

Berdasarkan penjelasan diatas, wajib pajak harus mengetahui apa saja yang mengakibatkan terbitnya surat tagihan pajak, sehingga dalam membuat perencanaan pembayaran pajak tidak asal membuat saja. Salah satu hal yang mengakibatkan surat tagihan pajak diterbitkan adalah keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, dalam hal ini wajib pajak harus mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak sesuai aturan undang-undang perpajakan supaya tidak diterbitkan surat tagihan pajak.

Pengetahuan dasar mengenai pajak sangat penting bagi wajib pajak supaya dalam melakukan manajemen pajak dapat tepat sasaran dan jadi bermanfaat dalam pengelolaan perusahaan.