Judi Bareng Menkeu Si Paling Koboi

Inflasi: permintaan melonjak, harga barang naik.

Kredit macet: bank memaksa ekspansi pinjaman tidak aman kualitas kredit turun.

Defisit APBN membesar: SAL dikurangi bantalan negara hilang.

Moral hazard: bank dan koperasi tahu pemerintah menanggung kerugian perilaku risiko tinggi.

Sederhananya: seperti memberi uang jajan ke anak-anak dan berharap mereka membelanjakannya bijak. Tanpa pengawasan, kekacauan hampir pasti terjadi.

Persetujuan  dan Legalitas

Pemindahan SAL sebesar ini seharusnya memiliki dasar hukum dan persetujuan DPR, karena SAL merupakan bagian dari APBN yang ditetapkan undang-undang. Tanpa itu, kebijakan bisa digugat secara hukum, dan risiko politik meningkat. DPR berfungsi sebagai kontrol publik dan akuntabilitas, memastikan setiap pengeluaran negara mengikuti prosedur yang sah.

Mengambil SAL untuk "mempercepat likuiditas" adalah solusi kurang cerdas karena:

Mengorbankan cadangan fiskal.

Membuka peluang spekulasi berlebihan di sektor perbankan.

Mengabaikan dampak inflasi dan risiko makro.